New Policy: Petani Sawit Respons Ekspor Satu Pintu: Stabilitas Rantai Pasok Harus Jadi Prioritas
New Policy: Petani Sawit Respons Ekspor Satu Pintu: Stabilitas Rantai Pasok Harus Jadi Prioritas
New Policy – Dalam rangka menangani masalah kebocoran devisa dan meningkatkan manajemen perdagangan sawit, pemerintah telah mengenalkan kebijakan baru yang dinamakan “Ekspor Satu Pintu.” Kebijakan ini mendapat tanggapan positif dari sejumlah organisasi petani, termasuk Perkumpulan Petani Kelapa Sawit Indonesia (POPSI), yang mengakui manfaatnya dalam meningkatkan pendapatan negara. Namun, para petani juga menekankan bahwa kebijakan baru ini harus dirancang secara hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas rantai pasok yang menghubungkan mereka dengan pasar internasional.
Harmonisasi Devisa dan Kebijakan Industri Sawit
Ketua Umum POPSI, Mansuetus Darto, menjelaskan bahwa petani sawit memahami pentingnya peningkatan devisa negara melalui kebijakan baru. “Kami menyambut baik inisiatif pemerintah dalam menguatkan pendapatan negara. Namun, kebijakan ini harus mencakup keberlanjutan industri sawit, termasuk peran petani sebagai penghasil utama,” ujarnya dalam wawancara terkini. Darto menambahkan bahwa kebijakan “Ekspor Satu Pintu” harus memperhatikan dinamika ekosistem perkebunan, seperti ketersediaan bahan baku dan harga pasar yang fluktuatif.
“New Policy ini bertujuan untuk menyelaraskan pendapatan negara dengan pertumbuhan industri sawit. Kami berharap pemerintah memastikan bahwa stabilitas rantai pasok tetap terjaga, terutama bagi petani swadaya yang belum memiliki akses ke pasar internasional secara langsung,”
Menurut Darto, kebijakan ekspor satu pintu bisa menjadi solusi efektif jika diimbangi dengan kebijakan pendamping. “Dengan New Policy yang lebih terpadu, petani akan lebih terjamin dalam menjual hasil produksi mereka secara adil dan terstruktur,” katanya. Ia juga mengingatkan bahwa perubahan sistem ekspor harus mencakup keterlibatan semua pihak, mulai dari produsen hingga pemasok, agar tidak menciptakan ketidakseimbangan dalam distribusi keuntungan.
DSI sebagai Pilar Kebijakan Baru
Sebelumnya, pemerintah telah menyiapkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai salah satu elemen utama dari New Policy. DSI bertugas mengawasi ekspor bahan baku strategis, seperti minyak sawit mentah (CPO) dan ferro alloy, sebagai upaya mengurangi praktik manipulasi harga yang merugikan negara. Perusahaan BUMN ini juga diharapkan bisa memastikan transparansi dalam proses ekspor, yang sebelumnya sering dikritik karena terdapat kerugian devisa akibat under-invoicing dan transfer pricing.
Mansuetus Darto menyatakan bahwa keberhasilan New Policy bergantung pada keterlibatan aktif petani dalam setiap tahap. “Jika sistem ekspor dikelola secara terpusat oleh DSI, kita perlu memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengeksploitasi petani, tetapi justru memberdayakan mereka,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kebijakan ekspor satu pintu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan lokal petani, terutama dalam hal ketersediaan benih, pupuk, dan modal.
Sejumlah petani kecil menyampaikan kekhawatiran bahwa kebijakan New Policy mungkin memberatkan mereka karena memerlukan persyaratan yang lebih ketat. “Kami berharap pemerintah memberikan bantuan teknis dan finansial agar petani kecil bisa mengikuti proses ekspor ini secara optimal,” kata salah satu petani dari Kalimantan Tengah. Darto menyetujui saran tersebut, mengatakan bahwa pemerintah perlu membangun kerja sama yang lebih kuat dengan sektor pertanian untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan negara dan kesejahteraan petani.
Kebijakan New Policy juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk sawit nasional, sehingga mampu bersaing dengan impor dari negara-negara lain. Mansuetus mengatakan bahwa peningkatan kualitas ini akan menjadi nilai tambah bagi industri sawit Indonesia, selain memperkuat posisi tawar dalam negosiasi internasional. “Kami yakin, jika New Policy diterapkan secara bertahap dan inklusif, industri sawit akan berkembang lebih cepat tanpa mengorbankan kesejahteraan petani,” pungkasnya.
Dengan adanya kebijakan ekspor satu pintu, diharapkan tercipta sistem yang lebih efisien dan transparan. Namun, Mansuetus menekankan bahwa perubahan ini harus disertai dengan evaluasi terus-menerus. “New Policy ini bukan hanya tentang ekspor, tetapi juga tentang peningkatan kapasitas petani dan penguatan regulasi di seluruh rantai pasok,” tambahnya. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya fokus pada peningkatan devisa, tetapi juga pada pertumbuhan berkelanjutan sektor pertanian.