Key Discussion: Rupiah Jeblok Tembus Rp17.600 per Dolar AS, DPR Desak Gubernur BI Mundur

Rupiah Jeblok Tembus Rp17.600 per Dolar AS, DPR Desak Gubernur BI Mundur

Pertemuan DPR dan BI: Key Discussion tentang Stabilitas Mata Uang

Key Discussion menjadi tema utama pertemuan Komisi XI DPR dengan Bank Indonesia (BI) yang berlangsung hari Senin (18/5/2026). Pertemuan ini dilatarbelakangi oleh tekanan besar terhadap nilai tukar rupiah yang terus melemah, mencapai Rp17.600 per dolar AS. Situasi ini memicu perdebatan keras di antara para anggota legislatif yang mengkritik kebijakan BI selama ini. Mereka menilai bahwa langkah-langkah yang diambil oleh BI belum cukup efektif untuk mengatasi pelemahan mata uang lokal, yang berdampak signifikan pada kepercayaan investor dan daya beli rakyat.

“Kami melihat bahwa Key Discussion ini menjadi momen penting untuk mengevaluasi kebijakan BI. Meskipun dolar AS telah menguat, rupiah terus anjlok, dan ini menunjukkan ketidakmampuan BI dalam mengatur keseimbangan ekonomi,” ujar salah satu anggota Komisi XI DPR, Primus Yustisio, dalam sidang. Ia menekankan bahwa peran gubernur BI, Perry Warjiyo, menjadi sorotan karena dinilai tidak mampu memperbaiki kondisi yang semakin kritis.

Analisis Perekonomian dan Tantangan yang Dihadapi

Pelemahan rupiah mencapai Rp17.600 per dolar AS menjadi indikator yang menarik perhatian analis ekonomi. Kondisi ini berdampak pada inflasi yang terus meningkat, karena biaya impor menjadi lebih mahal. Selain itu, daya beli masyarakat juga terganggu, terutama bagi kelompok yang mengandalkan penghasilan dalam bentuk uang asing. Pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal I-2026 mencapai 5,61 persen, tetapi angka ini dinilai tidak mampu menutupi fluktuasi yang tidak stabil dalam nilai tukar.

Para ahli menyebutkan bahwa situasi rupiah saat ini mengalami tekanan dari beberapa faktor. Pertama, kenaikan harga komoditas internasional yang memengaruhi inflasi. Kedua, kebijakan moneter BI yang dianggap konservatif. Ketiga, defisit neraca perdagangan yang terus bertambah. Anggota Komisi XI DPR mengkritik strategi BI karena dinilai tidak responsif terhadap tekanan dari pasar global. Mereka meminta perubahan arah kebijakan, termasuk penyesuaian suku bunga dan langkah-langkah konkret untuk menarik investasi asing.

Sebagai contoh, dalam Key Discussion tersebut, beberapa anggota DPR menyoroti bahwa BI masih mengandalkan kebijakan “gentleman” yang tidak selalu efektif di tengah krisis. Primus Yustisio menyebutkan bahwa mungkin saatnya Perry Warjiyo mengambil keputusan untuk mundur, agar institusi BI bisa menjaga integritasnya. “Jika situasi ini terus berlanjut, BI akan kehilangan kredibilitas dan masyarakat akan meragukan kemampuan pemerintah untuk mengelola keuangan,” imbuhnya.

Perbandingan Historis dan Dampak pada Ekonomi Global

Perubahan nilai tukar rupiah mencerminkan dinamika ekonomi global yang terus berubah. Sebagai referensi, pada awal 2006 rupiah masih stabil terhadap euro dengan kurs sekitar Rp7.000. Namun, kini rupiah terhadap euro telah terpuruk hingga mendekati Rp19.000 hingga Rp20.000. Perbedaan ini menunjukkan bahwa pelemahan rupiah bukan hanya fenomena lokal, melainkan mencerminkan gangguan pada kepercayaan eksternal terhadap Indonesia.

Dalam Key Discussion, anggota DPR juga membandingkan situasi saat ini dengan masa-masa krisis sebelumnya. Mereka menyoroti bahwa penyebab pelemahan rupiah kali ini berbeda dari tahun 2008. Saat itu, krisis global memicu tekanan besar pada perekonomian Indonesia. Namun, kali ini tekanan datang dari dalam, seperti ketergantungan pada impor dan utang luar negeri. “Kita harus belajar dari masa lalu, tapi saat ini perlu tindakan yang lebih tegas,” kata salah satu anggota Komisi XI.

Menurut laporan dari BI, tekanan terhadap rupiah juga dipengaruhi oleh tren perdagangan regional. Mata uang seperti dolar Singapura, dolar Australia, ringgit, dan dolar Hong Kong menjadi penentu utama dalam fluktuasi nilai tukar. Anggota DPR menilai bahwa kebijakan BI seharusnya lebih proaktif dalam mengatur aliran dana asing dan menstabilkan ekonomi. “BI harus menjadi penjaga utama kepercayaan ekonomi, bukan hanya penyebabnya,” tambah Primus Yustisio.

Langkah-Langkah yang Direkomendasikan

Sebagai tindak lanjut dari Key Discussion, DPR menyarankan beberapa langkah untuk mengatasi krisis rupiah. Pertama, BI perlu menaikkan suku bunga acuan secara signifikan. Kedua, pemerintah harus memperkuat pengawasan terhadap ekspor dan impor. Ketiga, BI disarankan memperkenalkan kebijakan moneter yang lebih fleksibel, dengan tujuan menarik investasi asing dan mengurangi risiko pelemahan mata uang. Para anggota DPR juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengambilan keputusan, agar publik dapat memahami langkah-langkah yang diambil.

Dalam Key Discussion tersebut, beberapa anggota DPR menunjukkan dukungan untuk proposal perubahan kebijakan. Mereka percaya bahwa ketidakstabilan rupiah tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena akan berdampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat. “Kami berharap BI bisa segera memperbaiki kebijakannya, agar rupiah bisa kembali stabil,” ujar salah satu anggota. Dalam konteks ini, peran Perry Warjiyo sebagai gubernur BI dianggap sangat kritis, dan tekanan untuk mengambil keputusan mungkin menjadi titik balik dari krisis yang terjadi.