Main Agenda: Kapal Pelni Tak Kunjung Beroperasi di Donggala, Legislator Perindo Soroti Dampak Ekonomi

Main Agenda: Kapal Pelni Tunda Operasional, Dampak Ekonomi Donggala Muncul

Main Agenda utama yang dibahas dalam rapat dengar pendapat (RDP) terkini adalah keterlambatan operasional kapal pelni di Pelabuhan Donggala. Dalam pertemuan tersebut, anggota DPRD setempat, Nasir Abdul Fattah, dari Fraksi Partai Perindo, mengkritik ketidakpastian jadwal pelayaran kapal yang mengganggu mobilitas warga dan dinamika ekonomi wilayah pesisir. Masyarakat Donggala bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil, sehingga keterlambatan ini memicu hambatan dalam akses logistik, distribusi barang, serta kegiatan ekonomi lokal.

Kegiatan RDP Menjadi Fokus Diskusi

RDP yang berlangsung di ruang sidang utama Kantor DPRD, Kecamatan Banawa, Selasa (12/5/2026), menjadi panggung utama untuk mengungkap tantangan operasional kapal Pelni. Anggota DPRD, bersama dengan Aliansi Rakyat Donggala Bersatu (ARDB), menghadirkan sisi perspektif masyarakat terhadap kebijakan dan keputusan pihak Pelni serta KSOP Kelas II Teluk Palu. Nasir Abdul Fattah menyatakan bahwa partisipasi dari pemangku kebijakan tingkat atas belum optimal, sehingga permasalahan Main Agenda belum bisa dituntaskan secara menyeluruh.

“Selama ini, banyak pertanyaan mendasar tentang jadwal pasti kapal tidak terjawab. Kita ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pimpinan Pelni dan KSOP, agar Main Agenda ini segera terealisasi,” ucap Nasir Abdul Fattah, yang menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan transportasi laut.

SK Trayek Diterbitkan, Tapi Belum Terwujud

Meski Surat Keputusan (SK) trayek kapal penumpang telah diterbitkan sejak lama, status operasional kapal di Donggala masih terhambat. Nasir menyebutkan bahwa aturan telah siap, sehingga keterlambatan ini dianggap tidak wajar. Ia menegaskan bahwa kepastian operasional kapal harus segera diimplementasikan agar Main Agenda keterlambatan bisa diatasi.

Dalam diskusi, para peserta menyoroti kebutuhan untuk mempercepat proses pemberangkatan kapal, terutama di tengah kondisi ekonomi yang memburuk akibat keterlambatan ini. Nasir meminta agar pada pertemuan lanjutan, KSOP dan PT Pelni Cabang Palu hadir secara langsung untuk menegaskan komitmen dan jadwal operasional kapal Pelni. “Kita tidak ingin Main Agenda ini hanya jadi pembicaraan kosong,” imbuhnya.

Konektivitas Laut sebagai Tulang Punggung Ekonomi Pesisir

Donggala, sebagai kota pesisir yang memiliki potensi pariwisata dan pertanian laut, sangat bergantung pada kapal Pelni untuk mendukung kegiatan ekonomi. Nasir Abdul Fattah menjelaskan bahwa keberadaan pelabuhan penumpang tidak hanya sebagai tempat bersandar kapal, tetapi juga sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok dan komoditas lokal. “Jika kapal tidak beroperasi, pergerakan ekspor-impor barang akan terhambat, dan pendapatan warga pesisir terancam,” katanya.

Para anggota DPRD juga menyoroti dampak sosial yang timbul. Masyarakat, terutama warga nelayan dan pedagang, mengeluhkan kurangnya akses ke pasar-pasar besar di daerah lain. Nasir menegaskan bahwa Main Agenda ini tidak hanya tentang kepastian jadwal kapal, tetapi juga tentang pemulihan ekonomi wilayah pesisir yang kini terpuruk akibat ketidakpastian transportasi.

Persiapan dan Harapan untuk Solusi

Persiapan untuk mempercepat operasional kapal Pelni di Donggala sedang dipersiapkan. DPRD Donggala dan ARDB sepakat menyepakati rekomendasi yang termasuk jadwal pertemuan lanjutan pada minggu pertama Juni 2026. Dalam sesi ini, para pihak akan membahas langkah konkret untuk merealisasikan Main Agenda ini. Nasir berharap, setelah pertemuan tersebut, keberangkatan kapal bisa dilakukan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Para peserta RDP juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pihak pelni, KSOP, dan masyarakat. “Main Agenda ini harus menjadi prioritas, karena dampak ekonominya sangat signifikan. Tanpa kapal yang beroperasi, pertumbuhan ekonomi wilayah pesisir akan terhambat,” jelas Nasir. Ia menambahkan bahwa dengan Main Agenda yang terealisasi, kota Donggala bisa kembali menjadi pusat distribusi barang dan peningkatan aksesibilitas untuk masyarakat setempat.

Langkah Ke Depan dan Kesadaran Bersama

Langkah ke depan yang diusulkan dalam RDP ini meliputi peningkatan komunikasi antara pihak pelni dengan masyarakat, serta evaluasi ulang prosedur pengoperasian kapal. Nasir Abdul Fattah menekankan bahwa keterlibatan langsung dari manajemen pelni dan KSOP adalah kunci untuk menyelesaikan Main Agenda ini. “Kita ingin mereka mendorong percepatan operasional kapal, bukan hanya menjadi penonton,” tuturnya.

Dalam konteks ini, DPRD Donggala mengharapkan peran aktif dari instansi terkait untuk memastikan bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat terpenuhi. Dengan Main Agenda yang diusung, para legislator optimis bahwa keberangkatan kapal Pelni di Donggala akan segera terwujud, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. “Main Agenda ini adalah jalan untuk memulihkan harapan masyarakat,” pungkas Nasir.