Key Discussion: Harlah PKB, Gus Muhaimin Tekankan Arah Pembangunan Prabowo

Key Discussion: Harlah PKB, Gus Muhaimin Tekankan Arah Pembangunan Prabowo

Beritasosial.com – Menjadi tema utama dalam acara Harlah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ke-28 yang diadakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Senin (20/7/2026). Acara ini menghadirkan sejumlah tokoh penting, termasuk Menteri Keuangan periode 1998 Fuad Bawazier, ekonom Ichsanuddin Noorsy, dan Direktur Keadilan Fiskal CELIOS Media Wahyu Askar, yang secara khusus membahas “Arah Baru Amanat Ekonomi Konstitusi”. Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin, Ketua Umum PKB, menyampaikan pandangannya mengenai visi pembangunan ekonomi yang diusung oleh Presiden Prabowo Subianto, sekaligus menjelaskan bagaimana kebijakan tersebut akan menjadi landasan untuk kemajuan Indonesia.

Pembangunan Ekonomi Berdasarkan Amanat Konstitusi

Dalam sambutan pembuka, Gus Muhaimin menggarisbawahi bahwa konsep ekonomi baru yang dipromosikan oleh Prabowo bukanlah gagasan yang baru, melainkan visi yang telah lama diperjuangkan oleh PKB. “Arah baru ini adalah pembelajaran dari pengalaman ekonomi Indonesia selama 25 tahun terakhir, di mana kita perlu kembali ke prinsip konstitusi untuk menghadirkan keadilan sosial dan kesetaraan,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa ide tersebut dianggap relevan untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan, dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat luas.

“Apakah ini bisa disebut sosialisme baru atau ekonomi konstitusi, tentu akan didalami oleh para narasumber. Yang jelas, PKB bergabung bersama Pak Prabowo dengan semangat yang sama, yakni menghadirkan arah baru pembangunan ekonomi agar pengalaman 25 tahun terakhir menjadi pelajaran menuju kebijakan yang lebih tepat,” ujarnya.

Peran Birokrasi dalam Mewujudkan Arah Kebijakan

Gus Muhaimin juga menyoroti pentingnya peran birokrasi dalam mengubah pola pikir dan cara kerja agar kebijakan ekonomi dapat dijalankan secara efektif. “Kita harus memastikan bahwa birokrasi tidak hanya menjadi alat pemerintahan, tetapi juga menjadi pilar dalam mewujudkan transformasi ekonomi yang lebih inklusif,” tambahnya. Ia menekankan bahwa perubahan di tingkat pemerintahan perlu disertai dengan keterlibatan aktif dari lembaga-lembaga negara, khususnya dalam memperkuat implementasi kebijakan yang telah ditetapkan.

“Orientasi baru tidak akan berhasil apabila masih dijalankan dengan cara-cara lama. Birokrasi harus menjadi bagian dari solusi, bukan penyebab masalah,” tutur Gus Muhaimin.

Tantangan Implementasi dalam Praktik

Key Discussion ini juga membahas tantangan utama yang dihadapi dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi baru. Gus Muhaimin menyoroti bahwa masalah terbesar tidak terletak pada konsep kebijakan itu sendiri, melainkan pada cara pelaksanaannya di lapangan. “Kita perlu mendorong diskusi yang terus-menerus untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diusung memiliki kejelasan dalam struktur dan mekanisme pelaksanaannya,” katanya. Ia menambahkan bahwa kejelasan ini penting agar tidak ada penyimpangan dalam arah pembangunan.

Peluang Kebangkitan Ekonomi Melalui Arah Konstitusi

Sejumlah narasumber dalam Key Discussion mengungkapkan bahwa arah pembangunan ekonomi berdasarkan amanat konstitusi memberikan peluang besar untuk memperkuat sistem ekonomi Indonesia. Ichsanuddin Noorsy, sebagai ekonom yang juga anggota DPR, menjelaskan bahwa kebijakan ini berfokus pada peningkatan kesejahteraan rakyat melalui pengaturan distribusi kekayaan yang adil. “Dengan memperhatikan Pasal 33 UUD 1945, kita bisa menciptakan kebijakan yang tidak hanya menguntungkan sektor tertentu, tetapi juga merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.

“Kita harus memastikan bahwa setiap kebijakan ekonomi diwujudkan dengan prinsip-prinsip konstitusi, sehingga bisa menjadi pilar dalam membangun ekonomi yang lebih sehat dan berkelanjutan,” tambah Ichsanuddin.

Komitmen Partai dalam Pembangunan Nasional

Wakil Menteri Perindustrian dan Ketua Panitia Harlah PKB ke-28, Faisol Riza, menyatakan bahwa Key Discussion ini bertujuan untuk menggali kembali nilai-nilai konstitusi dalam konteks pembangunan ekonomi. “Diskusi publik ini menjadi bagian dari Harlah PKB ke-28 yang ingin menegaskan bahwa pembangunan ekonomi harus kembali pada cara pandang dan mindset sesuai dengan konstitusi, menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Faisol.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Muhaimin juga mengingatkan bahwa PKB tidak hanya menjadi pihak yang mendukung Prabowo, tetapi juga aktif dalam menjalankan kebijakan tersebut. “Kita memiliki komitmen nyata untuk menjadikan arah pembangunan ekonomi sebagai bagian dari visi nasional, karena konstitusi adalah landasan utama dalam mengarahkan semua aspek kehidupan bangsa,” ujarnya.

Acara ini dihadiri oleh ratusan peserta, termasuk anggota DPP PKB seperti Wakil Ketua Umum Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal M Hasanuddin Wahid, serta Ketua Umum DPP Perempuan Bangsa Nihayatul Wafiroh. Diskusi ini tidak hanya menjadi kegiatan rutin dalam perayaan Harlah PKB, tetapi juga menjadi ajang untuk menggali gagasan-gagasan strategis yang akan diterapkan dalam jangka pendek dan jangka panjang.