Implementasi B50 Perlu Didukung Reformasi Tata Kelola Biodiesel
Reformasi Tata Kelola Biodiesel Kunci Keberhasilan B50
Beritasosial.com – Pemerintah Indonesia menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) mulai menjual biodiesel B50 sejak Oktober 2026. Langkah ini dinilai memiliki potensi besar dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan program tersebut tidak hanya bergantung pada implementasi teknis, melainkan juga memerlukan reformasi tata kelola yang komprehensif. Reformasi ini harus mampu menyeimbangkan empat pilar utama, yaitu aspek energi, ekonomi, sosial, serta lingkungan.
Penguatan regulasi dan kelembagaan menjadi salah satu langkah krusial. Saat ini, pelaksanaan biodiesel masih mengandalkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan program jangka panjang, diperlukan penguatan kerangka regulasi yang lebih solid.
Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Tommy Ardian Pratama, Direktur Eksekutif Traction Energy Asia. Ia mengemukakan hal tersebut dalam diskusi strategis bertajuk “B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi”. Sesi diskusi tersebut berlangsung pada hari Jumat, tanggal 31 Juli 2026.
Analisis Biaya dan Konsekuensi Implementasi
Tommy memaparkan hasil kajian berjudul “Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya”. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai biaya dan konsekuensi yang selama ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam pelaksanaan B50. Beberapa poin penting yang ditelaah meliputi beban fiskal, utang karbon, potensi kerusakan mesin kendaraan, hingga manfaat sosial bersih yang dihasilkan dari kebijakan biodiesel.
Hasil kajian tersebut menunjukkan kesesuaian dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Manajemen (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Berdasarkan analisis tersebut, biodiesel dipandang sebagai kebijakan strategis yang dampaknya sangat luas terhadap perekonomian dan masyarakat luas. Oleh karena itu, tata kelola yang lebih kuat mutlak diperlukan.
Reformasi tata kelola yang diusulkan mencakup beberapa elemen penting. Pertama, pelibatan pekebun sawit mandiri dalam rantai pasok biodiesel. Kedua, diversifikasi bahan baku melalui pemanfaatan minyak jelantah. Ketiga, penguatan kelembagaan yang mengelola program biodiesel. Ketiga langkah ini bertujuan agar manfaat ekonomi dan lingkungan dapat dioptimalkan secara maksimal.