Febrie Adriansyah Belum Ditahan – Kejagung: Beliau Ada, Tinggal Diperiksa Saja

Febrie Adriansyah Belum Ditahan, Kejagung Pastikan Beliau Tidak Menghilangkan Barang Bukti

Beritasosial.com – Febrie Adriansyah, tersangka dalam beberapa kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), masih berada di Indonesia dan belum ditahan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Ini menegaskan bahwa meski telah dijadikan tersangka dalam tiga surat perintah penyidikan (Sprindik), ia tetap diberikan kesempatan untuk diperiksa tanpa harus ditahan. Kapuspenkum Kejagung, Anang Supriatna, menjelaskan bahwa Febrie tidak dianggap merusak barang bukti selama proses penyidikan.

“Kita yakin beliau tidak merusak barang bukti,” ujar Anang, dikutip Kamis (16/7/2026).

Penyidikan Tiga Kasus yang Dilakukan

Kasus yang menjerat Febrie Adriansyah melibatkan tiga bidang utama: dugaan korupsi terkait PT Krakatau Steel, pengadaan batu bara yang menyebabkan blackout di PLTU, dan perkara Asabri. Kejagung menyatakan bahwa Febrie tetap menjadi tersangka dalam semua kasus tersebut, tetapi belum memutuskan untuk menahan dirinya. Pernyataan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari pengalihan kasus dari pihak kepolisian. Penyidikan yang sedang berlangsung menunjukkan bahwa Febrie masih aktif dalam proses hukum, meski tidak dijebloskan ke penjara saat ini.

Dalam kasus PT Krakatau Steel, Febrie diduga terlibat dalam pengalihan dana yang tidak sesuai dengan kontrak. Kasus ini menimbulkan perdebatan mengenai pengelolaan keuangan perusahaan tersebut. Sementara itu, dalam kasus PLTU, Febrie menjadi tersangka karena dugaan kesepakatan yang menyebabkan gangguan pasokan listrik. Perkara Asabri, di sisi lain, terkait dengan skema penipuan dalam asuransi kesehatan. Kejagung menegaskan bahwa penelusuran semua kasus ini sedang dilakukan secara intensif, dengan penekanan pada kejelasan fakta dan alur transaksi.

Kompetensi Tim Jaksa Senior dalam Penyidikan

Untuk mengusut kasus yang kompleks ini, Kejagung membentuk tim khusus berisi sembilan jaksa senior yang memiliki pengalaman di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tim ini bertugas untuk menyelidiki dan menilai penyidikan terhadap Febrie Adriansyah. Anang Supriatna menyatakan bahwa tim ini sangat kompeten dan tidak menolak peran Febrie dalam penyidikan.

“Kapan saja beliau bisa diperiksa, karena beliau ada di Indonesia. Kami yakin ia masih berada di sini dan bersikap kooperatif,” kata Anang.

Kehadiran tim jaksa senior ini diharapkan meningkatkan kecepatan dan akurasi penyidikan. Mereka akan memeriksa transaksi, menyusun bukti, dan memastikan proses hukum berjalan lancar. Selain itu, Febrie Adriansyah telah dicekal oleh Imigrasi, sehingga tidak bisa pergi ke luar negeri. Hal ini memudahkan pihak penyidik untuk menghadirkan Febrie kapan saja diperlukan. Kejagung menegaskan bahwa penahanan hanya akan dilakukan jika ada alasan kuat, seperti ketidaktepatan dalam menghadiri panggilan atau menghilangkan barang bukti.

Kasus-kasus yang menjerat Febrie Adriansyah menunjukkan kompleksitas dalam penyidikan korupsi. Dalam kasus PT Krakatau Steel, dugaan kesepakatan korupsi melibatkan pengalihan dana yang mengakibatkan kerugian negara. Sementara itu, dalam kasus PLTU, pengadaan batu bara yang terlalu mahal dianggap menyebabkan gangguan listrik di sejumlah daerah. Perkara Asabri, di sisi lain, menggambarkan skema penipuan yang berlangsung selama beberapa tahun. Kejagung menjelaskan bahwa semua kasus ini akan diselesaikan secara terpisah, tetapi dengan integrasi data dan bukti yang saling terkait.

Kejagung juga menekankan pentingnya kooperasi dari tersangka dalam penyidikan. Febrie Adriansyah dianggap bersikap kooperatif, yang menjadi faktor penunjang dalam proses hukum. Dengan kehadiran tim jaksa senior dan pengalihan kasus dari kepolisian, penyidikan diharapkan segera mencapai kesimpulan yang jelas. Meski belum ditahan, kemungkinan penahanan akan dipertimbangkan jika hasil pemeriksaan menunjukkan tindakan-tindakan yang memperumit penyidikan. Dengan demikian, proses hukum terhadap Febrie Adriansyah akan terus berjalan hingga ada bukti yang memadai untuk menetapkan tindakan lebih lanjut.