Main Agenda: 1.000 Taruna Akmil Bakal Latih Siswa Sekolah Rakyat, Usman Hamid: Ruang Kelas Harus Bebas dari Intervensi Militer

Main Agenda: 1.000 Taruna Akmil Latih Siswa Sekolah Rakyat, Usman Hamid Khawatir Intervensi Militer di Ruang Kelas

Kritik Terhadap Program Militerisasi Pendidikan

Main Agenda – Program Main Agenda terkait integrasi militer dalam sistem pendidikan mencuri perhatian publik. Di Jakarta, Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, menyoroti peran Taruna Akmil dalam pelatihan karakter siswa Sekolah Rakyat. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan dominasi militer di ranah sipil, yang berpotensi mengancam kebebasan berpikir dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Menurut Usman, pemerintah perlu merespons kritik yang sebelumnya muncul terkait pengaruh militer terhadap pendidikan.

“Main Agenda ini mengisyaratkan bahwa ruang kelas tidak lagi menjadi tempat berpikir kritis, tapi justru tempat untuk memperkuat nilai-nilai komando militer,” kata Usman Hamid, Kamis (25/6/2026). Ia menyebutkan bahwa metode pendidikan yang diterapkan oleh Taruna Akmil, seperti pengaturan asrama dan kerapian pakaian, berpotensi mengabaikan kebutuhan individu siswa dalam pengembangan diri.

Pelatihan Karakter dengan Pendekatan Militer

Program Main Agenda yang dirancang oleh Kementerian Sosial dan TNI melibatkan sekitar 1.000 Taruna Akmil untuk menjadi mentor siswa Sekolah Rakyat. Setiap sekolah akan ditemani lima anggota taruna militer untuk menyampaikan materi yang menekankan disiplin dan kepatuhan. Jumlah ini dirasa cukup signifikan, karena pemerintah menginginkan program Main Agenda ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional.

“Anak-anak dari keluarga prasejahtera harus diberikan kesempatan belajar dalam lingkungan yang manusiawi. Jika Main Agenda mengarahkan mereka pada sistem komando, maka hak mereka untuk berekspresi dan berpikir mandiri bisa terganggu,” tambah Usman.

Usman juga menyoroti bahwa Sekolah Rakyat, yang seharusnya menjadi tempat pembelajaran inklusif, kini dihadapkan pada risiko ketimpangan kekuasaan. Ia mengkhawatirkan bahwa program Main Agenda akan memperkuat dominasi militer dalam struktur sosial, terutama di kalangan siswa yang kurang memiliki akses ke berbagai sumber daya pendidikan.

Prinsip Pendidikan dan Hak Asasi Manusia

Dalam konteks Main Agenda, Usman Hamid menekankan bahwa pendidikan sipil seharusnya menumbuhkan kemandirian dan kebebasan berpikir. Ia mengkritik pendekatan militer yang mengutamakan kepatuhan hierarkis, sementara pendidikan dasar menurut Konvensi Hak Anak PBB harus menjamin partisipasi aktif anak-anak dalam pengambilan keputusan dan penguasaan keterampilan kritis.

“Main Agenda ini perlu disesuaikan dengan prinsip HAM. Jika ruang kelas dijadikan media untuk mengampanyekan nilai-nilai militer, maka siswa akan kehilangan ruang untuk mengembangkan pemikiran kreatif dan divergen,” jelas Usman.

Konteks Kebijakan dan Respon Publik

Pelatihan yang dimulai sebagai bagian dari Main Agenda diumumkan dalam pertemuan antara Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono dan Komandan Jenderal Akademi TNI Letjen R Sidharta Wisnu Graha. Proyek ini dirancang untuk melatih siswa dalam aspek kedisiplinan dan kemampuan bertindak sesuai standar militer. Namun, banyak pihak menganggap Main Agenda ini terlalu banyak mengintervensi lingkungan belajar.

“Main Agenda harus menjadi alat untuk memperkuat pendidikan, bukan menggantikan peran lembaga pendidikan sipil. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang tangguh, tapi harus diimbangi dengan kebebasan bagi anak-anak,” tambah Usman.

Menurut Usman, selain memperkuat kontrol militer, Main Agenda ini juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang independen. Ia menyarankan pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini dan memberikan ruang lebih luas bagi guru dan lembaga pendidikan lainnya dalam pembentukan karakter siswa.

Langkah Selanjutnya dan Tantangan Kebijakan

Program Main Agenda ini akan dilaksanakan secara bertahap, dengan keterlibatan Taruna Akmil di seluruh jaringan Sekolah Rakyat. Meski pemerintah menegaskan bahwa tujuan utama adalah meningkatkan kualitas pembelajaran, Usman Hamid meminta evaluasi terhadap dampak jangka panjang. “Main Agenda ini perlu diukur kembali, apakah benar-benar memberikan manfaat bagi siswa atau justru mengabaikan aspek-aspek pendidikan yang lebih fundamental,” tegasnya.

“Jika Main Agenda terus dijalankan tanpa pertimbangan matang, maka kita akan melihat penurunan kualitas pendidikan di sektor sipil. Ruang kelas harus menjadi tempat kreativitas, bukan tempat latihan komando,” papar Usman.

Dengan kebijakan Main Agenda ini, Usman berharap pemerintah bisa mengambil langkah-langkah yang lebih inklusif, seperti melibatkan berbagai stakeholder dalam desain kurikulum. Ia juga menyoroti perlunya pendidikan berbasis hak asasi manusia, yang menekankan kebebasan, empati, dan partisipasi aktif dalam proses belajar.