Key Strategy: ASEAN Diminta Jaga Sentralitas di Tengah Tarik-Menarik Kepentingan Laut China Selatan

Kepentingan Laut China Selatan Menguji Konsensus ASEAN

Key Strategy – Di tengah dinamika geopolitik global yang terus berubah, Laut China Selatan (LCS) tetap menjadi pusat perhatian utama yang memengaruhi stabilitas kawasan. Persaingan antara kekuatan besar dan negara-negara tetangga menciptakan tekanan terhadap koherensi organisasi regional. Dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menjaga Sentralitas ASEAN dan Mengelola Perdebatan LCS: Tantangan Strategis, Batasan Institusi, serta Solusi Regional,” yang diselenggarakan oleh Indonesia Strategic and Defense Studies (ISDS) pada Rabu, 1 Juli 2026, para peserta menyoroti perlunya key strategy yang kuat untuk menjaga keberlanjutan koordinasi ASEAN.

ASEAN dan Keterlibatan Eksternal

CEO ISDS, Dwi Sasongko, menekankan bahwa peran ASEAN dalam menyeimbangkan kepentingan luar harus tetap menjadi prioritas. “Sentralitas ASEAN semakin terancam karena adanya persaingan antara kekuatan besar dan konflik sub-regional yang belum terselesaikan,” katanya. Ia mengungkapkan bahwa meski kepentingan eksternal semakin dominan, prinsip utama organisasi ini—yaitu keharmonisan dan konsensus—perlu dipertahankan. Key Strategy dalam menjaga konsensus ini dimulai dari kebijakan internal yang konsisten.

“Prinsip inti ‘Sentralitas ASEAN’ atau ASEAN Centrality semakin ditantang oleh persaingan kekuatan besar dan gesekan sub-regional yang belum terselesaikan,” ujar Dwi Sasongko.

Persaingan Kepentingan dan Kebutuhan Kerja Sama

Laut China Selatan, sebagai wilayah strategis, menjadi pusat perhatian karena nilai ekonomi, sumber daya alam, dan jalur perdagangan yang vital. Menurut ISDS, LCS memainkan peran krusial sebagai pengujian kemampuan ASEAN dalam mengelola konflik multilateral. “Dengan kebijakan key strategy yang terencana, ASEAN dapat menjadi pelaku utama dalam mengarahkan diskusi ke arah kesepakatan bersama,” jelasnya. Ia juga menyoroti bahwa koordinasi yang lebih baik antar-negara anggota diperlukan untuk mencegah kepentingan pribadi menggeser kebijakan bersama.

“Merancang dan menerapkan mekanisme pengurangan risiko praktis untuk menghindari konflik militer yang tidak disengaja, yang bisa mengganggu perdagangan global, merugikan ekonomi lokal, dan menghambat keberlanjutan kawasan,” kata Dwi Sasongko.

Strategi Diplomasi untuk Stabilitas Regional

ISDS mengusulkan pendekatan yang lebih berfokus pada dialog diplomatik dan konsensus untuk mengatasi tekanan geopolitik. “Kepentingan eksternal tidak boleh menggeser upaya diplomasi regional,” tambahnya. Key Strategy ini melibatkan peningkatan kerja sama ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah utama dalam menjaga kesejahteraan kawasan. Selain itu, penerapan key strategy yang terpadu dalam perundingan LCS juga diperlukan untuk memperkuat posisi ASEAN di tengah ketegangan.

Analisis ISDS menunjukkan bahwa stabilitas LCS bergantung pada keberhasilan ASEAN dalam menjaga kohesi internal. “Perang kecil atau konflik bersenjata di LCS bisa merusak pertumbuhan ekonomi regional jika tidak dikelola dengan baik,” imbuhnya. Dengan key strategy yang jelas, negara-negara anggota ASEAN diharapkan dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak, sekaligus memperkuat kepemimpinan regional.

Kesejahteraan Kawasan dan Penguatan Daya Tahan

Menghadapi tekanan dari kekuatan besar, ISDS menekankan bahwa key strategy yang efektif harus melibatkan penguatan daya tahan ASEAN secara internal. “Kohesi politik dan ekonomi antar-negara anggota menjadi fondasi utama untuk menghadapi persaingan di LCS,” jelasnya. Dalam konteks ini, strategi seperti kebijakan pertanian yang berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, serta kerja sama dalam energi terbarukan bisa menjadi bagian dari key strategy untuk mengurangi ketergantungan pada sumber daya luar.

“Dengan memperkuat mekanisme kerja bersama, ASEAN mampu menjaga keseimbangan kekuasaan tanpa mengorbankan kohesi internal,” lanjut Dwi Sasongko.

Langkah-Langkah Implementasi Key Strategy

Untuk mewujudkan key strategy yang efektif, ISDS menyarankan beberapa langkah konkret. Pertama, mempercepat proses pengambilan keputusan dalam lingkaran diplomatik ASEAN. Kedua, menegaskan komitmen terhadap prinsip ‘satu kawasan’ dalam mengelola isu LCS. “Ini bisa dilakukan melalui kebijakan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi, militer, dan lingkungan,” ujarnya. Ketiga, memperluas kerja sama dengan pihak ketiga seperti negara-negara Asia Tenggara dan organisasi internasional untuk mendukung key strategy yang lebih inklusif.

Menurut Dwi Sasongko, key strategy ini juga perlu disertai dengan transparansi dalam komunikasi dan keberlanjutan dalam kebijakan luar negeri. “ASEAN harus menjadi pengambil kebijakan yang terpercaya, bukan sekadar panggung bagi kepentingan pihak luar,” katanya. Dengan key strategy yang terpadu, organisasi ini diharapkan dapat tetap menjadi pusat pengambilan keputusan di kawasan Asia Tenggara, sekaligus menjaga stabilitas dalam wilayah kontroversial LCS.