Meeting Results: Partai Perindo Minta Presiden Prabowo Perkuat Demokrasi melalui Revisi UU Pemilu

Hasil Rapat: Partai Perindo Usulkan Revisi UU Pemilu untuk Perkuat Demokrasi

Meeting Results – Hasil rapat Partai Perindo menjadi sorotan utama dalam isu penguatan demokrasi nasional. Dalam pertemuan yang dihadiri oleh para anggota dan tokoh partai, ditekankan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu (UU Pemilu) adalah kunci untuk memastikan suara rakyat terwujud secara optimal dalam keputusan politik. Sekretaris Jenderal Partai Perindo, Ferry Kurnia Rizkyansyah, menegaskan bahwa tindakan ini harus segera dilakukan agar tidak terjadi keterlambatan seperti tahun 2021.

Hasil Rapat: Penekanan pada Kualitas Demokrasi

Dalam hasil rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto dianugerahi peran penting dalam membawa perubahan yang lebih adil. Ferry menyatakan bahwa kebijakan revisi UU Pemilu harus dijalankan secara transparan dan berpartisipasi aktif oleh partai-partai nonparlemen. Ia menekankan bahwa keputusan ini tidak hanya memengaruhi representasi politik, tetapi juga memperkuat legitimasi kekuasaan dalam sistem demokrasi.

“Hasil rapat menunjukkan bahwa Presiden Prabowo perlu meninggalkan catatan positif dalam penguatan demokrasi, khususnya melalui penyempurnaan aturan pemilu,” ungkap Ferry dalam pernyataan tertulis, Minggu (7/6/2026).

Selain itu, hasil rapat menyoroti bahwa pembahasan revisi UU Pemilu harus lebih terarah dan menyeluruh. Keterwakilan pemilih yang tidak seimbang dianggap sebagai masalah utama yang perlu diatasi. Dengan sistem pemilu yang lebih adil, diharapkan partisipasi politik warga akan meningkat, dan suara minoritas tidak terabaikan.

Usulan Ambang Batas 0 Persen dari Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat

Hasil rapat juga mengacu pada usulan dari Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR), yang menyarankan pengaturan ambang batas parlemen di 0 persen. Tujuan utamanya adalah agar setiap suara sah rakyat bisa diubah menjadi kursi di parlemen. Ferry menegaskan bahwa ini menjadi isu penting dalam diskusi hasil rapat.

“Hasil rapat memperkuat bahwa kita ingin suara rakyat benar-benar terwujud dalam bentuk kursi, tanpa ada suara yang terbuang sia-sia,” jelas Ferry.

Usulan ambang batas 0 persen dianggap sebagai langkah strategis untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam representasi. Dengan aturan ini, partai kecil dan kelompok masyarakat yang belum terwakili memiliki peluang lebih besar untuk masuk ke legislatif. Ferry menyatakan bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan saran ini dalam rangka menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif.

Hasil rapat juga menyoroti risiko ambang batas yang terlalu tinggi. Dalam sistem pemilu saat ini, ambang batas parlemen yang tinggi bisa membatasi partisipasi politik warga yang jumlahnya lebih sedikit. Revisi UU Pemilu, menurut Ferry, diharapkan mampu mengatasi masalah ini dengan memberikan ruang bagi semua kelompok pemilih untuk terwakili secara proporsional.

Analisis lebih lanjut dalam hasil rapat menunjukkan bahwa revisi UU Pemilu tidak hanya memengaruhi proses pemilu, tetapi juga struktur kekuasaan politik. Penundaan revisi bisa menyempit ruang perbaikan sistem, sehingga kualitas demokrasi semakin terancam. Dengan adanya partai nonparlemen yang aktif dalam diskusi, diharapkan tercipta kebijakan yang lebih representatif dan berkeadilan.