Visit Agenda: Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang

kondisi-fiskal-dan-moneter-ri-disentil-pdip-utang-harus-dibayar-dengan-utang-aai

Kondisi Fiskal dan Moneter RI Disentil PDIP: Utang Harus Dibayar dengan Utang

Visit Agenda – JAKARTA – Dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, PDIP menyoroti kritik terhadap kondisi ekonomi Indonesia yang dinilai semakin kritis. Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, mengajak semua pihak untuk merefleksikan kembali sistem ekonomi saat ini, menanyakan apakah sistem tersebut benar-benar mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat sebagaimana dicanangkan Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945.

“Indonesia kini menghadapi tantangan serius di bidang fiskal, moneter, serta kehidupan perekonomian di sektor riil,” ujarnya dalam amanatnya selama upacara pengibaran bendera merah putih di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (1/6/2026).

“Defisit transaksi berjalan yang terjadi pada kuartal pertama 2026 dan keseimbangan primer negatif dalam APBN sudah mencapai titik yang sangat memprihatinkan. Utang harus dibayar dengan utang, gali lubang tutup lubang,” tegas Hasto.

Optimisme Fiskal di Tengah Tanda Peringatan Ekonomi

Pemerintah perlu memperbaiki kepercayaan pasar, kata Hasto. Ia menyoroti pelemahan rupiah akhir-akhir ini sebagai indikator adanya masalah struktural serta kepercayaan yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan ekonomi tidak hanya berada di ambang krisis, tetapi juga menggambarkan ketidakstabilan jangka panjang.

Prabowonomics, di Antara Sosialisme dan Kapitalisme

Dalam tema Ketahanan Fiskal atau Fiscal Resilience, PDIP mengusulkan rekonsolidasi fiskal. Namun, Hasto menyatakan bahwa usulan tersebut masih diwarnai oleh belanja negara yang bersifat populis, dengan harapan untuk mendapatkan dukungan elektoral.

Beberapa isu seperti kenaikan harga kebutuhan pangan, meningkatnya kemiskinan, kesulitan mencari pekerjaan, dan pemutusan hubungan kerja, kini semakin mengkhawatirkan. Ia menegaskan bahwa tantangan tersebut menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan keadilan ekonomi sebagaimana harapan pendiri Pancasila.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *