Latest Program: Prabowo Wajibkan Ekspor Batu Bara hingga Sawit Satu Pintu lewat BUMN, Harga Ditentukan RI
Latest Program: Prabowo Umumkan Kebijakan Ekspor Satu Pintu via BUMN, Harga Ditentukan RI
Program Terbaru untuk Kedaulatan Ekonomi
Latest Program – Dalam sidang Paripurna DPR RI pada Rabu (20/5/2026), Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan Latest Program terbarunya, yaitu wajibkan ekspor komoditas strategis seperti batu bara, kelapa sawit, dan produk logam untuk dilakukan melalui satu pintu, khususnya oleh badan usaha milik negara (BUMN). Keputusan ini bertujuan memperkuat pengendalian harga dan perdagangan nasional, agar tidak tergantung sepenuhnya pada mekanisme pasar global.
Prabowo menjelaskan bahwa Latest Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kepentingan ekonomi nasional terpenuhi. Ia menyatakan bahwa kebijakan ekspor satu pintu akan diterapkan secara konsisten, sehingga harga jual komoditas seperti batu bara dan sawit bisa ditentukan langsung oleh pemerintah. “Dengan sistem ini, kita bisa menjamin stabilitas harga dan keuntungan yang lebih besar untuk produsen dalam negeri,” tambahnya.
“Hari ini, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam,” ujar Prabowo dalam sidang tersebut. Ia menekankan bahwa kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya tawar Indonesia di pasar internasional, terutama pada bahan baku yang menjadi andalan ekspor.
Detail Implementasi dan Keterlibatan BUMN
Latest Program ini diterapkan melalui BUMN sebagai perusahaan yang dianggap paling mampu mengelola ekspor secara efisien. Di antaranya, PT Pertamina, PLN, dan perusahaan kelapa sawit milik negara akan menjadi pelaku utama. Prabowo menegaskan bahwa seluruh proses penjualan harus melalui jalur ini, termasuk penentuan harga yang diatur oleh pemerintah.
Langkah ini juga bertujuan mengurangi risiko fluktuasi harga yang mengancam pendapatan negara. Misalnya, dalam kasus batu bara, harga jual diatur berdasarkan kebutuhan industri dalam negeri dan harga global. “Dengan pengelolaan BUMN, kita bisa menyesuaikan harga sesuai kondisi ekonomi terkini,” jelas Prabowo. Selain itu, pemerintah juga akan memastikan ekspor tidak mengganggu kebutuhan domestik, terutama di sektor energi dan pertanian.
Manfaat Ekonomi Jangka Panjang
Kebijakan ekspor satu pintu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan negara dari komoditas strategis. Prabowo menyebutkan bahwa dengan mengontrol harga dan distribusi, pemerintah bisa memperkuat daya beli masyarakat dan memastikan perekonomian tetap seimbang. “Ini bagian dari strategi Latest Program untuk membangun perekonomian yang mandiri dan berkelanjutan,” tutur mantan ketua umum Partai Gerindra ini.
Prabowo juga menyoroti peran BUMN dalam memastikan kestabilan pasokan komoditas ke luar negeri. Ia mengatakan bahwa sistem ini akan mengurangi ketergantungan pada perusahaan asing, yang seringkali mengambil keuntungan besar dari harga jual yang tinggi. “Dengan Latest Program ini, kita bisa menjamin keseimbangan antara ekspor dan kebutuhan dalam negeri,” pungkasnya.
Program Defisit RAPBN 2027 yang Lebih Rendah
Dalam Latest Program yang sama, Prabowo juga menetapkan target defisit RAPBN 2027 berada di kisaran 1,8-2,4% dari PDB. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang untuk menjaga kestabilan ekonomi dan memastikan penggunaan anggaran yang efektif. “Defisit yang lebih rendah akan memberikan ruang untuk investasi dan pembangunan jangka panjang,” katanya.
Kebijakan ekspor satu pintu diharapkan menjadi salah satu pendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 6,5% pada tahun 2027. Prabowo menegaskan bahwa langkah ini akan dilakukan secara bertahap, dengan evaluasi rutin untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan. “Kita perlu menyesuaikan program Latest Program dengan kondisi pasar dan kebutuhan rakyat,” tegasnya.
Kebijakan ini juga membuka peluang kerja sama antar-BUMN dalam mengoptimalkan ekspor. Prabowo menekankan bahwa pemerintah akan memastikan semua pihak terlibat secara aktif, termasuk pemerintah daerah dan industri pertanian. “Dengan Latest Program ini, kita bisa menciptakan sinergi yang lebih baik antara sektor publik dan swasta,” imbuhnya.