Pengkondisian Audit BPK, Bupati Klaten Hamenang Sanggupi Bayar Rp400 Juta dari Rp600 Juta
KPK Ungkap Dugaan Pengondisian Temuan Audit di Klaten
Beritasosial.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap dugaan pengondisian hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Perkara ini mencakup dugaan penyerahan uang Rp400 juta dari Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo (HWI) kepada Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah (ALU).
Uang tersebut disebut berkaitan dengan upaya menghapus dua temuan pemeriksaan mengenai kelebihan pembayaran honorarium senilai total Rp5 miliar. Temuan itu muncul dalam audit laporan keuangan Pemkab Klaten tahun 2025 yang dilakukan pada April 2026.
Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menjelaskan, nilai kelebihan pembayaran itu terdiri atas honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang dinilai tidak sesuai durasi pelaksanaan, sebesar Rp4,16 miliar. Selain itu, terdapat kelebihan honor bagi pelaksana kegiatan senilai Rp1,02 miliar.
“Terdiri dari honorarium narasumber sosialisasi peraturan yang tidak sesuai dengan jam pelaksanaan sebesar Rp4,16 miliar serta kelebihan honor pelaksana kegiatan sebesar Rp1,02 miliar,” ujar Taufik dikutip Sabtu (17/10/2026).
Pertemuan di Semarang
Setelah temuan pemeriksaan muncul, Hamenang bersama Inspektur Daerah Pemkab Klaten Agus Suprapto bertemu dengan pihak BPK Jawa Tengah di Semarang. Dalam pertemuan itu, pihak BPK diwakili oleh Iwan Hery Setiawan selaku Kepala Bidang Pemeriksaan Jateng 3 serta Ahmad Luthfi H Rahmatullah.
Pembahasan dalam pertemuan tersebut diarahkan pada rencana penghapusan atau dropping dua temuan kelebihan pembayaran honorarium. Temuan senilai Rp5 miliar itu menjadi pokok persoalan yang kemudian diduga mendorong rangkaian komunikasi lanjutan antara pihak pemerintah daerah dan pejabat pemeriksa.
“Adapun dalam pertemuan tersebut dibahas tentang rencana dropping 2 temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium sebesar Rp5 miliar dimaksud,” katanya.
Pada Mei 2026, Hamenang dan Luthfi kembali bertemu di Semarang. Pertemuan lanjutan itu disebut bertujuan membicarakan negosiasi atas penghapusan temuan audit dalam laporan keuangan Kabupaten Klaten.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi diduga meminta dukungan dana Rp600 juta untuk pengondisian laporan. Hamenang disebut tidak menerima nilai awal yang diminta dan mengajukan angka lain hingga tercapai kesepakatan Rp400 juta.
“Tolong support ki Rp600 juta” untuk pengkondisian laporan tersebut.
“Namun, HWI tidak menyanggupi dan mengajukan negosiasi hingga terjadi kesepakatan menjadi Rp400 juta,” ucapnya.
Penggunaan Kode Amidis
Setelah kesepakatan nominal itu, Hamenang disebut menggelar pertemuan dengan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Klaten. Rangkaian komunikasi tersebut turut melibatkan penggunaan istilah “kode amidis” sebagai penanda dalam proses persiapan penyerahan uang.
Melalui perantara Hamenang, Luthfi menyampaikan kode tersebut. Kontak “kode amidis” diberikan kepada Hamenang melalui Iwan Hery Setiawan dan Agus Suprapto. Selanjutnya, Hamenang menyerahkan kode itu kepada RZI sambil meminta penyiapan dana Rp400 juta sesuai kesepakatan dengan Luthfi.
RZI kemudian menyampaikan kode tersebut kepada Muhamamad Amin Wahyu Utomo, pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Pihak swasta itu disebut diminta menyiapkan dana sesuai nominal yang telah dibicarakan.
Namun, rencana pemberian uang itu tidak langsung terlaksana. KPK menyebut proses tersebut tertunda setelah adanya peristiwa tangkap tangan di Muara Enim yang berkaitan dengan dugaan suap audit BPK. Peristiwa itu disebut memengaruhi rencana penyerahan uang dengan kode amidis.
“Namun demikian, karena adanya peristiwa tertangkap oleh KPK di Muara Enim yang terkait dengan dugaan suap audit BPK, kemudian pemberian oleh MAW dengan kodes amidis ditunda,” ujar Taufik.
Temuan Disebut Telah Dihapus
Di tengah tertundanya pemberian uang tersebut, BPK telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Pemkab Klaten pada Juni 2026. KPK menyatakan laporan itu sudah tidak memuat temuan terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber yang sebelumnya menjadi bahan pembicaraan.
“Di sisi lain, pada Juni 2026 BPK telah menyampaikan LHP kepada Pemkab Klaten dengan telah menghapus temuan (dropping) terkait kelebihan pembayaran honorarium narasumber sebagaimana kesepakatan antara ALU dan HWI,” sambungnya.
LHP merupakan dokumen penting dalam mekanisme pengawasan pengelolaan keuangan daerah. Dokumen tersebut memuat hasil pemeriksaan terhadap penggunaan anggaran serta temuan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Karena itu, perubahan atas suatu temuan memiliki dampak besar terhadap proses pembenahan administrasi dan pertanggungjawaban keuangan.
Dalam kasus yang diungkap KPK ini, dugaan pengondisian audit menjadi perhatian karena menyangkut independensi pemeriksaan keuangan publik. Audit semestinya memastikan penggunaan anggaran daerah dapat dipertanggungjawabkan, termasuk ketika ditemukan pembayaran yang tidak selaras dengan ketentuan pelaksanaan kegiatan.
Keterangan KPK menggambarkan adanya rangkaian pertemuan, negosiasi nominal, hingga penggunaan kode untuk penyiapan dana. Perkara tersebut juga menempatkan pengelolaan honorarium kegiatan pemerintah daerah sebagai bagian penting dari pemeriksaan, terutama apabila nilai pembayaran yang dipersoalkan mencapai miliaran rupiah.
Pengusutan perkara ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum atas dugaan korupsi yang berkaitan dengan proses audit. Fakta-fakta yang dipaparkan KPK akan menjadi dasar dalam pendalaman lebih lanjut terhadap pihak-pihak yang terlibat serta alur penghapusan temuan dalam laporan keuangan Pemkab Klaten.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pengkondisian Audit BPK Bupati Klaten Hamenang?
Pengkondisian Audit BPK Bupati Klaten Hamenang is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pengkondisian Audit BPK Bupati Klaten Hamenang matter?
Pengkondisian Audit BPK Bupati Klaten Hamenang matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.