New Policy: Prabowo Minta Bunga PNM di Bawah 9%: Masa Orang Miskin Kena 24%

Prabowo Minta Bunga PNM Turun di Bawah 9%: Masa Orang Miskin Kena 24%

New Policy – Dalam rangkaian penerapan new policy terbaru, Presiden Prabowo Subianto mengungkap rencana menurunkan suku bunga program Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekaar hingga di bawah 9%. Instruksi ini disampaikannya saat memberikan sambutan politik di Kompleks Kejaksaan Agung, Rabu (13/5/2026), sebagai bagian dari upaya memperbaiki kesenjangan akses pembiayaan bagi sektor usaha kecil dan menengah (UKM). New policy ini bertujuan memberikan dampak positif yang lebih besar terhadap kelompok masyarakat yang kurang mampu, terutama dalam memperkuat kemampuan mereka untuk berkembang secara ekonomi.

“Ini keputusan politik yang sangat penting. Saya sudah menetapkan bahwa bunga untuk Permodalan Nasional Madani, khusus kredit keluarga prasejahtera, harus ditekan dari 24% menjadi di bawah 10%, bahkan di bawah 9%,” jelas Prabowo dalam pidatonya. Ia menegaskan bahwa new policy ini adalah langkah konkret untuk menyelaraskan kebijakan dengan aspirasi rakyat, terutama mereka yang menghadapi tantangan ekonomi sehari-hari.

Penyederhanaan Kebijakan untuk UKM

Prabowo menyoroti bahwa dalam sektor usaha kecil, pembiayaan sering kali menuntut suku bunga yang jauh lebih tinggi dibandingkan usaha besar. Hal ini menjadi masalah utama yang terus dikeluhkan oleh pengusaha mikro, yang banyak beroperasi dengan modal terbatas. Dengan new policy yang diusulkan, diharapkan UKM dapat lebih mudah mendapatkan dana pinjaman tanpa terbebani biaya bunga yang melambung tinggi. Menurut Prabowo, ini adalah bagian dari kebijakan nasional yang lebih inklusif, karena dalam new policy ini, pengusaha kecil dan menengah tidak lagi kalah dalam akses ke pasar keuangan.

“Padahal pengusaha besar ke bank bisa mendapat bunga 10% atau 9%. Bayangkan, orang kaya diberi 9%, orang miskin 24%. Ini negara Pancasila, saya tidak paham,” tegasnya. Prabowo menyebutkan bahwa new policy ini bukan hanya sekadar pengurangan bunga, tetapi juga tentang pemberdayaan ekonomi secara holistik, termasuk memastikan keadilan dalam distribusi dana permodalan.

Perbaikan Regulasi dan Birokrasi

Selain fokus pada bunga pinjaman, Prabowo juga mengingatkan bahwa new policy ini melibatkan pengoptimalan proses regulasi dan birokrasi. Ia menyoroti adanya hambatan yang terus-menerus mengganggu kegiatan usaha, terutama bagi para pelaku usaha kecil yang belum memiliki sumber daya untuk mengatasi kompleksitas administrasi. Prabowo menekankan bahwa new policy akan mencakup upaya percepatan perizinan dan penyederhanaan aturan, sehingga pengusaha bisa lebih fokus pada pengembangan usaha mereka.

“Regulasi yang terkesan rumit harus disederhanakan. Para pengusaha yang bekerja keras, yang benar-benar mau berkontribusi untuk bangsa, harus diberikan ruang dan kebijakan yang mendukung,” tambahnya. Prabowo menjamin bahwa new policy ini akan dijalankan secara konsisten, termasuk memastikan bahwa semua kebijakan tidak hanya sekadar janji tapi juga implementasi yang nyata.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyebutkan bahwa new policy terkait dengan PNM Mekaar akan diterapkan bersamaan dengan reformasi birokrasi yang lebih luas. Ia mengungkapkan bahwa Kementerian Sekretariat Negara akan membentuk tim khusus untuk mengawal pelaksanaan new policy ini, termasuk memastikan bahwa aturan keuangan dan administratif tidak saling bertumpang tindih. “Tim ini akan bertugas memberikan masukan agar semua proses berjalan lebih cepat dan transparan,” jelasnya.

Implementasi dan Harapan Masyarakat

Prabowo menjelaskan bahwa new policy ini adalah bagian dari upaya membangun perekonomian yang lebih adil dan berkelanjutan. Ia menargetkan bahwa kebijakan pengurangan bunga akan memberikan manfaat langsung kepada ribuan keluarga prasejahtera yang mengandalkan pembiayaan dari PNM Mekaar. Dengan suku bunga yang lebih terjangkau, diharapkan para pelaku usaha kecil dapat mengembangkan bisnis mereka tanpa merasa tertekan oleh biaya keuangan yang tinggi. “Ini adalah new policy yang mencerminkan komitmen kita untuk memperkuat peran pemerintah dalam membangun ekonomi rakyat,” tegas Prabowo.

“Percaya sebentar lagi, uang kita cukup. Nyatanya hanya dengan alokasi begini-begini kita sudah bisa berbuat banyak dan akan terus melanjutkan upaya lebih lanjut,” tutupnya dalam pidato penutup. Prabowo menegaskan bahwa new policy ini tidak hanya tentang angka, tapi juga tentang perubahan mindset dalam menyelesaikan masalah sosial ekonomi. “Kita harus menciptakan sistem yang lebih ramah bagi usaha kecil, karena mereka adalah pilar utama perekonomian Indonesia,” pungkasnya.