New Policy: Dadan Hindayana Cs Tersangka Korupsi, Politikus PDIP Sebut Bolak-balik Singgung Kelemahan Tata Kelola MBG

New Policy: PDIP Politikus Kritik Tata Kelola MBG, Dadan Hindayana Cs Tersangka Korupsi

Penyebab Kritik terhadap Tata Kelola MBG

New Policy – Sebagai bagian dari New Policy, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penyelidikan terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap tidak optimal. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Ketua Badan Anggaran (Banggar), menyoroti kelemahan sistem pengelolaan MBG yang dianggap sebagai pusat perhatian dalam New Policy. Ia menegaskan bahwa kelemahan pada aspek tata kelola adalah fokus utamanya, bukan insentif seperti sepeda motor atau iPad yang kerap disebut sebagai alat pengalih.

“New Policy ini menyoroti bahwa tata kelola MBG adalah prioritas utama, bukan insentif,” ujar Said Abdullah saat memberi pernyataan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Kamis (4/6/2026). Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Banggar mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengingatkan Badan Gizi Nasional (BGN) secara berulang kali untuk memperbaiki proses penggunaan dana negara dalam MBG. Menurutnya, kelemahan sistem ini menjadi perhatian utama Presiden sejak awal, dan tidak boleh diabaikan.

Penetapan Tersangka dan Peran Dadan Hindayana

Dalam rangka New Policy, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka korupsi. Dadan Hindayana, Sony Sonjaya, dan Lodewyk Pusung, yang pernah menjabat sebagai ketua tim MBG, langsung ditahan pada Rabu (3/6/2026). Penetapan ini menjadi bahan perdebatan politik, terutama karena program MBG dianggap sebagai salah satu inisiatif utama dalam New Policy untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“New Policy tidak boleh menjadi alat untuk mengalihkan fokus dari tujuan utama MBG,” tegas Said Abdullah. Ia menyoroti bahwa insentif yang diberikan kepada pejabat dan staf MBG dianggap tidak relevan dengan visi program tersebut. Menurutnya, dana negara yang dialokasikan untuk MBG seharusnya digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, bukan untuk keuntungan pribadi.

Kritik terhadap tata kelola MBG dalam New Policy tidak hanya datang dari Said Abdullah. Beberapa anggota DPR dari fraksi lain juga mengungkapkan kecemasan terhadap transparansi penggunaan dana negara. Seorang anggota DPR dari fraksi Golkar mengatakan, “New Policy ini menunjukkan bahwa MBG harus menjadi pusat perhatian, bukan sekadar alat politik.” Ia menambahkan bahwa pergeseran fokus anggaran dari MBG ke insentif lain dapat mengurangi efektivitas program tersebut.

Konteks New Policy dan Kebijakan MBG

Program MBG, yang diinisiasi oleh pemerintah sejak awal periode New Policy, bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap makanan bergizi secara gratis. Namun, ada kekhawatiran bahwa pengelolaan dana dalam MBG tidak efisien, sehingga menyebabkan dana terbuang begitu saja. Said Abdullah mengungkapkan bahwa selama New Policy, BGN dianggap sebagai lembaga yang penting, tetapi kelemahan tata kelolanya menjadi perhatian utama.

“New Policy menekankan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada tata kelola yang baik,” tambah Said Abdullah. Ia menjelaskan bahwa kelemahan pada aspek manajemen keuangan dan pengawasan secara berulang kali menjadi sorotan, terutama dalam beberapa bulan terakhir. Politikus PDIP ini menegaskan bahwa pihaknya berharap ada reformasi besar-besaran dalam tata kelola MBG agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan New Policy.

Dampak Penetapan Tersangka terhadap New Policy

Penetapan Dadan Hindayana cs sebagai tersangka dalam New Policy menimbulkan dampak signifikan terhadap kredibilitas program MBG. Masyarakat awalnya berharap New Policy akan meningkatkan kesejahteraan, tetapi kini muncul pertanyaan tentang akuntabilitas pihak yang mengelola dana. Said Abdullah mengakui bahwa penindasan korupsi dalam New Policy adalah hal yang penting, tetapi harus dilakukan secara konsisten dan transparan.

Dalam New Policy, KPK berupaya memperkuat pengawasan terhadap penggunaan dana negara, termasuk dalam program MBG. Dengan menetapkan Dadan Hindayana cs sebagai tersangka, lembaga antikorupsi menunjukkan komitmen untuk mengungkap kelemahan tata kelola. Said Abdullah menyatakan, “New Policy ini adalah kesempatan untuk memperbaiki kelemahan MBG, bukan sekadar menyalahkan pihak tertentu.”

Kritik terhadap New Policy dan MBG tidak hanya datang dari dalam partai, tetapi juga dari kalangan akademisi dan masyarakat awam. Seorang pakar ekonomi menyebutkan bahwa penindasan korupsi dalam New Policy adalah tugas utama, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan yang memadai. “New Policy harus menjadi kekuatan untuk mengubah pola tata kelola, bukan sekadar simbol,” katanya.