Key Discussion: Rapat Paripurna Setujui Revisi UU Polri Sebagai Usul Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR Setujui Revisi UU Polri sebagai Usul Inisiatif Parlemen

Key Discussion – Jakarta – Dalam sidang Paripurna yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secara resmi menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagai usulan inisiatif parlemen. Sidang ini menjadi momen penting dalam proses reformasi kelembagaan Polri, mengingat revisi ini dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat kinerja dan kredibilitas institusi keamanan nasional. Kebijakan yang diperkenalkan oleh DPR bertujuan menyelaraskan struktur Polri dengan tuntutan reformasi yang telah dirumuskan dalam berbagai Key Discussion sebelumnya.

Persetujuan Fraksi DPR Menjadi Pilar Utama

Persetujuan revisi UU Polri berlangsung setelah masing-masing fraksi di DPR menyampaikan pandangan tertulis sebelumnya. Setiap fraksi memastikan bahwa usulan ini sudah memenuhi syarat kelayakan dan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam Key Discussion terkait, para anggota DPR menekankan pentingnya mengubah status kelembagaan Polri agar lebih transparan dan tidak terkotak-kotak dalam pemerintahan. Hal ini menjadi konsensus yang tercapai, meski beberapa fraksi masih menyoroti perlunya penguatan mekanisme pengawasan terhadap kegiatan internal Polri.

Hasil Kerja KPRP Dituangkan dalam 10 Buku

Sebelumnya, Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) telah melakukan kajian mendalam yang dihasilkan dalam bentuk 10 buku berisi rancangan perubahan struktur organisasi dan kebijakan Polri. Buku-buku ini dianggap sebagai referensi utama dalam Key Discussion yang diadakan di Kompleks Parlemen. DPR menyetujui proposal perubahan UU Polri yang mencakup penyesuaian regulasi dalam internal lembaga, termasuk reformasi di sektor pemerintahan dan kelembagaan. Selain itu, KPRP juga memperkenalkan rekomendasi tentang penyesuaian 8 Peraturan Polri (Perpol) dan 24 Peraturan Kapolri hingga tahun 2029, sebagai bagian dari komitmen untuk menyelaraskan tugas polisi dengan visi reformasi nasional.

Dalam Key Discussion khusus, Presiden Joko Widodo menyampaikan dukungan terhadap usulan revisi UU Polri. Ia menilai langkah ini akan membuka ruang bagi pengembangan fungsi Polri secara lebih profesional dan terukur. Menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, rekomendasi KPRP sudah diuji coba dalam beberapa diskusi kebijakan di tingkat nasional, termasuk dalam forum konsultasi dengan akademisi dan organisasi masyarakat.

Konteks Revisi UU Polri dalam Reformasi Nasional

Revisi UU Polri ini bukan hanya sebuah Key Discussion yang dilakukan di DPR, tetapi juga merupakan bagian dari upaya memperkuat Reformasi Birokrasi yang digagas pemerintah. Dalam Key Discussion, konsensus terbentuk bahwa revisi ini diperlukan untuk mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan kekuasaan internal Polri. Dengan adanya pengawasan lebih ketat dari lembaga legislatif, diharapkan Polri dapat menjaga keseimbangan antara otonomi dan akuntabilitas, serta meningkatkan kinerja dalam menghadapi tantangan keamanan masa depan.

Salah satu poin utama dalam Key Discussion adalah penyesuaian wewenang Kompolnas. Lembaga ini akan diberikan kekuasaan untuk mengeluarkan keputusan yang bersifat mengikat, terutama terkait pengambilan kebijakan dalam menjalankan tugas kepolisian. Pemimpin fraksi yang berbeda menilai bahwa perubahan ini akan membantu meningkatkan kredibilitas lembaga serta mengurangi risiko kepentingan pribadi yang dapat mengganggu keadilan.

Struktur Revisi UU Polri dan Implementasinya

Revisi UU Polri mencakup empat poin utama yang dianggap strategis dalam Key Discussion. Pertama, penguatan independensi Kompolnas melalui penghapusan unsur ex-officio. Kedua, status kelembagaan Polri tetap di bawah Presiden, tetapi dengan mekanisme penyesuaian struktur organisasi agar lebih efisien. Ketiga, proses penunjukan Kapolri tetap melalui mekanisme langsung oleh Presiden, namun harus disertai persetujuan DPR. Keempat, pembatasan penempatan anggota Polri di jabatan luar institusi untuk menjaga profesionalisme personel.

Langkah ini dipandang sebagai akhir dari sebuah Key Discussion yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, baik dalam bentuk konsultasi antar lembaga maupun pertemuan publik. DPR menilai revisi UU Polri akan memberikan ruang bagi terciptanya kinerja yang lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah pun memastikan akan mempercepat proses penyusunan regulasi turunan untuk mendukung penerapan kebijakan baru ini.