Kapolri: Revisi UU Ketenagakerjaan Harus Perkuat Perlindungan Buruh
Revisi UU Ketenagakerjaan Didorong Mempertegas Perlindungan dan Kesejahteraan Buruh
Beritasosial.com – Penguatan jaminan perlindungan bagi pekerja menjadi sorotan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan. Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menekankan bahwa rancangan regulasi tersebut perlu memberi ruang yang lebih kuat bagi pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan buruh di tengah perubahan dunia usaha.
Pernyataan itu disampaikan saat Puncak Acara HUT ke-53 Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang dan Kulit (FSP TSK) KSPSI AGN di PT Pratama Abadi Industri, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, pada Senin, 14 September 2026.
Isu ketenagakerjaan memiliki dampak langsung terhadap kehidupan pekerja dan keluarganya. Karena itu, pembaruan aturan tidak hanya berkaitan dengan hubungan kerja di tempat produksi, tetapi juga menyentuh kepastian hak, rasa aman dalam bekerja, serta peluang bagi buruh untuk memperoleh taraf hidup yang lebih baik.
Regulasi Berkeadilan untuk Menjawab Tantangan Kerja
Kapolri menilai penyusunan aturan yang adil penting dilakukan agar persoalan yang muncul dalam dunia kerja dapat dijawab secara lebih menyeluruh. Perubahan ekonomi dan kegiatan usaha menuntut adanya regulasi yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan pekerja dan keberlangsungan perusahaan.
Rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan diharapkan dapat memuat sembilan klaster isu yang menjadi perhatian. Pembahasan klaster tersebut dipandang penting karena persoalan buruh tidak berdiri sendiri; perlindungan kerja, hak pekerja, dan kesejahteraan saling berkaitan dalam kehidupan sehari-hari.
“Pelindungan dan kesejahteraan pekerja juga perlu diperkuat melalui regulasi ketenagakerjaan yang berkeadilan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penyusunan RUU Ketenagakerjaan yang diharapkan mampu mengakomodasi sembilan klaster isu,” katanya.
Penekanan pada regulasi yang berkeadilan menunjukkan bahwa pembentukan undang-undang perlu diarahkan pada penyelesaian kebutuhan nyata di lapangan. Aturan yang jelas dapat menjadi pijakan bagi pekerja untuk memahami haknya, sekaligus memberi kepastian bagi pihak perusahaan dalam menjalankan kewajiban dan hubungan industrial.
Bagi buruh, revisi undang-undang memiliki arti penting karena menyangkut perjuangan untuk memperoleh perlindungan yang layak. Ketika aturan ketenagakerjaan disusun dengan memperhatikan kebutuhan pekerja, hasilnya diharapkan tidak sekadar berupa ketentuan administratif, melainkan juga penguatan rasa aman dan penghormatan terhadap martabat tenaga kerja.
Buruh Diminta Menyampaikan Aspirasi Secara Tertib
Dalam kesempatan tersebut, Listyo Sigit juga menyoroti peran besar pekerja dalam memperjuangkan kepentingannya. Ia mengakui adanya kekuatan dan militansi buruh saat menyuarakan hak-hak yang dinilai perlu diperjuangkan.
Namun, aspirasi tersebut diingatkan agar tetap disampaikan melalui cara yang damai, tertib, dan bertanggung jawab. Pesan ini menempatkan ketertiban sebagai bagian penting dari perjuangan buruh, sehingga penyampaian tuntutan dapat berlangsung tanpa mengabaikan keamanan maupun kepentingan masyarakat luas.
“Buruh memiliki kekuatan besar dan militan. Namun, saya wanti-wanti agar seluruh perjuangan dilaksanakan dengan cara damai dan tetap menjaga ketertiban,” ucapnya.
Serikat pekerja memiliki peran dalam menghimpun aspirasi anggotanya serta membangun komunikasi mengenai isu-isu ketenagakerjaan. Dalam konteks pembahasan revisi undang-undang, penyaluran suara buruh secara tertib dapat membantu menjaga ruang dialog agar tetap terbuka.
Perjuangan yang damai juga memberi kesempatan bagi setiap pihak untuk mengedepankan substansi persoalan. Fokusnya bukan hanya pada bentuk penyampaian aspirasi, melainkan pada kebutuhan untuk memperkuat perlindungan, memastikan hak pekerja dipenuhi, dan mendorong kesejahteraan yang lebih baik.
Hubungan Kerja yang Saling Menguatkan
Dalam dunia usaha, pekerja merupakan bagian penting dari kegiatan perusahaan. Keberadaan buruh berkaitan langsung dengan proses produksi, pelayanan, dan keberlanjutan operasional. Karena itu, hubungan yang sehat antara pekerja dan pengusaha menjadi salah satu unsur yang relevan dalam pembahasan aturan ketenagakerjaan.
Perlindungan yang memadai dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih pasti bagi pekerja. Pada saat yang sama, kepastian aturan juga penting bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha secara terarah. Keseimbangan ini menjadi salah satu alasan mengapa pembaruan regulasi perlu dibahas dengan perhatian terhadap berbagai kepentingan yang terlibat.
Acara peringatan HUT ke-53 FSP TSK KSPSI AGN di Sukabumi menjadi momentum untuk kembali menempatkan persoalan buruh sebagai agenda yang penting. Pesan Kapolri menegaskan harapan agar RUU Ketenagakerjaan tidak berhenti pada proses penyusunan, tetapi benar-benar memperkuat pelindungan dan kesejahteraan pekerja.
Pembahasan regulasi tersebut pada akhirnya menyentuh kehidupan banyak tenaga kerja. Bagi pekerja, arah kebijakan ketenagakerjaan berkaitan dengan hak dan masa depan. Bagi dunia usaha, aturan yang adil dapat menjadi dasar hubungan kerja yang lebih tertata. Sementara bagi masyarakat, terciptanya ketenangan dan ketertiban dalam penyampaian aspirasi menjadi bagian dari upaya menjaga kehidupan bersama.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Kapolri?
Kapolri is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Kapolri matter?
Kapolri matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.