Bea Masuk Impor dari Jepang Diatur Ulang, Ini Ketentuan Tarifnya
Bea Masuk Impor dari Jepang Diatur Ulang: Perubahan Tarif dan Ketentuan Baru
Beritasosial.com – JAKARTA — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan resmi menerbitkan dua peraturan terbaru yang mengatur pengenaan tarif bea masuk preferensi atas barang impor asal Jepang. Kedua peraturan ini merupakan bagian dari implementasi Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah diperbarui. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menandatangani Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 60 Tahun 2026 dan PMK Nomor 61 Tahun 2026 sebagai dasar hukum penetapan tarif bea masuk baru.
Pengaturan ulang bea masuk impor dari Jepang ini dilakukan setelah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang mengenai suatu Kemitraan Ekonomi. Perubahan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi para importir dan pelaku usaha yang melakukan perdagangan dengan Jepang.
Struktur Tarif Preferensi dan Kuota Impor
PMK 60/2026 diterbitkan untuk menata kembali struktur tarif bea masuk barang impor asal Jepang setelah rampungnya revisi protokol IJEPA. Regulasi ini menggantikan ketentuan sebelumnya, yakni PMK Nomor 50 Tahun 2022, yang belum mencakup perluasan komitmen akses pasar dalam perjanjian terbaru. Rincian tarif preferensi berdasarkan jenis komoditas dan tahun pengenaan tercantum dalam Lampiran A PMK 60/2026.
Beberapa pos tarif barang impor asal Jepang dapat dikenakan bea masuk hingga 0%. Selain itu, PMK 60/2026 juga mengatur mekanisme kuota tarif atau Tariff Rate Quota (TRQ) untuk komoditas impor tertentu dari Jepang. Batas kuota impor ditetapkan maksimal 8.500 ton per tahun, dengan tarif in-quota sebesar Rp450 per kilogram selama volume impor tidak melebihi kuota tahunan.
Apabila volume impor melampaui batas kuota atau masuk kategori out-quota, barang tersebut akan dikenakan tarif bea masuk umum berdasarkan prinsip most favoured nation (MFN).
Pemerintah juga menetapkan fasilitas pembebasan bea masuk sebesar 0% melalui skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) IJEPA untuk impor bahan baku industri asal Jepang. Fasilitas ini memberikan keuntungan signifikan bagi industri dalam negeri yang membutuhkan bahan baku berkualitas dari Jepang.
Ketentuan Pemanfaatan Fasilitas USDFS
Petunjuk teknis dan tata cara pemanfaatan fasilitas USDFS diatur dalam PMK 61/2026. Regulasi tersebut membagi penerima fasilitas ke dalam tiga kategori, yaitu industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung. Importir yang termasuk kategori pengguna fasilitas dapat memperoleh pembebasan bea masuk setelah memiliki Surat Keterangan Verifikasi Industri (SKVI-USDFS IJEPA) sesuai ketentuan Kementerian Perindustrian.
Setelah mendapatkan SKVI, pengguna perlu memperoleh Surat Keputusan Menteri Keuangan mengenai penetapan penggunaan tarif bea masuk USDFS IJEPA. Proses verifikasi ini memastikan bahwa hanya perusahaan yang memenuhi kriteria yang dapat menikmati fasilitas pembebasan bea masuk.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Bea Masuk Impor dari Jepang
Apa perbedaan PMK 60/2026 dan PMK 61/2026? PMK 60/2026 mengatur struktur tarif bea masuk preferensi dan kuota impor, sedangkan PMK 61/2026 mengatur tata cara pemanfaatan fasilitas USDFS IJEPA untuk pembebasan bea masuk bahan baku industri.
Berapa batas kuota impor yang ditetapkan? Batas kuota impor ditetapkan maksimal 8.500 ton per tahun untuk komoditas tertentu yang masuk dalam mekanisme Tariff Rate Quota.
Siapa saja yang berhak mendapatkan fasilitas USDFS? Badan usaha berbadan hukum di Indonesia yang berperan sebagai industri pengguna bahan baku, termasuk industri penggerak, steel service center, dan industri pendukung.
Kapan peraturan baru ini mulai berlaku? Peraturan baru ini mulai berlaku setelah diundangkan dan mengacu pada Protokol Perubahan Persetujuan IJEPA yang disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2026.
Dengan adanya pengaturan ulang bea masuk impor dari Jepang ini, diharapkan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang semakin lancar. Pelaku usaha dapat merencanakan strategi impor mereka dengan lebih baik berdasarkan ketentuan tarif yang baru. Untuk informasi lebih lanjut mengenai prosedur verifikasi dan pengajuan SKVI, importir dapat menghubungi Kementerian Perindustrian atau mengunjungi portal resmi bea cukai Indonesia.