Rina Sa’adah di COP17: Green Democracy Harus Melahirkan Green Policy di Semua Sektor
Rina Sa’adah Dorong Demokrasi Hijau Menjadi Arah Pembangunan Nasional
Beritasosial.com – Komitmen lingkungan dinilai perlu hadir sejak tahap pengambilan keputusan politik hingga pelaksanaan program pembangunan. Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB, Rina Sa’adah, menekankan pentingnya memperkuat demokrasi hijau sebagai fondasi agar kebijakan di berbagai bidang tidak mengabaikan keberlanjutan alam dan kehidupan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Rina dalam keterlibatannya pada forum CBD COP17 di Yerevan, Armenia. Ia menilai perlindungan lingkungan tidak cukup ditempatkan sebagai isu pelengkap, melainkan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyusunan anggaran, perencanaan pembangunan, serta kebijakan publik lintas sektor.
“Green democracy harus melahirkan green policy di semua sektor. Artinya, setiap keputusan politik dan kebijakan pembangunan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, kesejahteraan masyarakat, dan keberlanjutan hidup generasi mendatang,” ujar Rina dalam keterangannya, Rabu (21/10/2026).
Kebijakan Hijau Tidak Bisa Berdiri Sendiri
Gagasan demokrasi hijau menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari praktik demokrasi sehari-hari. Dalam pendekatan ini, kebijakan tidak hanya diuji dari sisi pertumbuhan ekonomi atau capaian jangka pendek, tetapi juga dari dampaknya terhadap tanah, air, udara, ekosistem, dan kelompok masyarakat yang hidup paling dekat dengan sumber daya alam.
Rina memandang setiap sektor pembangunan memiliki tanggung jawab untuk menurunkan tekanan terhadap lingkungan tanpa mengesampingkan kebutuhan hidup warga. Karena itu, kebijakan hijau perlu diterapkan secara menyeluruh pada bidang pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi, industri, transportasi, pariwisata, hingga pendidikan.
Langkah lintas sektor menjadi penting karena persoalan lingkungan sering kali saling terhubung. Kerusakan kawasan hutan dapat memengaruhi tata air dan penghidupan masyarakat sekitar. Kondisi laut yang menurun berdampak langsung pada nelayan serta warga pesisir. Di sisi lain, arah pengembangan energi, industri, dan transportasi juga menentukan besarnya penggunaan sumber daya maupun tingkat pencemaran yang dihadapi masyarakat.
Partisipasi Warga Menjadi Unsur Penting
Demokrasi hijau juga menuntut proses kebijakan yang terbuka dan melibatkan publik secara bermakna. Warga yang terdampak sebuah keputusan perlu memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pengalaman, serta mengawasi penerapan kebijakan tersebut di lapangan.
“Petani, nelayan, masyarakat adat, masyarakat pesisir, perempuan, dan generasi muda harus memiliki ruang untuk didengar. Pengalaman mereka penting agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan di lapangan,” katanya.
Keterlibatan kelompok-kelompok tersebut diperlukan karena mereka sering berhadapan langsung dengan perubahan kondisi alam. Petani memahami tantangan yang berkaitan dengan kualitas tanah dan ketersediaan air. Nelayan serta masyarakat pesisir merasakan perubahan ekosistem laut dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat adat mempunyai pengalaman panjang dalam menjaga ruang hidupnya, sementara perempuan dan generasi muda ikut menanggung dampak kebijakan lingkungan dalam jangka panjang.
Ruang partisipasi yang nyata dapat membantu pembuat kebijakan melihat persoalan secara lebih utuh. Keputusan publik tidak semata disusun dari angka dan dokumen perencanaan, tetapi juga mempertimbangkan keadaan yang benar-benar dialami warga. Dengan demikian, kebijakan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan bersama.
Pangan, Laut, Energi, dan Industri
Dalam sektor pangan, Rina menekankan perlunya arah kebijakan yang mendukung produksi sambil menjaga kesehatan tanah, keberadaan air, dan kesinambungan mata pencaharian petani. Produksi pangan yang berkelanjutan menjadi penting karena kebutuhan pangan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologi yang menopangnya.
Pada sektor kelautan dan perikanan, perlindungan ekosistem perlu berjalan seiring dengan penguatan ekonomi warga pesisir. Laut bukan hanya ruang konservasi, tetapi juga sumber penghidupan bagi banyak keluarga. Karena itu, upaya menjaga ekosistem dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dirancang sebagai tujuan yang saling menguatkan.
Sementara itu, pembangunan energi dan industri perlu diarahkan pada pemakaian sumber daya yang lebih efisien, pengurangan pencemaran, serta perlindungan pekerja selama proses transisi. Perubahan menuju kegiatan ekonomi yang lebih ramah lingkungan harus memperhatikan manusia yang bekerja di dalamnya agar transisi tidak menimbulkan kerentanan baru.
Keberlanjutan sebagai Ukuran Kebijakan
Pesan yang dibawa Rina dari forum CBD COP17 menegaskan bahwa kebijakan hijau bukan semata urusan satu kementerian, satu sektor, atau satu kelompok masyarakat. Keberlanjutan membutuhkan konsistensi pada setiap keputusan pembangunan, termasuk saat menentukan prioritas anggaran dan memilih arah investasi publik.
Demokrasi hijau pada akhirnya menuntut adanya tanggung jawab bersama antara pembuat kebijakan, pelaku pembangunan, dan masyarakat. Ketika pertimbangan lingkungan, kesejahteraan warga, serta kepentingan generasi mendatang ditempatkan dalam satu kerangka, pembangunan memiliki peluang lebih besar untuk memberi manfaat tanpa mengorbankan daya dukung alam.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Rina Sa adah di COP17?
Rina Sa adah di COP17 is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Rina Sa adah di COP17 matter?
Rina Sa adah di COP17 matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.