Bacakan Duplik, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tetap Minta Praperadilan Roy Suryo Ditolak

Visit Agenda: Roy Suryo Praperadilan Ditolak oleh Polda Metro Jaya dan Kejaksaan

Beritasosial.com – Dalam sidang praperadilan yang berlangsung di Jakarta, tim Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Jakarta Selatan terus berupaya memperkuat pernyataan mereka terkait sah tidaknya penetapan tersangka dalam kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sidang ini menjadi momentum penting bagi kedua institusi tersebut untuk menyampaikan duplik yang menurut mereka memperkuat alasan penetapan tersangka Roy Suryo. Meski telah mendengarkan pernyataan Pemohon, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan tetap meminta hakim menolak permohonan praperadilan yang diajukan, dengan argumen bahwa duplik mereka cukup memadai untuk memperjelas proses hukum yang berlangsung.

Perkembangan Sidang Praperadilan

Sidang praperadilan Roy Suryo memasuki tahap baru pada Senin (13/7/2026), dengan agenda pembacaan duplik oleh kedua pihak Termohon. Dalam pernyataan yang disampaikan, Hakim Tunggal Praperadilan I Ketut Darpawan menyatakan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Jakarta Selatan telah menerima seluruh dalil yang disampaikan oleh Termohon. “Permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” tegas hakim dalam sidang tersebut, menandai langkah-langkah yang diambil oleh pihak penuntut untuk menegaskan bahwa penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Jokowi telah memenuhi syarat hukum.

Dalam duplik yang dibacakan, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Jakarta Selatan memaparkan argumen bahwa proses penyidikan dalam kasus tersebut telah berjalan secara transparan dan memenuhi standar prosedural. Dengan adanya duplik ini, mereka berharap untuk meyakinkan hakim bahwa sanksi praperadilan tidak diperlukan, karena tidak ada kelemahan signifikan dalam proses hukum yang telah mereka lakukan. Roy Suryo, sementara itu, tetap berupaya untuk menyoroti kelemahan dalam pernyataan tim penyidik, meski hasilnya belum menjamin keberhasilan permohonan praperadilan.

Proses Hukum dalam Kasus Ijazah Jokowi

Kasus yang menyeret Roy Suryo ke praperadilan ini berkaitan dengan dugaan pelanggaran prosedur dalam penyidikan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Roy Suryo menggugat penyidikan tersebut karena ia menilai ada kesalahan dalam penerapan hukum, khususnya dalam peran KPK dan Polri dalam memutuskan status tersangka. Dalam pernyataannya di sidang, ia menjelaskan bahwa pernyataan yang diajukan oleh tim Polda Metro Jaya dan Kejaksaan belum cukup menggambarkan alasan keabsahan proses tersebut.

Kejaksaan Jakarta Selatan, sebagai pihak Termohon, menegaskan bahwa duplik yang disampaikan berisi bukti-bukti yang mendukung validitas penetapan tersangka. Mereka memaparkan bahwa pernyataan Roy Suryo tidak dapat meyakinkan bahwa ada kekeliruan dalam proses hukum. “Permohonan praperadilan Pemohon tidak dapat diterima,” lanjut jaksa dalam kesempatan yang sama, menunjukkan konsistensi dalam pendirian yang mereka ajukan. Dengan ini, mereka berharap untuk menetapkan bahwa sidang praperadilan Roy Suryo tidak perlu dilanjutkan, karena semua argumen telah disampaikan secara lengkap.

Hakim tunggal praperadilan kemudian menunda sidang hingga Selasa, 14 Juli 2026, untuk memberi waktu kepada Roy Suryo mengajukan pembuktian tambahan. Dalam agenda ini, Roy Suryo diberi kesempatan untuk menghadirkan saksi dan ahli yang akan membantu menjelaskan pernyataan yang telah ia ajukan. Pihak Termohon, sementara itu, tetap berada di posisi yang siap untuk menghadapi setiap argumen yang diajukan, dengan persiapan bukti-bukti yang lebih rinci.

Sidang praperadilan ini menjadi bagian dari upaya Roy Suryo untuk menegaskan bahwa proses hukum terhadapnya dalam kasus ijazah Jokowi tidak sah. Dengan Visit Agenda sebagai pilar utama dalam sidang ini, ia berharap untuk memperoleh keputusan yang mendukung klaimnya. Namun, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan tetap yakin bahwa duplik yang mereka ajukan memperkuat alasan penetapan tersangka Roy Suryo, sehingga menunggu keputusan hakim untuk menetapkan arah proses hukum selanjutnya.

Proses hukum dalam kasus ini juga menunjukkan pentingnya kejelasan dalam prosedur penyidikan. Dengan sidang praperadilan yang dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Tim Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Jakarta Selatan, proses ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak. Roy Suryo, sebagai Pemohon, akan terus berupaya untuk memperkuat argumennya, sementara Tim Penuntut berusaha menunjukkan bahwa proses yang mereka lakukan telah memenuhi standar hukum yang berlaku. Dengan adanya Visit Agenda, sidang ini diharapkan dapat menjadi refleksi dari transparansi dan keadilan dalam proses hukum.