Key Issue: Teddy Sebut Biaya Perjalanan Luar Negeri yang Melebihi Anggaran Ditanggung Presiden Prabowo

Key Issue: Teddy Jelaskan Biaya Perjalanan Luar Negeri yang Melebihi Anggaran Ditanggung oleh Presiden Prabowo

Key Issue – JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya memberikan penjelasan terkait biaya kunjungan luar negeri yang melebihi anggaran negara. Ia menegaskan bahwa biaya kelebihan yang timbul selama perjalanan resmi Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya ditanggung oleh sang pemimpin. Pernyataan ini datang sebagai tanggapan atas kritik yang disampaikan oleh mantan Dubes Dino Patti Djalal, yang menyoroti frekuensi kunjungan luar negeri yang tinggi selama masa pemerintahan saat ini.

“Setelah disebutkan oleh Dubes Dino, saya ingin memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa hal. Sebelumnya, terima kasih atas masukan yang telah diberikan. Sangat cermat dan terstruktur. Saya rasa beliau adalah diplomat yang luar biasa. Pernah menjabat sebagai wakil menteri luar negeri, meski hanya selama tiga bulan,” ujarnya di akun @sekretariat.kabinet, Senin (1/6/2026).

Pengelolaan Anggaran dalam Kacamata Key Issue

Teddy menjelaskan bahwa Key Issue ini muncul sebagai respons terhadap perdebatan mengenai penggunaan dana negara untuk kunjungan luar negeri. Ia mengungkapkan bahwa kelebihan anggaran yang muncul dari perjalanan resmi Prabowo selalu dibiayai pribadi oleh presiden tersebut, bukan dari dana umum pemerintah. “Jadi, biaya yang melebihi rencana anggaran negara sepenuhnya ditanggung oleh pribadi Presiden Prabowo,” tambahnya, menegaskan bahwa Key Issue ini menjadi fokus utama dalam upaya transparansi pengelolaan keuangan negara.

“Dalam masa pemerintahan sebelumnya, kunjungan luar negeri sering kali dianggap sebagai pengeluaran besar. Namun, kami telah melakukan penyesuaian struktur anggaran dan jumlah rombongan. Dengan Key Issue ini, kami bertujuan memastikan setiap pengeluaran tetap akuntabel dan terukur,” jelas Teddy.

Rombongan Delegasi yang Lebih Terbatas

Dalam hal jumlah rombongan, Teddy menegaskan bahwa Key Issue ini juga mencakup penyederhanaan delegasi yang menyertai Prabowo. “Jumlah rombongan Presiden Prabowo telah berkurang signifikan, hampir separuh dari masa sebelumnya,” katanya. Ia menjelaskan bahwa perubahan ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara, sejalan dengan Key Issue yang sedang dibahas dalam pemerintahan kini.

“Dulu, dalam satu kunjungan luar negeri bisa mencakup lebih dari 120 orang. Kini, jumlahnya hanya sekitar 50 hingga 60 orang. Ini sudah diketahui banyak pihak, termasuk media,” tutur Teddy.

Teddy menyoroti bahwa pengurangan jumlah rombongan tidak hanya berdampak pada biaya, tetapi juga pada efisiensi perjalanan. “Dengan rombongan yang lebih kecil, kami bisa fokus pada tujuan utama kunjungan tersebut, yaitu meningkatkan kerja sama internasional tanpa mengorbankan kualitas diplomasi,” katanya. Ia menambahkan bahwa Key Issue ini menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kinerja pemerintah dan kepentingan rakyat.

Kritik dari Dino Patti Djalal

Dino Patti Djalal, mantan wakil menteri luar negeri, sebelumnya mengusulkan agar Prabowo menurunkan frekuensi perjalanan ke luar negeri. Hal ini disampaikan dalam akun X-nya @dinopatidjalal, Sabtu (31/5/2026). “Sebagai sahabat lama Bapak, saya mewakili komunitas hubungan internasional dan sejumlah besar rakyat Indonesia mengajak Presiden Prabowo untuk menurunkan kunjungan ke luar negeri secara signifikan,” kata Dino.

“Kunjungan luar negeri memerlukan anggaran yang besar, termasuk biaya rombongan, pesawat, hotel, logistik, protokoler, dan pengamanan. Selain itu, juga termasuk pengeluaran harian untuk seluruh delegasi. Banyak pihak merasa prihatin terhadap pengeluaran besar yang terjadi,” jelas Dino.

Masa Depan Key Issue dalam Pemerintahan Prabowo

Dino juga menyoroti frekuensi tinggi kunjungan Prabowo. “Sejak menjabat sebagai presiden, 1 dari 6 hari dihabiskan untuk berada di luar negeri. Ini membuat beberapa orang merasa perjalanan tersebut terkesan berlebihan dan tidak seimbang,” ujarnya. Namun, Teddy menegaskan bahwa Key Issue ini telah direspon dengan baik dan tidak akan mengganggu kebijakan luar negeri yang sedang dijalankan.

“Kunjungan luar negeri tetap penting untuk menjaga hubungan bilateral dan memperkuat kemitraan dengan negara-negara lain. Namun, kami memastikan bahwa anggaran yang digunakan tetap terkendali dan tidak membebani APBN secara berlebihan,” tambah Teddy.

Teddy menjelaskan bahwa Key Issue ini akan terus diperhatikan dalam waktu dekat. “Kami akan mengevaluasi setiap perjalanan luar negeri secara berkala untuk memastikan bahwa biaya yang dikeluarkan selalu sesuai dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan,” katanya. Ia juga menegaskan bahwa pihak pemerintah siap menjawab kritik dengan data yang jelas dan transparan, sehingga Key Issue ini tidak lagi menjadi bahan perdebatan yang tidak konstruktif.