Main Agenda: Di Depan Investor Asing, Purbaya Janji Bereskan Hambatan Investasi di RI

Main Agenda: Purbaya Janji Optimalisasi Investasi di RI

Main Agenda – JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah akan berfokus pada penyelesaian langsung hambatan investasi yang menghalangi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian diskusi dengan para investor asing, dengan tujuan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih efisien dan menarik. Purbaya menekankan bahwa keberhasilan program pemerintah dalam menarik investasi tergantung pada kemampuan untuk menghilangkan penghalang praktis yang ada di lapangan.

Pembentukan Gugus Tugas Khusus

Sebagai bagian dari Main Agenda, pemerintah membentuk gugus tugas khusus yang bertugas menangani masalah investasi secara intensif. Gugus tugas ini diresmikan melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 dan dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Purbaya Yudhi Sadewa menjadi salah satu wakil ketua, dengan peran aktif dalam merancang strategi yang lebih responsif terhadap kebutuhan investor. Dalam pertemuan mingguan, tim ini mengevaluasi laporan masalah, menyusun solusi, dan mengkoordinasikan aksi antar-instansi pemerintah.

Salah satu aspek utama dari Main Agenda adalah penguatan koordinasi antara lembaga pemerintah dan sektor swasta. Purbaya menyebut bahwa beberapa hambatan di RI berasal dari proses birokrasi yang terlalu rumit, sehingga perlu reformasi struktural. “Kita harus mengoptimalkan sistem agar investor bisa memulai usaha dengan lebih cepat,” ujar Purbaya dalam wawancara terpisah. Ia menambahkan bahwa pemerintah juga mengupayakan kebijakan yang lebih fleksibel, seperti pengurangan peraturan teknis dan pengakuan terhadap inisiatif swasta.

Hasil dan Progres dari Upaya Debotlenecking

Sejak dibentuk, gugus tugas debottlenecking telah menerima 142 laporan masalah terkait investasi. Dari total tersebut, 83 kasus sudah dibahas secara terbuka dan 45 di antaranya berhasil diselesaikan sepenuhnya. Purbaya menjelaskan bahwa keberhasilan ini menunjukkan kemajuan dalam memperbaiki proses bisnis. “Main Agenda adalah jalan untuk mempercepat efisiensi, sehingga investor asing dapat melihat transparansi dan kepastian hukum,” tegasnya.

Pembentukan gugus tugas ini juga melibatkan partisipasi dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Pariwisata, dan Bank Indonesia. Diskusi yang diadakan rutin menyoroti permasalahan seperti izin usaha yang memakan waktu lama, atau kurangnya kepastian hukum dalam investasi. Purbaya mengatakan bahwa fokus utama adalah menghilangkan hambatan dari tingkat kebijakan hingga pelaksanaan di lapangan. “Main Agenda harus berjalan paralel dengan upaya memperkuat regulasi yang lebih sederhana,” tambahnya.

Dalam menunjang Main Agenda, pemerintah juga mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik. Misalnya, digitalisasi proses penerbitan izin usaha dan pengurangan prosedur administratif yang berlebihan. Purbaya mengungkapkan bahwa langkah-langkah ini bertujuan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih menyenangkan bagi pengusaha lokal dan asing. “Kami ingin investor merasa bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya menarik secara teori, tetapi juga terwujud dalam praktik,” ujarnya.