New Policy: Ekonom Ingatkan Risiko Ekspor Satu Pintu Jadi Monopoli Birokrasi Baru
Ekonom Ingatkan Risiko Kebijakan Ekspor Satu Pintu Bisa Jadi Monopoli Birokrasi Baru
New Policy – Ekonom Didik J. Rachbini mengingatkan pemerintah terkait risiko yang mungkin muncul dari penerapan new policy ekspor satu pintu, yang bisa berujung pada monopoli birokrasi baru. Menurutnya, meskipun kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan sumber daya alam (SDA) oleh negara, keberhasilannya bergantung pada desain yang tepat agar tidak menghambat efisiensi sektor swasta.
Kebijakan Ekspor Satu Pintu: Tantangan bagi Industri Swasta
Didik menegaskan bahwa new policy ini perlu diperhitungkan dampaknya terhadap kebebasan berusaha. Ia mengatakan, jika tidak dikelola dengan baik, kebijakan ekspor satu pintu bisa mengurangi ruang gerak perusahaan swasta dan menimbulkan risiko kerusakan persaingan. “Kebijakan baru ini harus menyeimbangkan kontrol pemerintah dengan keleluasaan sektor swasta,” jelasnya dalam keterangan resmi.
Persyaratan Transparansi dan Kredibilitas
“Kunci dari new policy adalah menjaga transparansi dan kredibilitas. Birokrasi harus menjadi alat yang mendorong pertumbuhan, bukan penghambat,” imbuh Didik.
Kebijakan ekspor satu pintu, menurutnya, memerlukan penggunaan lembaga independen seperti PT Sucofindo dan SGS untuk memastikan verifikasi, audit, serta sertifikasi mutu yang akurat. Ini dianggap sebagai langkah penting untuk memperkuat kepercayaan pasar internasional terhadap sistem tata kelola yang diusung.
Penyesuaian Model Ekonomi
Didik menyarankan pendekatan ‘smart state trading’ sebagai model alternatif. Model ini menekankan peran strategis pemerintah dalam mengarahkan arah ekspor dan devisa, tetapi memungkinkan sektor swasta beroperasi secara kompetitif. “Penerapan new policy yang ideal adalah kombinasi antara pengawasan pemerintah dan efisiensi swasta,” tambahnya.
Menurutnya, tata kelola modern dan profesional juga bisa meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menegaskan posisi tawar di pasar global. Dengan sistem yang terpadu, negara berpotensi bertransformasi dari pengepul harga menjadi penentu harga komoditas SDA di tingkat regional. Hal ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada trader Singapura.
Keterlibatan Birokrasi dan Penegakan Kebijakan
Didik mengingatkan bahwa keberhasilan new policy ini sangat bergantung pada kualitas kelembagaan dan implementasinya. Ia menekankan pentingnya transparansi dalam proses pengawasan, agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. “Jika birokrasi tidak profesional, new policy bisa jadi monopoli baru yang menghambat pertumbuhan ekonomi,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan bahwa lembaga independen menjadi penyangga dalam sistem ekspor satu pintu. Selain itu, perlu adanya mekanisme pemeriksaan berkala untuk menghindari praktik korupsi dan inefisiensi. “Kebijakan baru ini harus memiliki sistem pengawasan yang terintegrasi,” lanjutnya.
Kepentingan Pasar Global dan Strategi Kebijakan
“Pasar global menuntut tata kelola yang modern dan terpercaya. New policy ekspor satu pintu harus dirancang agar bisa menjawab kebutuhan ini,” ujar Didik.
Didik juga menyoroti perlunya pendekatan yang lebih fleksibel dalam penerapan kebijakan baru. Ia menilai bahwa sistem satu pintu perlu diadaptasi dengan kondisi pasar dan kebutuhan industri, agar tidak menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, new policy tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mendorong transparansi dan inovasi dalam tata kelola ekspor.