Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik Merupakan Kunci Negara Bisa Bertahan
Beritasosial.com – “`html
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan Publik sebagai Fondasi Ketahanan Negara
Jakarta – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian kembali menegaskan pentingnya mutu pelayanan publik dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Dalam pernyataannya, ia menekankan bahwa kualitas pelayanan menjadi kunci utama agar negara mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan. Pernyataan ini disampaikan secara tegas dalam rangkaian acara Pencanangan Gerakan Nasional Pelayanan Publik yang berlangsung di gedung KemenPAN-RB, Jakarta, pada hari Jumat, 24 Juli 2026.
Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan sebagai elemen strategis yang harus menjadi prioritas seluruh komponen pemerintahan. Ia menjelaskan bahwa konsistensi peningkatan standar layanan dari level pusat hingga daerah sangat diperlukan. Dengan demikian, masyarakat dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi yang sedang digalakkan pemerintah saat ini.
Gerakan Nasional sebagai Pengingat Penting
Mendagri Tito menyambut positif inisiatif KemenPAN-RB yang meluncurkan gerakan nasional tersebut. Ia menilai langkah ini berfungsi sebagai wake up call bagi seluruh aparatur negara. Menurut kepala kementerian dalam negeri, membangun sistem pelayanan yang handal di Indonesia memang bukan pekerjaan mudah. Kondisi geografis sebagai negara kepulauan dengan populasi besar dan karakteristik masyarakat yang beragam menjadi tantangan tersendiri.
“Dalam konteks ini, kita melihat acara kita ini sebetulnya untuk memperkuat variabel yang ketiga yaitu adanya civil service yang efektif dan efisien,” ujarnya.
Tiga Pilar Penopang Ketahanan Nasional
Tito mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai fondasi ketahanan negara jangka panjang. Kepala negara menyebutkan tiga komponen utama yang menopang keberlangsungan bangsa. Pertama, kekuatan militer yang mumpuni. Kedua, soliditas kepolisian dan intelijen. Ketiga, aparatur sipil negara yang mampu menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif.
Mendagri juga menyoroti aspek budaya kerja aparatur dalam membangun sistem pelayanan publik. Ia menjelaskan bahwa integritas sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga aparatur cenderung mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Pendekatan ini diyakini dapat menciptakan perubahan perilaku yang berkelanjutan.
“Menurut saya selain integritas sistemnya harus dibuat, kalau sistem dibuat maka orang akan berbalik dia akan berubah sistemnya akan berubah dia akan mengikuti kepada sistem itu,” jelasnya.
Transformasi Digital dan Mal Pelayanan Publik
Di sisi lain, Mendagri Tito menyoroti pentingnya keberadaan Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya menghadirkan berbagai layanan dalam satu lokasi. Ia terus mendorong pemerintah daerah membangun MPP agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, dan transparan. Kehadiran MPP diharapkan dapat mengurangi birokrasi yang selama ini menjadi keluhan masyarakat.
Pemerintah juga saat ini terus berupaya mempermudah pelayanan melalui transformasi digital. Mendagri Tito Tegaskan Kualitas Pelayanan yang didukung teknologi dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Ia mencontohkan keberhasilan sejumlah daerah yang mampu meningkatkan PAD setelah mempermudah sistem pembayaran pajak dan retribusi melalui platform digital.
“Saya menghormati acara ini, semoga tidak menjadi seremonial, tapi bisa benar-benar rekan-rekan di daerah terutama bisa memaknai dan publik itu kunci untuk negara kita bisa survive,” jelasnya.
Kehadiran Pejabat dan Penandatanganan SEB
Turut hadir dalam kesempatan itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini. Juga hadir Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Mego Pinandito, serta Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia Rahmadi Indra Tektona. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri, MenPAN-RB, dan Wakil Ketua Ombudsman menandatangani Surat Edaran Bersama Gerakan Nasional Pelayanan Publik sebagai komitmen bersama.
“`