Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 Juta, Menkum Supratman: Kami Kaji Kembali Secara Mendalam Sebelum Putuskan Kebijakan Baru

Evaluasi Tarif Lepas Kewarganegaraan Dimulai

Beritasosial.com – Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 Juta menjadi sorotan publik setelah pemerintah mengumumkan kenaikan tarif yang cukup signifikan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Menkum Supratman Andi Agtas menyatakan akan melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai tarif yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026. Peraturan ini mengatur mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang mencakup berbagai layanan kewarganegaraan.

Salah satu poin yang paling banyak mendapat perhatian dari masyarakat adalah peningkatan biaya untuk melepaskan status kewarganegaraan Indonesia. Tarif yang sebelumnya lebih rendah kini menyentuh angka Rp5 juta, menimbulkan pertanyaan dari berbagai kalangan. Menyikapi hal tersebut, Menkum Supratman menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan mendalam secara internal sebelum mengambil keputusan final.

Respons Terhadap Masukan Publik

Langkah pengkajian ulang ini merupakan bentuk respons langsung terhadap berbagai masukan yang masuk dari masyarakat. Proses evaluasi akan melibatkan dua direktorat jenderal penting, yaitu Dirjen Administrasi Hukum Umum serta Dirjen Kekayaan Intelektual. Kedua instansi ini memiliki peran strategis dalam pengelolaan layanan kewarganegaraan di Indonesia.

“Negara tentu tidak mencari untung, sama sekali bukan itu tujuannya,” tegas Menkum mengenai alasan kenaikan tarif tersebut. Ia menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan yang sedang dikaji ulang secara menyeluruh.

Supratman menambahkan bahwa peningkatan tarif ini merupakan usulan dari Kementerian Hukum. Namun, mengingat dinamika yang berkembang, pihaknya akan melakukan evaluasi menyeluruh sebelum menyampaikan hasilnya kepada Presiden. Menkum juga mengakui bahwa jika ada kesalahan dalam proses ini, tanggung jawabnya sebagai menteri adalah melakukan rapat kembali untuk melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh publik.

“Jadi kalau ada yang salah, yang salah adalah saya sebagai menteri dalam posisi tidak mengecek dan karena itu saya akan melakukan rapat kembali untuk melakukan evaluasi terkait dengan hal-hal yang disampaikan oleh publik baik menyangkut soal kewarganegaraan maupun tarif-tarif yang lain,” ucapnya dengan tegas.

Mengenai tren lepas kewarganegaraan, Menkum juga menyoroti bahwa jumlah orang yang ingin menjadi warga negara justru semakin meningkat. Kenaikan tarif bukan berarti negara sedang mencari keuntungan, melainkan bagian dari penyesuaian kebijakan yang sedang dikaji ulang. Soal Biaya Lepas Status WNI Rp5 ini akan menjadi bahan diskusi penting dalam rapat internal Kemenkumham.

Proses evaluasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan lepas kewarganegaraan. Menkum Supratman berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar menguntungkan masyarakat dan sesuai dengan kepentingan nasional. Hasil pengkajian akan disampaikan dalam waktu dekat setelah semua pihak memberikan masukan mereka.