Special Plan: Kamar Dagang China Surati Prabowo, Minta Perbaikan Lingkungan Bisnis di Indonesia

China Chamber of Commerce Surati Prabowo Soal Special Plan dan Lingkungan Bisnis Indonesia

Special Plan – JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri Tiongkok (Sino-Indonesian Chamber of Commerce) menyampaikan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto, menyatakan kekhawatiran terhadap keberlanjutan lingkungan bisnis di Indonesia. Surat ini menjadi bukti bagaimana bisnis internasional, khususnya dari Tiongkok, terus memantau kondisi ekonomi dan regulasi dalam negeri sebagai bagian dari strategi investasi mereka. Dalam surat tersebut, China Chamber of Commerce menyoroti beberapa isu yang dianggap menghambat kegiatan investasi dan ekspansi usaha di Indonesia.

Isu-Isu Kritis dalam Lingkungan Bisnis

Surat yang ditujukan kepada Prabowo Subianto berisi keluhan mengenai ketidakstabilan dan kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan pemerintah. Kelompok ini menegaskan bahwa kebijakan terbaru cenderung menimbulkan ketidakpastian, sehingga memengaruhi kemampuan investor untuk merancang strategi jangka panjang. Hal ini terutama terjadi dalam konteks Special Plan, yang diharapkan menjadi pendorong utama untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi modal asing.

“Kebijakan-kebijakan terakhir yang dikeluarkan pemerintah Indonesia, termasuk pemberlakuan aturan ketat dan penegakan hukum yang tidak konsisten, mengurangi kepercayaan investor terhadap kestabilan lingkungan bisnis,” tulis isi surat yang dikutip pada Rabu (13/5/2026).

Kamar Dagang China menggarisbawahi bahwa bisnis Tiongkok telah berkontribusi signifikan dalam perekonomian Indonesia selama bertahun-tahun. Dari investasi langsung hingga kerja sama dalam sektor energi dan pertanian, perusahaan asal Tiongkok dinilai menjadi penopang penting bagi pertumbuhan ekonomi. Namun, tuntutan kritis terhadap kebijakan terbaru menunjukkan bahwa mereka mulai merasa kecewa terhadap kebijakan yang dianggap tidak selaras dengan target Special Plan.

Detail Kebijakan yang Menimbulkan Kekhawatiran

Dalam suratnya, China Chamber of Commerce menyoroti beberapa kebijakan spesifik yang dianggap memengaruhi keuntungan bisnis. Misalnya, kenaikan pajak dan pungutan berlebihan, serta intensifikasi inspeksi perpajakan, dinilai membebani perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, adanya rencana wajib menyisihkan 50 persen hasil ekspor sumber daya alam sebagai retensi devisa di bank negara selama setahun menjadi poin utama yang diungkit.

Kebijakan-kebijakan ini menurut China Chamber of Commerce berpotensi mengurangi likuiditas perusahaan, terutama yang mengandalkan arus kas dari sektor ekspor. Mereka juga mengingatkan bahwa praktik korupsi dan pemerasan di berbagai tingkatan otoritas masih menjadi hambatan bagi bisnis lokal dan asing. Dengan Special Plan sebagai visi besar pemerintah, kekhawatiran ini semakin menjadi sorotan.

Menurut analis ekonomi, perusahaan Tiongkok terus mengevaluasi risiko ekonomi di Indonesia. Kebijakan yang tidak konsisten atau tidak diumumkan dengan jelas bisa menyebabkan fluktuasi signifikan dalam investasi. China Chamber of Commerce menyarankan pemerintah untuk memperjelas pedoman kebijakan, terutama dalam rangka mewujudkan Special Plan sebagai bentuk perbaikan jangka panjang terhadap ekosistem bisnis.

Surat tersebut juga menunjukkan bahwa China berharap pemerintah Indonesia mampu memberikan kepastian yang memadai, agar investor asing tetap terdorong untuk berinvestasi. Pihak China mengingatkan bahwa lingkungan bisnis yang stabil dan transparan adalah kunci keberhasilan Special Plan. Mereka menekankan perlunya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah dan sektor swasta dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.