New Policy: APBN 2027 Bisa Jadi Alat Perjuangan Bangsa

APBN 2027 Bisa Jadi Alat Perjuangan Bangsa

New Policy – Indonesia sedang menghadapi fase transformasi ekonomi baru yang dikenal sebagai New Policy, sebuah strategi nasional untuk menyiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. Kebijakan ini diharapkan menjadi penggerak utama dalam menjangkau kesejahteraan rakyat dan mengamankan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Anggota Komisi XI DPR RI dari PDIP, Harris Turino, mengatakan bahwa New Policy ini bukan hanya sekadar angka-angka di dalam dokumen keuangan, tetapi juga representasi dari keinginan bangsa untuk memperkuat sistem ekonomi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih luas.

Visi Kebijakan: Menyelaraskan Pertumbuhan dan Keadilan

Kebijakan APBN 2027, yang dijelaskan dalam pidato Presiden Prabowo Subianto, menampilkan gambaran jelas tentang kebijakan fiskal yang bertujuan memperkuat keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sambil menyeimbangkan kesejahteraan sosial. Harris menegaskan bahwa New Policy ini dirancang untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dengan tantangan ekonomi yang semakin dinamis. Salah satu aspek utama dari kebijakan ini adalah peningkatan investasi produktif yang dapat mendukung sektor-sektor kritis seperti teknologi, infrastruktur, dan pertanian bernilai tambah. Ini bertujuan memastikan bahwa APBN menjadi alat untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Analisis dari Bank Dunia menyebutkan bahwa defisit APBN Indonesia cenderung meningkat hingga tahun 2027, namun pemerintah tetap optimis karena stabilitas macroekonomi yang dijaga. Hal ini mencakup inflasi yang terkendali, surplus perdagangan yang berkelanjutan, dan cadangan devisa yang memadai. Harris menyebutkan bahwa New Policy harus menjadi pilar dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan bagi masyarakat miskin serta kelompok rentan. Dengan menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8 hingga 6,5 persen, serta defisit anggaran sebesar 1,8–2,4 persen dari PDB, kebijakan ini menunjukkan komitmen untuk mencapai pertumbuhan yang inklusif.

Reformasi Struktural: Upaya Menyelaraskan Target dan Realisasi

Harris menekankan bahwa New Policy harus mencakup reformasi struktural yang lebih mendalam, terutama dalam meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran. Ia menyoroti pentingnya digitalisasi perpajakan dan penguatan regulasi di sektor digital sebagai bagian dari upaya untuk menutup kebocoran pajak. Selain itu, kebijakan ini perlu menyiapkan fondasi untuk ekspor teknologi tinggi, seperti Badan Ekspor Nasional yang akan memperkuat koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta. Harris menyatakan bahwa hal ini penting untuk menjaga daya saing Indonesia dalam pasar global yang semakin ketat.

Salah satu tantangan terbesar dalam New Policy adalah kemungkinan depresiasi rupiah yang terus berlanjut. Asumsi nilai tukar rupiah antara Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar AS menunjukkan bahwa pemerintah memperhitungkan risiko ekonomi secara realistis. Meski defisit APBN diharapkan tetap dalam batas yang terkendali, depresiasi rupiah bisa memengaruhi biaya impor dan beban utang. Untuk mengantisipasi hal ini, New Policy diusulkan memiliki mekanisme untuk meningkatkan daya tarik investasi asing serta menjaga stabilitas keuangan negara.

Harris juga menyoroti kebutuhan perbaikan dalam sistem tata kelola ekspor. Ia mengingatkan bahwa kebijakan untuk menutup kebocoran harus dilakukan secara selektif agar tidak menghambat dinamika usaha swasta. “New Policy harus menjadi alat penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat, bukan alat untuk memperketat birokrasi,” kata Harris. Dengan menerapkan pengawasan yang lebih ketat tanpa mengorbankan kebebasan usaha, pemerintah diharapkan mampu mengubah APBN menjadi penggerak utama untuk keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Dalam menghadapi dinamika ekonomi global, New Policy juga mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Ini meliputi pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat ekosistem bisnis lokal agar mampu bersaing di pasar internasional. Harris menegaskan bahwa kesejahteraan rakyat tidak bisa diukur hanya dari angka pertumbuhan, tetapi harus dirasakan secara langsung oleh masyarakat, terutama di tingkat masyarakat miskin dan perempuan yang terpinggirkan.

“New Policy 2027 seharusnya menjadi peluang untuk mereformasi struktur perekonomian dan memastikan keadilan sosial. Kita memerlukan APBN yang tidak hanya sehat di atas kertas, tetapi hidup di tengah masyarakat,” ujarnya. “Kebangkitan ekonomi Indonesia harus ditandai oleh peningkatan kualitas hidup, bukan hanya pertumbuhan statistik,” tambah Harris.