Special Plan: Dradjad Sebut Transparansi dan Kinerja Awal Jadi Kunci Sukses DSI
Special Plan: DSI Diharapkan Perkuat Transparansi dan Kinerja Awal untuk Bangun Kepercayaan
Special Plan – Dalam upaya memperbaiki praktik ekspor yang selama ini dianggap merugikan perekonomian nasional, Special Plan yang diusung oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menawarkan solusi baru. Namun, Dradjad Hari Wibowo, seorang ahli ekonomi, menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada dua faktor utama: transparansi informasi dan kinerja awal lembaga tersebut. Tanpa kedua aspek ini, kritik terhadap DSI bisa muncul lebih cepat, bahkan sebelum berbagai manfaatnya terlihat secara nyata.
Transparansi sebagai Fondasi Penegakan Kebijakan
Menurut Dradjad, transparansi merupakan kunci utama dalam menarik kepercayaan publik terhadap Special Plan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah perlu memastikan setiap proses yang diatur oleh DSI diungkapkan secara jelas, baik dalam bentuk laporan maupun mekanisme pengawasan. “Tanpa transparansi, masyarakat akan berasumsi bahwa kebijakan ini bisa dijadikan alat untuk menguntungkan kelompok tertentu,” tegas Dradjad. Hal ini penting karena ekspor menjadi salah satu sektor yang paling sensitif dalam perekonomian, dan kejelasan dalam pengelolaannya bisa memperkuat kepercayaan investor dan pengusaha.
Kinerja Awal: Penentu Keberlanjutan Program
Kinerja awal DSI menjadi penentu apakah program ini bisa bertahan dalam jangka panjang. Dradjad menyoroti bahwa proses evaluasi dan penerapan kebijakan harus dilakukan secara terbuka dari awal, agar setiap tindakan yang diambil benar-benar berdampak positif. “Jika DSI gagal menunjukkan hasil yang signifikan dalam beberapa bulan pertama, maka skeptisisme akan terus menghimpit,” kata Dradjad. Untuk itu, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada desain kebijakan, tetapi juga pada implementasinya yang akurat dan efektif.
DSI resmi berdiri sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi praktik ekspor. Pada peluncurannya di Jakarta, Rosan menyatakan bahwa DSI dibentuk untuk mengurangi kecurangan seperti under-invoicing dan transfer pricing yang selama ini menggerus pendapatan negara. Dradjad menyetujui langkah ini, tetapi menyoroti bahwa keberhasilan tergantung pada komitmen pemerintah untuk menjaga konsistensi dalam penerapan aturan tersebut. “Special Plan ini harus dijalankan dengan cara yang tidak membeda-bedakan antara pelaku ekspor besar dan kecil,” imbuhnya.
Beberapa pihak yang awalnya skeptis kemungkinan berasal dari kelompok pengusaha yang khawatir kebijakan DSI akan mengganggu kebebasan bisnis. Namun, Dradjad berpendapat bahwa dengan penjelasan yang tepat dan transparansi dalam proses, kekhawatiran tersebut bisa diatasi. Ia menambahkan bahwa transparansi juga membantu mempercepat adopsi kebijakan oleh semua pihak, termasuk lembaga keuangan dan pelaku usaha yang terlibat langsung.
Di sisi lain, kinerja awal DSI juga menentukan apakah kebijakan ini bisa menarik partisipasi yang lebih luas dari masyarakat. Jika dalam tiga bulan pertama, DSI berhasil mengungkap kasus-kasus penggelapan dana secara signifikan, maka kepercayaan publik akan meningkat. Sebaliknya, jika tidak ada perubahan yang terlihat, kritik akan terus mengalir. “Special Plan ini adalah ujian pertama bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang berbasis data dan transparansi,” pungkas Dradjad.