Hukum Baru Taliban: Diamnya Gadis Perawan Berarti Persetujuan untuk Menikah

Hukum Baru Taliban: Perubahan Besar dalam Aturan Pernikahan di Afghanistan

Hukum Baru Taliban – Seiring kembali kekuasaan Taliban di Afghanistan, pemerintah terbaru telah mengeluarkan hukum baru yang mengubah paradigma pernikahan dan keluarga. Dikenal sebagai “Hukum Baru Taliban”, kebijakan ini menegaskan peran ayah dan leluhur dalam mengatur kehidupan perkawinan anak-anak, terutama perempuan. Peraturan tersebut, yang diterbitkan dalam lembaran resmi negara, berisi 31 pasal dan disahkan oleh pemimpin tertinggi Taliban, Hibatullah Akhundzada. Hukum ini memberikan penjelasan rinci mengenai prosedur perceraian, perwalian, serta proses pembatalan pernikahan, mengubah kebijakan sebelumnya yang lebih longgar dalam menetapkan hak-hak individu.

Dasar Penerapan Hukum Baru Taliban

Menurut dokumen resmi, hukum baru ini berlandaskan prinsip-prinsip Islam yang dipahami secara literal. Salah satu ketentuan yang menimbulkan perdebatan adalah pernyataan bahwa diamnya seorang gadis perawan dapat dianggap sebagai persetujuan untuk menikah. Hal ini berarti bahwa seorang wanita yang belum menikah dan tidak menyampaikan keberatan secara eksplisit saat diperkawinkan dengan pria yang dianggap layak oleh masyarakat, bisa dianggap telah menyetujui pernikahan tersebut. Sebaliknya, perempuan yang sudah menikah tidak memiliki hak yang sama dalam hal keheningan mereka.

Menurut laporan dari Amu TV, Senin (18/5/2026), hukum ini dianggap sebagai kebijakan yang mendorong kontrol tradisional terhadap perempuan oleh anggota keluarga terdekat, terutama ayah dan kakek. Peraturan ini memberikan kekuatan kepada lelaki yang berusia lebih tua untuk menentukan masa depan anak-anak mereka, termasuk pengambilan keputusan mengenai pernikahan di bawah umur.

Proses Pernikahan dan Pembatalan di Bawah Hukum Baru

Dalam hukum baru, pernikahan anak laki-laki atau perempuan di bawah umur dianggap sah jika pria yang menikahi mereka memenuhi kriteria sosial dan agama. Contohnya, status sosial calon suami harus dianggap layak, sementara mahar yang dibayarkan harus sesuai dengan standar agama. Hal ini mengisyaratkan bahwa pernikahan di bawah umur bisa terjadi tanpa persetujuan eksplisit dari perempuan yang terlibat, terutama jika mereka masih perawan.

Salah satu klause yang paling kontroversial adalah “khiyar al-bulugh”, yang memungkinkan pernikahan yang dilakukan sebelum masa pubertas dapat dibatalkan secara sukarela setelah individu mencapai usia dewasa. Meskipun ini memberikan kesempatan bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan, kebijakan tersebut tetap dianggap sebagai perluasan wewenang lelaki dalam menentukan masa depan mereka. Di sisi lain, hukum ini juga menegaskan bahwa keheningan perempuan perawan berarti persetujuan, sehingga membuka ruang untuk kekerasan atau tekanan psikologis terhadap mereka.

Pengaruh Hukum Baru terhadap Hak Perempuan

Keputusan Taliban ini telah memicu kecaman dari kelompok hak asasi manusia internasional serta masyarakat lokal. Dengan menganggap diam perempuan perawan sebagai persetujuan, kebijakan ini dikhawatirkan akan memperkuat budaya pernikahan tanpa konsentusi penuh. Hal ini berdampak pada hak untuk memilih sendiri, khususnya bagi perempuan muda yang masih belum memahami secara utuh tentang implikasi pernikahan.

Menurut laporan organisasi Human Rights Watch, hukum baru ini menunjukkan kecenderungan Taliban untuk memperkuat hierarki gender dalam masyarakat Afghanistan. Pemimpin Taliban, Hibatullah Akhundzada, menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan keadilan agama. Namun, kritikus menilai bahwa peraturan ini bisa dipakai untuk menindas kebebasan perempuan, terutama dalam memutuskan masa pernikahan mereka.

Banyak aktivis juga menyoroti perbedaan perlakuan antara perempuan perawan dan yang sudah menikah. Dalam hukum ini, keheningan perempuan perawan dianggap sebagai persetujuan, sementara perempuan yang sudah menikah tidak memiliki kekuatan serupa. Kebijakan ini memberikan ruang untuk diskriminasi berdasarkan usia dan status kelamin, yang bisa memperburuk kondisi perempuan di bawah usia 18 tahun. Selain itu, pelaksanaan hukum ini juga bisa berdampak pada kebijakan pendidikan dan kesehatan reproduksi di Afghanistan.

Konteks Sejarah dan Perbandingan dengan Hukum Sebelumnya

Peraturan hukum ini tidak muncul secara tiba-tiba. Sebelumnya, Taliban telah menerapkan aturan yang serupa pada masa pemerintahan mereka pertama kali pada 2021. Dalam masa pemerintahan itu, perempuan yang masih perawan seringkali diperlakukan sebagai subjek yang bisa dikawini tanpa protes. Kini, hukum baru ini memperkuat kebijakan tersebut dengan menetapkan aturan resmi yang memudahkan pengakuan persetujuan perkawinan berdasarkan keheningan.

Dengan demikian, hukum baru Taliban tidak hanya berdampak pada pernikahan anak, tetapi juga pada pengambilan keputusan pribadi perempuan dewasa. Dalam beberapa kasus, keheningan seorang perempuan perawan bisa dianggap sebagai persetujuan untuk menikah, meskipun mereka tidak benar-benar menyetujui pernikahan tersebut. Kebijakan ini juga memperhatikan aspek agama, karena pernikahan di bawah umur dianggap sah selama pria yang menikahi memiliki status sosial dan ekonomi yang memadai.

Sementara itu, klausul “khiyar al-bulugh” memberikan keleluasaan bagi perempuan untuk membatalkan pernikahan jika mereka menginginkannya. Namun, kebijakan ini juga bisa memperpanjang proses pernikahan jika perempuan tersebut tidak segera menyetujui pembatalan. Dengan demikian, hukum baru Taliban menciptakan sistem yang berbeda-beda, tergantung pada usia dan status perempuan dalam kehidupan pernikahan.

Reaksi dan Dampak Global

Reaksi internasional terhadap hukum baru Taliban beragam. Beberapa negara, khususnya yang tergabung dalam konsensus hak asasi manusia, mengecam kebijakan ini karena mengancam kebebasan perempuan. Di sisi lain, kelompok-kelompok Islam tradisional menyambut baik aturan ini, karena dianggap sebagai bentuk penerapan ajaran agama secara utuh. Hukum ini juga memperkuat posisi Taliban sebagai pemerintah yang berlandaskan prinsip Islam, meskipun terkadang bertentangan dengan prinsip demokrasi modern.

Dalam konteks internasional, hukum baru Taliban menjadi fokus pembahasan dalam forum-forum hak asasi manusia. Banyak organisasi seperti UN Women dan Amnesty International menilai bahwa kebijakan ini perlu dipertahankan agar tidak melanggar hak-hak dasar perempuan. Namun, beberapa negara tetap menyokong penerapan hukum ini, dengan alasan bahwa itu merupakan bagian dari kebebasan masyarakat Afghanistan dalam memilih sistem hukum yang mereka inginkan.