Key Discussion: Prabowo Heran Minyak Goreng Sempat Langka, Padahal Indonesia Penghasil Sawit Terbesar

Prabowo Heran Minyak Goreng Langka Meski Indonesia Produksi Sawit Terbesar

Beritasosial.com – Dalam Key Discussion, Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, mengungkapkan kejutan terhadap kelangkaan minyak goreng yang terjadi meski negara ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar dunia. Pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (20/7/2026), Prabowo mempertanyakan ketidaklogisan kondisi tersebut, menyoroti kelemahan dalam pengelolaan ekonomi nasional yang berdampak pada ketersediaan kebutuhan pokok. Ia menegaskan bahwa Key Discussion tentang kelangkaan minyak goreng adalah bagian dari upaya memperbaiki struktur ekonomi yang tidak seimbang.

Penyebab Kelangkaan Minyak Goreng

“Negara penghasil kelapa sawit terbesar di dunia sempat berminggu-minggu mengalami kelangkaan minyak goreng. Hal ini tidak masuk akal,” kata Prabowo. Ia menambahkan bahwa kondisi ini mencerminkan kekacauan dalam rantai distribusi dan kebijakan perdagangan yang kurang efisien. Menurut Prabowo, distorsi dalam perekonomian telah menyebabkan aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri secara tidak wajar, terutama melalui praktik under invoicing dan transfer pricing.

Prabowo menjelaskan bahwa under invoicing, yaitu pengurangan nilai transaksi perdagangan, menjadi penyebab utama kelangkaan minyak goreng. Praktik ini mengakibatkan keuntungan ekspor yang tidak sepenuhnya dialokasikan ke dalam negeri. “Kita kehilangan ribuan triliun rupiah ke luar negeri setiap tahun, hanya karena laporan perdagangan diperkecil secara tidak proporsional,” ujarnya. Selain itu, ia mengkritik penyelundupan minyak goreng yang dilakukan oleh pihak tertentu, sehingga pasokan lokal terganggu.

Upaya Memperkuat Tata Kelola Ekonomi

Key Discussion tentang distorsi ekonomi juga menyoroti peran kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar. Prabowo menekankan bahwa reformasi tata kelola perdagangan harus dilakukan secara serius untuk menghindari pengalihan kekayaan nasional ke luar negeri. Ia mengusulkan penguatan regulasi terkait pengawasan distribusi bahan baku sawit, serta transparansi dalam penggunaan dana dari sektor pertanian.

Menurut Prabowo, kelangkaan minyak goreng bukan hanya isu sementara, tetapi mencerminkan sistem yang kaku. “Kita perlu menciptakan pola ekonomi yang lebih efektif, agar hasil pertanian bisa diakses secara merata oleh masyarakat,” tambahnya. Ia juga menyebut pentingnya Key Discussion dalam menyadarkan masyarakat dan pihak terkait akan dampak dari kebijakan yang tidak tepat.

Hotman Paris, mantan pengacara Jampidsus Febrie Adriansyah, menambahkan bahwa temuan tentang distorsi ekonomi didasarkan pada data dari lembaga internasional, termasuk PBB. Ia mengatakan bahwa praktik under invoicing dan transfer pricing telah terjadi selama bertahun-tahun, sehingga memperparah krisis ketersediaan minyak goreng. “Pemerintah perlu lebih aktif dalam memeriksa laporan perdagangan dan memastikan keadilan bagi rakyat,” paparnya.

Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan nasional seperti minyak goreng harus dijaga agar tidak terbuang percuma. Ia menekankan bahwa Key Discussion tentang efisiensi ekonomi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran masyarakat dan sektor swasta. Pemimpin Partai Gerindra ini menyarankan revisi kebijakan impor dan peningkatan produksi dalam negeri sebagai langkah strategis untuk menjaga ketersediaan minyak goreng. “Kita harus mencegah kekacauan ekonomi yang merugikan rakyat, terutama pada masa-masa kritis seperti Ramadan,” jelasnya.

Dalam Key Discussion ini, Prabowo juga mengkritik ketergantungan pada impor minyak goreng yang terus meningkat. Ia menunjukkan bahwa meski Indonesia adalah penghasil sawit terbesar, eksportasi mentah dan kebijakan tidak tepat waktu membuat produk turunan seperti minyak goreng sulit diakses. “Kita perlu meningkatkan pengolahan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada luar negeri,” tegas Prabowo. Ia berharap Key Discussion ini menjadi titik awal per