Komisi Ojol 8% Berlaku, Menteri UMKM Klaim Mayoritas Pengemudi Diuntungkan

Komisi Ojol 8% Berlaku, Menteri UMKM Pastikan Mayoritas Pengemudi Diuntungkan

Beritasosial.com – JAKARTA – Kebijakan komisi ojek online yang ditetapkan sebesar 8% telah resmi diberlakukan, menurut pernyataan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman. Ia menyatakan, kebijakan ini tidak berdampak negatif signifikan terhadap pendapatan kebanyakan mitra pengemudi, terutama di aplikasi seperti Grab, Gojek, dan Maxim. “Special Plan ini dirancang untuk menyeimbangkan kepentingan pelaku usaha dan pengemudi, serta mendorong pertumbuhan sektor ekonomi digital,” jelas Maman dalam wawancara usai pertemuan di Kantor Kementerian UMKM, Rabu (8/7/2026).

Peluncuran Special Plan: Strategi untuk Menjaga Keseimbangan

Keputusan pemberlakuan komisi 8% ini menjadi bagian dari kebijakan nasional yang dikenal sebagai Special Plan, yang bertujuan memastikan kesejahteraan pengemudi ojol sekaligus memberi ruang bagi perusahaan penyedia layanan seperti Grab dan Gojek untuk berkembang. Maman menegaskan, Special Plan ini dibuat setelah pihatnya melakukan riset mendalam mengenai perubahan ekonomi di sektor ojek online. “Dengan kenaikan komisi dari 8% ke 92%, pengemudi masih tetap memperoleh pendapatan yang memadai, terlebih dalam kondisi pasar yang dinamis,” tambahnya.

“Special Plan adalah solusi yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan ojol secara keseluruhan, sekaligus memastikan keadilan antara mitra pengemudi dan perusahaan,” ujar Maman. Ia menambahkan, kebijakan ini telah diperiksa oleh berbagai pihak, termasuk pengamat ekonomi, untuk memastikan efektivitasnya.

Kebijakan 8% ini memicu reaksi beragam dari kalangan pengemudi. Sebagian besar menyatakan bahwa pendapatan mereka tetap stabil, bahkan ada yang menganggap penyesuaian ini sebagai bentuk dorongan dari pemerintah. Namun, sejumlah pengemudi menyebutkan adanya kesulitan di awal penerapan, terutama saat permintaan layanan turun akibat libur sekolah. Maman menegaskan, hal ini merupakan faktor sementara yang tidak mengubah dampak makro dari Special Plan.

Implementasi dan Keterlibatan Komunitas Pengemudi

Sebagai bagian dari Special Plan, Kementerian UMKM telah melibatkan komunitas pengemudi dalam proses pengambilan keputusan. Diskusi intensif dilakukan dengan perwakilan dari Grab, Gojek, serta Maxim untuk memastikan kebijakan ini sesuai dengan kebutuhan sektor ojol. “Special Plan ini bukan sekadar regulasi, tapi juga komitmen untuk mendengarkan suara pengemudi,” ungkap Maman. Ia menekankan bahwa hasil audiensi menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari sebagian besar mitra.

Menteri UMKM juga mengungkapkan bahwa kebijakan 8% ini merupakan langkah awal dalam jangka panjang. “Special Plan akan terus disempurnakan berdasarkan masukan dan evaluasi berkala,” jelasnya. Ia menargetkan kebijakan ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan ojol, sekaligus memperkuat ekosistem usaha mikro yang selama ini bergantung pada platform digital.

Seiring berlakunya Special Plan, pemerintah juga memperkuat monitoring terhadap dampak kebijakan ini. Kementerian UMKM bersama instansi terkait akan mengevaluasi kinerja pengemudi di berbagai wilayah dan memantau perubahan jumlah permintaan layanan. “Special Plan ini dilengkapi dengan mekanisme perbaikan yang fleksibel, sehingga bisa beradaptasi dengan kondisi pasar,” tambah Maman.

Dalam wawancara terpisah, Prabowo, Presiden yang mendorong kebijakan ini, menyatakan bahwa Special Plan adalah bentuk perlindungan untuk sektor ojol yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi. “Kami percaya bahwa dengan komisi 8%, keberlanjutan bisnis pengemudi dan perusahaan bisa terjaga sekaligus menumbuhkan perekonomian secara lebih seimbang,” katanya.