Latest Program: Negara NATO Ini Kehabisan Pria untuk Wajib Militer
NATO Berupaya Perluas Wajib Militer untuk Atasi Kekurangan Anggota
Latest Program – TALLINN – Kepala Badan Sumber Daya Pertahanan Estonia menyatakan bahwa wajib militer bagi perempuan hanyalah masalah waktu, lantaran kurangnya jumlah laki-laki yang terjadi di masa depan. Hal ini terungkap dalam wawancara dengan Vikerraadio, di mana ia menyoroti tantangan yang dihadapi negara anggota NATO tersebut.
Kebutuhan akan pasukan kecil yang lebih besar telah mendorong beberapa negara NATO di Eropa untuk melakukan reformasi sistem wajib militer. Sejak konflik Ukraina memanas pada Februari 2022, ancaman dari Rusia menjadi alasan utama peningkatan angkatan bersenjata. Beberapa negara memperkenalkan kembali wajib militer, sementara lainnya menyesuaikan aturan agar melibatkan warga perempuan.
Kehilangan Sumber Daya Laki-Laki
Menurut Rannaveski, Estonia semakin sulit mempertahankan jumlah pria yang cukup untuk sistem wajib militer saat ini. Generasi sebelumnya memiliki sekitar 15.000 lahir setiap tahun, namun angka tersebut kini menyusut menjadi 4.000–5.000. “Jelas bahwa dari kelompok pemuda ini, kita tidak akan mampu mengisi 4.100 posisi yang direncanakan dalam strategi pertahanan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa negara itu tidak akan mencapai target tersebut pada tahun 2040. Perubahan demografi ini menjadi isu kritis dalam rencana penguatan keamanan.
Perubahan Kebijakan di NATO
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah negara NATO mulai menerapkan wajib militer tanpa membedakan jenis kelamin. Norwegia menjadi pelopor dengan memperkenalkan sistem ini pada 2015, diikuti oleh Swedia pada 2017. Belanda, di sisi lain, mengubah aturan wajib militer pada 2018, meskipun programnya tetap dihentikan saat situasi damai.
Danmark juga menyetujui wajib militer untuk perempuan tahun lalu. Latvia, negara tetangga, berniat mengadopsi langkah serupa dalam beberapa tahun mendatang. Tren ini mencerminkan upaya untuk merampingkan sumber daya pertahanan dengan memperluas basis perekrutan.
Kebutuhan untuk Kekuatan Militer
Sebagai bagian dari inisiatif perluasan militer, anggota NATO Eropa berkomitmen meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB. Program seperti ReArm Europe diluncurkan untuk memperkuat kapasitas militer. Alasan utamanya adalah untuk melawan provokasi serta operasi hibrida yang disebut sebagai ancaman terhadap keutuhan aliansi.
Presiden Rusia Vladimir Putin terus menolak klaim bahwa Moskow memiliki niat agresif terhadap NATO sebagai “omong kosong.” Kremlin mengecam apa yang disebut sebagai militerisasi sembrono dari Barat, dengan menyatakan perluasan blok militer pimpinan AS ke perbatasan Rusia sebagai salah satu penyebab konflik Ukraina.