Main Agenda: Kapolri Respons Usulan Pigai soal Sipil Duduki Jabatan Utama Polri: Sudah Ada Ruang Resiprokal

Kapolri Respons Usulan Pigai Soal Sipil Duduki Jabatan Utama Polri: Sudah Ada Ruang Resiprokal

Main Agenda – Jakarta, 7 Juni 2026 – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan respons terhadap usulan Natalius Pigai, Menteri HAM, yang menyarankan warga sipil dapat menjabat sebagai pemimpin utama di lingkungan Polri. Menurut Sigit, pihaknya telah menciptakan ruang resiprokal untuk pegawai negeri sipil (ASN) yang memiliki kualifikasi dan kompetensi tertentu untuk memasuki jabatan-jabatan utama dalam institusi kepolisian. Respons ini disampaikan dalam wawancara di Kongres III KPBI di Jakarta Pusat, di mana Sigit menjelaskan bahwa partisipasi sipil dalam jabatan utama kepolisian bukanlah hal baru dan telah sesuai dengan prinsip reformasi.

Kebijakan Resiprokal: Keseimbangan Struktur Organisasi

Kapolri menegaskan bahwa kebijakan resiprokal merupakan bagian dari upaya untuk menyelaraskan struktur organisasi Polri dengan kelembagaan sipil. Dalam sistem ini, anggota kepolisian yang telah berpengalaman juga diberikan kesempatan untuk memasuki lembaga-lembaga negara lain, seperti kementerian dan lembaga-lembaga pemerintah, sementara itu warga sipil yang memiliki kompetensi tertentu diperbolehkan masuk ke jajaran utama Polri. Hal ini, menurut Sigit, mencerminkan dinamika kerja sama antara dua institusi tersebut.

“Pada saat kita diberikan ruang di luar struktur, ada kita juga memberikan ruang dari ASN di luar Polri untuk bisa masuk ke Polri,” ujarnya saat diwawancara, yang dilansir Sabtu (6/6/2026).

Menurut Kapolri, kebijakan ini tidak hanya menguntungkan kepolisian, tetapi juga memperkaya kemampuan manajerial dan kepemimpinan dalam lembaga-lembaga sipil. Sigit menekankan bahwa kepolisian sebagai institusi pemerintah memerlukan kolaborasi yang lebih luas untuk mencapai efisiensi dan profesionalisme tinggi. Ia menyatakan bahwa kebijakan resiprokal ini telah diterapkan secara bertahap selama beberapa tahun terakhir, dengan pendampingan dari berbagai stakeholder.

Usulan Pigai: Tantangan dan Peluang Reformasi

Natalius Pigai, dalam pernyataannya, menyampaikan bahwa usulan revisi UU Polri berupa pemungutan jabatan utama oleh warga sipil merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa kepolisian tidak hanya diisi oleh personel Korps Bhayangkara, tetapi juga bisa diisi oleh individu yang memiliki pengalaman di bidang hukum, administrasi, atau bidang lainnya.

“Kalau selama ini anggota Polri bisa jadi pejabat di institusi sipil, kementerian dan lembaga, maka sebaiknya juga ada dari kalangan sipil yang bisa menduduki jabatan utama di institusi Polri,” kata Pigai, yang mengutip pidatonya pada Sabtu (6/6/2026).

Pigai menambahkan bahwa usulan ini juga bertujuan untuk menciptakan sistem yang lebih adil, di mana individu dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan sama dalam berkontribusi bagi kepentingan negara. Ia menjelaskan bahwa hal ini relevan dalam konteks reformasi yang ingin mengubah Polri menjadi institusi yang lebih demokratis dan profesional. Pigai berharap usulan tersebut bisa menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan kepolisian.

Revisi UU Polri ini, menurut Pigai, juga akan membantu menjaga keseimbangan antara kekuasaan kepolisian dan lembaga-lembaga sipil. Dengan adanya warga sipil dalam jabatan utama, diharapkan akan ada keberagaman pandangan dan pengalaman yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan strategis. Pigai menekankan bahwa kebijakan ini tidak bertentangan dengan prinsip profesionalisme kepolisian, tetapi justru memperkuatnya melalui sinergi dengan institusi lain.

Keseimbangan Kepemimpinan: Tinjauan dari Pakar

Kebijakan resiprokal yang diusulkan Pigai mendapat tanggapan positif dari beberapa pakar kebijakan publik. Menurut Dr. Dian Prasetyo, seorang ahli hukum tata negara, sistem ini bisa meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam Polri. “Dengan melibatkan warga sipil, institusi kepolisian akan lebih terbuka terhadap perspektif luar, yang bisa menjadi pelengkap untuk memperkaya keputusan kebijakan,” katanya dalam wawancara terpisah.

Pakar tersebut juga menyoroti bahwa pola ini telah diadopsi oleh negara-negara lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, di mana menteri atau pejabat sipil sering terlibat dalam pengambilan keputusan di institusi militer dan polisi. Dengan adanya kebijakan resiprokal, diharapkan akan tercipta keseimbangan antara kekuasaan kepolisian sebagai institusi pemerintah dengan kelembagaan sipil yang juga membutuhkan kekuatan pengawasan dan partisipasi.

Perspektif Masyarakat: Antusiasme dan Kekhawatiran

Usulan Pigai untuk melibatkan warga sipil dalam jabatan utama Polri menimbulkan antusiasme dan beberapa kekhawatiran dari masyarakat. Di satu sisi, adanya warga sipil dalam struktur kepolisian dianggap sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut, terutama dalam menghadapi kasus-kasus korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang pernah terjadi.

“Saya yakin jika ada warga sipil yang terlibat, akan ada peningkatan transparansi dan penegakan hukum yang lebih baik,” ujar aktivis anti-korupsi Teguh Wibowo. Namun, ia juga mengingatkan bahwa pemilihan warga sipil sebagai kepala institusi harus didasarkan pada kompetensi dan kinerja, bukan hanya karena latar belakang atau jaringan politik.

Sementara itu, beberapa anggota Polri menilai bahwa kebijakan ini perlu diimplementasikan dengan hati-hati agar tidak mengurangi eksklusivitas dan profesionalisme kepolisian. Mereka menekankan bahwa anggota kepolisian harus tetap menjadi inti dari institusi tersebut, dengan peran sipil sebagai pendukung, bukan pengganti utama. Meski demikian, kebijakan ini tetap dinilai sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat kemitraan antar institusi.

Proses Revisi UU Polri: Tanggung Jawab dan Partisipatif

Menurut Pigai, proses revisi UU Polri ini perlu dilakukan secara partisipatif, melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, DPR, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil. “Kami ingin memastikan bahwa setiap perubahan diadopsi melalui dialog yang terbuka, agar tidak hanya menyenangkan pihak tertentu, tetapi juga mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan,” katanya.

Pigai juga mengingatkan bahwa revisi ini harus didasarkan pada prinsip hukum, yaitu setiap penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, akuntabel, dan sesuai dengan mekanisme yang jelas. Ia berharap dengan adanya warga sipil dalam struktur kepolisian, akan muncul kebijakan yang lebih inklusif dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Pigai menegaskan bahwa reformasi tidak hanya tentang struktur, tetapi juga tentang keberlanjutan dan kualitas pelayanan publik.

Adapun Kapolri menambahkan bahwa kebijakan resiprokal ini tetap akan diawasi secara ketat. “Kami akan menjamin bahwa setiap warga sipil yang masuk ke Polri memiliki kompetensi yang memadai, dan tidak hanya karena status atau kepentingan politik,” jelas Sigit. Ia menilai bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari dinamika reformasi yang terus berlangsung, dengan tujuan menjadikan kepolisian sebagai institusi yang lebih modern dan profesional.