Main Agenda: BRICS Jadi Senjata Terakhir Indonesia jika Impor 150 Juta Ton Barel Minyak Rusia Batal
Main Agenda: BRICS sebagai Alternatif Energi Indonesia Jika Impor Minyak Rusia Terhambat
Main Agenda adalah salah satu pilar utama dalam strategi energi Indonesia untuk menghadapi ketidakpastian pasokan global. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan komitmen tetap melanjutkan impor minyak 150 juta ton barel dari Rusia, meskipun kebijakan sanksi internasional terhadap produk migas negara tersebut kembali dipertegas. Langkah ini ditekankan oleh Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Laode Sulaeman, yang menyatakan bahwa proses impor tetap berjalan meski ada tekanan dari kebijakan AS. “Main Agenda kita adalah menjaga keberlanjutan pasokan energi nasional, dan impor dari Rusia tetap menjadi bagian penting dalam mencapai tujuan ini,” jelas Laode dalam wawancara dengan media, Senin (18/5/2026).
Kebijakan Impor Minyak Rusia Masih Berproses
Kebijakan impor minyak dari Rusia belum terhenti sepenuhnya, meski AS mencabut pelonggaran sanksi. Laode menyatakan bahwa Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung kembali dari Rusia beberapa hari lalu dan memastikan bahwa negosiasi tetap berjalan lancar. “Main Agenda ini mengharuskan kita tetap terbuka untuk kerja sama dengan negara-negara mitra, termasuk Rusia, meskipun ada tekanan politik,” tambahnya. Meski sanksi internasional menciptakan tantangan, pemerintah Indonesia menekankan bahwa keanggotaan dalam BRICS akan menjadi “senjata terakhir” untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
“Kerja sama di sektor energi (dengan Rusia) telah menghasilkan berbagai komitmen investasi di sektor hulu minyak dan gas bumi serta kilang minyak,” ujar Yuliot di sesi Plenary SKB RI-Rusia di Kazan, Rusia, dikutip dalam keterangan resmi, Jumat (15/5/2026).
Proyek Grass Root Refinery (GRR) Tuban dan pengembangan energi nuklir menjadi bagian dari Main Agenda Indonesia dalam memperkuat kemandirian energi. Laode mengungkapkan bahwa keanggotaan dalam BRICS tidak hanya sebagai penjaga pasokan energi, tetapi juga sebagai sarana memperluas akses ke pasar global.
Strategi Energi Nasional dan Peran BRICS
Main Agenda energi Indonesia mengintegrasikan keanggotaan dalam BRICS sebagai solusi strategis ketika impor dari Rusia mengalami hambatan. Laode menegaskan bahwa BRICS menjadi pilihan utama jika terjadi perubahan dramatis dalam hubungan diplomatik atau ekonomi dengan Rusia. “Kita semua punya koridor kalau tidak bisa ke sana, kita ke BRICS. Tapi intinya, negara kita tetap bebas aktif ya,” kata Laode. Peran BRICS tidak hanya terbatas pada impor minyak, tetapi juga mencakup investasi di sektor energi dan pembangunan infrastruktur.
Strategi energi nasional menggarisbawahi kebutuhan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pasokan. Dengan keanggotaan dalam BRICS, Indonesia berharap dapat memperkuat posisi diplomatis dan ekonomi di tengah ketegangan geopolitik. Main Agenda ini juga menyoroti pentingnya diversifikasi pasokan energi, baik melalui kerja sama dengan negara-negara anggota BRICS maupun melalui pengembangan teknologi lokal. “Main Agenda kita adalah memastikan ketersediaan energi yang cukup untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kebutuhan rakyat,” pungkas Laode.
Menurut analisis dari pihak dalam negeri, keanggotaan BRICS bisa menjadi alternatif efektif untuk meminimalkan dampak dari penghentian impor minyak Rusia. Namun, hal ini tidak akan menggantikan peran Rusia sepenuhnya, karena negara-negara anggota BRICS masih membutuhkan stabilitas pasokan dari berbagai sumber. “Main Agenda ini mengharuskan kita tetap fokus pada keberlanjutan, baik melalui impor Rusia maupun BRICS,” tambah Yuliot Tanjung. Ia menegaskan bahwa negosiasi dengan Rusia akan terus berlangsung hingga hasilnya jelas, sementara BRICS menjadi “jaminan” jika terjadi kendala.
Pemerintah Indonesia juga sedang memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain seperti China, India, dan Brasil untuk meningkatkan akses ke energi. Selain itu, kebijakan energi nasional sedang dioptimalkan melalui pengembangan sumber daya energi terbarukan dan perluasan jaringan infrastruktur. Main Agenda yang diusung oleh Kementerian ESDM mencakup langkah-langkah ini sebagai bagian dari strategi jangka panjang. “Main Agenda ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk mewujudkan kemandirian energi yang lebih besar dalam 5-10 tahun ke depan,” kata Yuliot dalam sesi wawancara terpisah.
Dengan keanggotaan dalam BRICS, Indonesia diharapkan bisa memperoleh manfaat yang lebih luas, seperti akses ke pasar energi internasional dan peluang investasi besar. Meski impor minyak dari Rusia tetap menjadi prioritas, pemerintah juga siap mengambil langkah bantalan jika terjadi ketidakpastian. “Main Agenda kita adalah menjaga keseimbangan antara impor dan produksi lokal,” papar Laode. Hal ini menjadi strategi yang konsisten untuk meminimalkan risiko ekonomi dan politik dalam perjalanan pasokan energi.