New Policy: Perjalanan Haji di Mina, DPR: Ada Jemaah 9 Jam di Tenda Tak Dapat Makan Akhirnya Drop
New Policy Haji di Mina: DPR Soroti Jemaah 9 Jam Tak Dapat Makan
New Policy – Sebagai bagian dari new policy yang diterapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026, Komisi VIII DPR RI mencatat sejumlah kekurangan terkait fasilitas dan layanan yang diberikan kepada jemaah di Mina, Makka. Anggota tim was haji dari DPR, Selly Andriany Gantina, mengungkapkan bahwa terdapat jemaah yang menghabiskan hingga 9 jam dalam tenda tanpa mendapatkan makanan, yang akhirnya memicu kelelahan dan penurunan kondisi fisik. “Ini menjadi salah satu isu yang harus ditangani dengan serius dalam rangkaian new policy pembangunan layanan haji,” kata Selly, Sabtu (30/5/2026).
Kondisi Fasilitas di Tenda
Pada acara pengawasan di Mina, Selly mengkritik keterbatasan fasilitas yang tidak selaras dengan jumlah jemaah yang besar. Menurutnya, tenda yang digunakan tidak hanya sempit, tetapi juga tidak memadai dalam menjamin kenyamanan dan kesehatan jemaah. “Fasilitas tenda di Mina terkesan kurang memadai, terutama dalam penanganan kebutuhan makanan dan air minum,” jelasnya. Ia menambahkan bahwa penggunaan tenda yang sama untuk ribuan jemaah menyebabkan kerumunan yang mungkin memicu risiko penularan penyakit.
“Selama ini, jemaah dibiarkan menunggu hingga berjam-jam tanpa makan, yang terutama berdampak besar pada lansia dan anak-anak. Ini menunjukkan bahwa new policy haji perlu diperbaiki untuk lebih mengutamakan kebutuhan dasar jemaah,” ujarnya.
Sanitasi dan Ketersediaan Makanan
Kondisi sanitasi di Mina juga menjadi sorotan. Selly menyebutkan bahwa ketersediaan air bersih di tenda tidak memadai, sehingga memengaruhi proses wudu dan kebutuhan hidrasi jemaah. “Sanitasi dan distribusi makanan harus menjadi prioritas dalam new policy ini, karena mereka sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kesehatan jemaah,” tegasnya.
Menurut Selly, masalah makanan terjadi karena kurangnya pengaturan logistik yang terpadu. “Jemaah terkadang menghabiskan waktu lama di tenda, lalu barulah mendapatkan makanan, yang terbukti membuat beberapa jemaah kelelahan dan bahkan drop,” katanya. Ia menyarankan agar pemerintah dan penyelenggara haji memperbaiki sistem distribusi makanan dan fasilitas sanitasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan jemaah.
Evaluasi Sistem Logistik
Di sisi lain, Selly menyoroti kinerja tim logistik yang bertugas mendistribusikan bahan makanan ke tenda. Ia mengungkapkan bahwa beberapa tempat makan tidak teratur, sehingga menyebabkan antrian panjang. “Ini menunjukkan bahwa new policy yang diusulkan perlu diimplementasikan secara lebih terstruktur, termasuk dalam pengelolaan logistik yang terpadu,” tambahnya.
Menurutnya, pembangunan tenda dan fasilitas pendukung haji harus selaras dengan new policy yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan. “Jemaah harus diperlakukan dengan lebih baik, terutama selama puncak haji di Armuzna, karena kondisi fisik mereka sangat rentan terhadap stres dan kelelahan,” jelas Selly. Ia juga menyarankan agar pengelolaan tenda dilakukan secara lebih efisien, dengan memperhatikan distribusi waktu dan jadwal makan yang teratur.
Penguatan Kebijakan dan Koordinasi
Selly menegaskan bahwa new policy haji tidak hanya tentang peningkatan fasilitas, tetapi juga tentang penguatan koordinasi antara pemerintah Indonesia dan instansi terkait di Arab Saudi. “Koordinasi yang baik adalah kunci sukses new policy ini, karena jemaah membutuhkan kepastian dan keandalan layanan di setiap tahap perjalanan haji,” katanya.
Ia juga mengapresiasi upaya pemerintah dalam menerapkan new policy yang lebih modern dan humanis. “Meski ada kendala, peningkatan layanan secara keseluruhan di Makkah dan Madinah menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualitas ibadah haji,” tambahnya. Selly berharap evaluasi yang dilakukan DPR bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan new policy haji di masa depan.
Kesimpulan dan Tindak Lanjut
Sebagai kesimpulan, Selly menyatakan bahwa new policy haji di Mina masih memerlukan penyesuaian, terutama dalam memastikan kebutuhan dasar jemaah terpenuhi. “Tentu saja, DPR akan terus memantau dan mengevaluasi new policy ini agar tidak ada jemaah yang merasa tidak nyaman atau kelelahan akibat kondisi yang tidak ideal,” ujarnya.
“Kita perlu mengambil langkah konkret untuk mengatasi masalah ini, baik melalui peningkatan fasilitas, maupun perbaikan sistem logistik dan pengawasan di lapangan. New policy haji adalah kesempatan untuk memberikan pengalaman yang lebih baik kepada jemaah,” katanya.
Dengan demikian, selain menyoroti masalah kelelahan jemaah, Selly juga menekankan pentingnya new policy yang lebih berfokus pada kesejahteraan jemaah. “Semua kebijakan haji harus dirancang agar tidak hanya efisien, tetapi juga humanis dan memperhatikan kebutuhan spesifik setiap jemaah, terutama yang rentan,” pungkasnya. Kritik yang disampaikan DPR diharapkan bisa menjadi bahan reformasi dalam penyelenggaraan haji 2026 dan masa depan.