KPK Sita Uang Sebanyak 20 Koper dan Valas dari OTT di Kabupaten Bogor
KPK Amankan Uang Tunai dan Valas dalam OTT di Kabupaten Bogor
Beritasosial.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan barang bukti uang tunai dalam jumlah besar dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 14 September 2026. Uang tersebut terdiri atas pecahan rupiah dan valuta asing, dengan kemasan yang disebut mencapai sekitar 20 koper.
Selain koper, tim penyidik juga menemukan uang yang ditempatkan dalam boks serta kardus. Hingga saat ini, KPK masih melakukan penghitungan untuk memastikan total nilai barang bukti yang diamankan dalam rangkaian operasi tersebut.
“Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya dalam bentuk uang tunai yaitu Rupiah dan valas yang dibungkus, dikemas dalam boks, kardus, ataupun koper yang berjumlah sekitar 20-an koper,” ucap Budi kepada wartawan, Senin (14/9/2026).
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, nilai uang yang sedang dihitung itu diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Proses verifikasi diperlukan untuk memisahkan pecahan mata uang, menghitung nilai fisik uang, serta mengonversi valuta asing ke dalam nilai rupiah.
“Saat ini masih proses hitung dan estimasi nominalnya mencapai ratusan miliar rupiah,” terang Budi.
Operasi Menjangkau Sejumlah Wilayah
OTT tidak hanya berlangsung di Kabupaten Bogor. KPK juga melakukan kegiatan di sejumlah wilayah lain dalam operasi yang digelar pada hari yang sama. Dalam proses penindakan itu, lembaga antirasuah mengamankan 17 orang untuk menjalani pemeriksaan awal.
“Di mana dalam peristiwa tertangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah 17 orang,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan.
Operasi tangkap tangan merupakan langkah penegakan hukum yang dilakukan ketika KPK menduga terdapat tindak pidana korupsi yang sedang berlangsung atau berkaitan langsung dengan peristiwa penerimaan tertentu. Setelah pengamanan, pihak-pihak yang dibawa biasanya diperiksa untuk memperjelas peran masing-masing serta menelusuri asal-usul barang bukti.
Keberadaan uang tunai dalam berbagai bentuk kemasan menjadi bagian penting dari pendalaman perkara. Namun, besarnya nilai uang yang diamankan tidak dengan sendirinya menetapkan status hukum seluruh pihak yang diperiksa. KPK masih perlu mendalami rangkaian peristiwa, hubungan antar-pihak, dan dugaan transaksi yang menjadi dasar operasi tersebut.
Pejabat ATR/BPN dan Sejumlah Tokoh Turut Diamankan
Di antara pihak yang terjaring terdapat Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang di lingkungan Kementerian ATR/BPN, Lampri. KPK juga mengamankan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I, Sontang Coin Manurung, serta Kepala Kantor Pertanahan Tangerang Kota, Tardi.
“Di antaranya Dirjen di lingkungan Kementerian ATR/BPN, kemudian Kepala Kantah di Kabupaten Bogor, dan juga Kepala Kantah di Tangerang, serta beberapa pihak lainnya,” ujarnya.
Budi turut membenarkan bahwa politikus Golkar Fahd El Fouz, yang juga dikenal sebagai Fahd A Rafiq, serta mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto termasuk pihak yang diamankan. Pemeriksaan terhadap seluruh orang yang terjaring menjadi tahap krusial untuk menentukan konstruksi perkara dan langkah hukum selanjutnya.
Keterlibatan pihak dari sektor pertanahan membuat perhatian tertuju pada proses administrasi serta layanan yang berkaitan dengan hak atas tanah. Kantor pertanahan memiliki peran dalam berbagai urusan pertanahan, sementara Hak Guna Bangunan merupakan salah satu hak yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan.
Dugaan Berkaitan dengan Pengurusan HGB
KPK menyatakan peristiwa ini diduga berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan atau HGB di Kabupaten Bogor. Selain itu, penyidik juga menelusuri dugaan adanya penerimaan lain yang diduga berhubungan dengan perkara tersebut.
“Adapun peristiwa tertangkap tangan ini diduga terkait dengan proses pengurusan HGB, Hak Guna Bangunan, di wilayah Kabupaten Bogor dan juga terkait dengan adanya dugaan penerimaan-penerimaan lainnya,” ujarnya.
Pengurusan HGB dapat melibatkan dokumen, pemeriksaan status tanah, pemenuhan persyaratan administratif, dan proses di instansi pertanahan. Karena itu, penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan dalam pengurusan hak tersebut dapat mencakup penelusuran dokumen, komunikasi, aliran dana, serta keterkaitan para pihak yang diperiksa.
KPK masih menghitung uang yang diamankan dan mendalami informasi dari 17 orang yang terjaring. Perkembangan perkara, termasuk penetapan status hukum maupun penjelasan rinci mengenai asal uang, akan bergantung pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan dalam batas waktu penanganan awal setelah OTT.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is KPK Sita Uang Sebanyak 20 Koper?
KPK Sita Uang Sebanyak 20 Koper is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does KPK Sita Uang Sebanyak 20 Koper matter?
KPK Sita Uang Sebanyak 20 Koper matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.