Ekonom Dorong Pemda dan Pengusaha Adu Data soal Pajak Air Permukaan
Ketidakpastian Data Jadi Akar Sengketa Pajak Air Permukaan di Sumbar
Bukan Soal Penolakan, Melainkan Soal Kejelasan
Beritasosial.com – Perdebatan seputar Pajak Air Permukaan (PAP) yang menyeret sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera Barat menyisipkan pelajaran berharga bagi otoritas daerah maupun pelaku usaha. Dahlan Tampubolon, ekonom dari Universitas Riau, menilai bahwa inti persoalan bukan terletak pada sikap perusahaan yang menolak memenuhi kewajiban fiskal.
Menurutnya, sumber konflik sesungguhnya bersumber dari ketiadaan kejelasan mengenai apa yang menjadi objek pajak, bagaimana dasar penghitungannya disusun, serta seberapa akurat besaran tagihan yang diterbitkan.
“Kasus sengketa PAP sawit di Sumbar menjadi bukti bahwa masalah utamanya bukan karena pengusaha enggan bayar pajak, tetapi karena ketidakpastian objek, dasar hitung dan angka tagihan yang dianggap main tembak,”
Pernyataan itu disampaikan Dahlan pada Selasa (18/8/2026) dalam keterangannya kepada publik.
Verifikasi Volume Air yang Sebenarnya Diambil
Pemerintah daerah memang memiliki hak untuk menyusun data serta metode penilaian resmi secara mandiri. Kendati demikian, Dahlan mengingatkan bahwa data tersebut wajib mencerminkan realitas pemanfaatan air di lapangan, bukan sekadar estimasi teoretis.
Badan usaha yang menyedot air dari sungai maupun waduk untuk keperluan produksi memang termasuk dalam lingkup objek PAP. Akan tetapi, otoritas wajib mampu membuktikan secara konkret berapa volume air yang sesungguhnya tersedot.
“Kalau pemerintah menghitung hanya menggunakan asumsi kapasitas produksi, luas kebun atau variabel lain yang tidak berkaitan langsung dengan penggunaan air, perusahaan wajar membawa bukti teknis untuk menguji perhitungan tersebut,”
Mekanisme Keberatan Bukan Tanda Pengemplangan
Dahlan menegaskan bahwa langkah mengajukan keberatan atau banding tidak serta-merta menjadikan perusahaan sebagai pengemplang pajak. Justru keberadaan mekanisme keberatan berfungsi sebagai pengaman agar setiap penetapan pajak tetap berjalan sesuai kerangka hukum dan bertumpu pada data yang dapat diverifikasi secara independen.
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Ekonom Dorong Pemda dan Pengusaha Adu Data?
Ekonom Dorong Pemda dan Pengusaha Adu Data is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Ekonom Dorong Pemda dan Pengusaha Adu Data matter?
Ekonom Dorong Pemda dan Pengusaha Adu Data matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.