MBG Perlu Dilanjutkan dengan Evaluasi, Perbaikan Tata Kelola, dan Efisiensi Anggaran

Key Strategy: MBG Perlu Diperbaiki dan Dievaluasi untuk Efisiensi Anggaran

Beritasosial.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dianggap sebagai salah satu key strategy dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan efisiensi anggaran dan peningkatan tata kelola. Gus Ubaid Amin, tokoh muda dari Nahdlatul Ulama (NU), menyoroti pentingnya melanjutkan MBG dengan pendekatan yang lebih terarah dan berkelanjutan. Menurutnya, berhenti pada saat ini justru bisa mengurangi dampak positif program tersebut, terutama di kalangan masyarakat yang masih membutuhkan.

Konteks MBG dan Tujuannya

MBG diluncurkan sebagai key strategy dalam mengatasi masalah ketidakmerataan akses gizi, terutama di daerah pedesaan dan wilayah tertinggal. Program ini bertujuan memberikan manfaat langsung kepada kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia, serta mendukung perekonomian petani dan pelaku usaha kecil melalui pembelian bahan pangan lokal. Sejak pelaksanaannya, MBG telah mengalami respons positif dari masyarakat, meski ada beberapa pertanyaan mengenai penggunaan anggaran dan efektivitas pelaksanaan.

Dalam beberapa tahun terakhir, MBG dianggap sebagai key strategy yang mampu menciptakan perubahan nyata di tingkat mikro. Berdasarkan data dari Kementerian Sosial, program ini telah melayani lebih dari 2 juta orang per bulan, dengan fokus pada kebutuhan esensial masyarakat. Namun, Gus Ubaid menekankan bahwa peningkatan kualitas program ini memerlukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan dengan kondisi yang terus berubah, termasuk perubahan kebijakan pemerintah dan dinamika ekonomi lokal.

Evaluasi dan Perbaikan MBG

Dalam wawancara Sabtu (13/6/2026), Gus Ubaid menyatakan bahwa MBG tidak boleh dihentikan, melainkan terus diperbaiki melalui evaluasi yang lebih mendalam. “Jika ada kekurangan dalam pelaksanaan, maka yang perlu dilakukan adalah pembenahan manajemen, penguatan tata kelola, serta penyesuaian titik-titik pelaksanaan agar program ini semakin tepat sasaran,” ujarnya. Ia menekankan bahwa key strategy ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat, baik dari pemerintah maupun masyarakat, untuk menghindari pemborosan anggaran.

Evaluasi MBG harus mencakup aspek-aspek seperti distribusi bantuan, kejelasan target penerima, dan efisiensi penggunaan dana. Gus Ubaid menyarankan adanya penyesuaian sistem distribusi agar lebih tepat sasaran, terutama di daerah-daerah yang rentan terhadap kekurangan gizi. Ia juga menekankan pentingnya melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi dalam key strategy ini, sehingga tercipta transparansi dan kepercayaan publik terhadap program yang diusung.

Di sisi lain, MBG diperkirakan dapat memberikan dampak besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, program ini berhasil meningkatkan pendapatan petani lokal sebesar 15% di beberapa wilayah. Namun, angka ini juga menjadi dasar untuk mengevaluasi apakah key strategy MBG benar-benar efektif dalam memenuhi tujuan utamanya, yaitu peningkatan kesehatan dan nutrisi masyarakat. Gus Ubaid menambahkan bahwa keberhasilan MBG bergantung pada konsistensi pemerintah dalam mempertahankan pendekatan yang berkelanjutan.

Sebagai key strategy yang berbasis kebutuhan, MBG perlu diintegrasikan dengan kebijakan lain dalam bidang kesejahteraan. Misalnya, program ini bisa dipadukan dengan kebijakan pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan efek domino yang lebih luas. Selain itu, evaluasi terhadap tata kelola MBG juga harus mencakup aspek transparansi penggunaan anggaran, sehingga tidak ada penyimpangan yang terlewat. Gus Ubaid menyoroti bahwa dengan key strategy yang matang, MBG bisa menjadi contoh sukses dalam pembangunan inklusif.