Latest Update: Komdigi Wajibkan Registrasi SIM Card Wajib Gunakan Biometrik untuk Pengguna Baru Mulai Awal Juli
Komdigi Perkuat Keamanan: Registrasi SIM Baru Wajib Gunakan Biometrik Mulai Juli
Beritasosial.com – Latest Update – JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan bahwa mulai 1 Juli 2026, seluruh pengguna baru SIM Card wajib melakukan registrasi berbasis biometrik. Kebijakan ini diambil sebagai upaya mengurangi risiko penyalahgunaan data pribadi dan meningkatkan keamanan sistem digital di Indonesia. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kominfo, Edwin Hidayat Abdullah, menjelaskan bahwa kebijakan ini berlaku nasional, tanpa adanya pelonggaran lagi, setelah masa uji coba yang berlangsung sejak awal tahun.
Proses Implementasi dan Operator Seluler
Sebagai bagian dari Latest Update ini, tiga operator seluler besar, yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL Axiata, telah melakukan uji coba teknologi biometrik sejak Januari 2026. Edwin menyatakan bahwa uji coba ini mencakup wilayah Jakarta Selatan dan sejumlah daerah lain, serta berhasil menunjukkan efisiensi proses registrasi. Dalam fase uji coba, pengguna baru bisa mendaftar dengan memasukkan data biometrik seperti sidik jari atau scan wajah, yang mempercepat pengaktifan kartu SIM hingga kurang dari satu menit.
“Kebijakan registrasi SIM Card berbasis biometrik ini merupakan Latest Update terkini dari Kominfo dalam meningkatkan keamanan digital. Kami percaya bahwa teknologi ini akan memberikan perlindungan lebih kuat bagi pengguna,” ujar Edwin dalam konferensi pers di Garuda Spark Innovation Hall, Jakarta Selatan, Jumat (29/5/2026).
Peluang dan Tantangan dalam Penerapan
Masuknya biometrik sebagai standar registrasi SIM Card diharapkan menjadi solusi efektif untuk mengatasi masalah identitas ganda dan penipuan digital. Edwin menegaskan bahwa sistem ini telah memenuhi kriteria keamanan tinggi, dengan kemampuan mengenali pengguna secara unik berdasarkan fitur fisiknya. Namun, pihaknya juga mengakui tantangan dalam proses transisi, terutama dalam memastikan aksesibilitas bagi masyarakat yang belum terbiasa dengan teknologi ini.
“Kami memperkirakan bahwa 90% pengguna baru akan menggunakan sistem biometrik dalam waktu sebulan setelah penerapan resmi. Namun, perlu edukasi lebih lanjut untuk menjamin kelancaran,” tambah Edwin.
Kebijakan ini juga menjadi Latest Update penting dalam rangkaian reformasi digital pemerintah, yang mencakup regulasi baru terkait data pribadi dan keamanan jaringan komunikasi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 130 juta penduduk Indonesia memiliki akses ke layanan seluler, sehingga kebijakan ini diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih luas. Edwin menambahkan bahwa pemerintah juga sedang menyiapkan infrastruktur pendukung, termasuk sistem integrasi dengan KTP elektronik dan layanan pemerintah lainnya.
Langkah Kominfo ini selaras dengan pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, yang sebelumnya menekankan pentingnya membangun ekosistem digital yang lebih aman dan transparan. Latest Update ini juga mengikuti kebijakan serupa yang telah diterapkan di negara-negara lain seperti Singapura dan Malaysia, di mana teknologi biometrik digunakan untuk mencegah kejahatan digital.