New Policy: 3 Mantan Kapolda Jabar yang Duduk di Kabinet Prabowo, 1 di Antaranya Wakapolri
New Policy: Tiga Mantan Kapolda Jabar di Kabinet Prabowo, Termasuk Wakapolri
New Policy – JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Perhubungan kini memperkuat kekuatannya dengan mengangkat tiga mantan Kapolda Jabar ke dalam Kabinet Prabowo Subianto. Mereka adalah Ahmad Dofiri, Suntana, dan Akhmad Wiyagus, yang secara bersamaan menempati posisi strategis di pemerintahan. Penamaan mereka dalam New Policy ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menggabungkan pengalaman lapangan dengan kebijakan nasional yang lebih terpadu. Ketiganya diharapkan menjadi penopang penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wilayah dan transportasi yang lebih efisien.
Ahmad Dofiri: Penerus Kepemimpinan dalam Kebijakan Kepolisian
Ahmad Dofiri, yang sebelumnya menjabat Kapolda Jabar selama 1 tahun 8 bulan, kini menjadi Wakapolri sebagai bagian dari New Policy Prabowo. Peran ini memberinya kesempatan untuk memimpin reformasi kepolisian dan menyeimbangkan tugas operasional dengan pembangunan kebijakan. Dofiri juga pernah menjabat sebagai Kabag Kermadagri Robangpers SDE SDM Polri dan Koorspripim Polri pada 2010, yang memperlihatkan kemampuannya mengelola sumber daya manusia dan intelijen kepolisian. Dengan pengalaman yang luas, Dofiri diharapkan mampu memberikan arahan yang konsisten dalam menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan baru.
Sebelum menjadi Wakapolri, Dofiri aktif di berbagai posisi seperti Penasihat Khusus Presiden Bidang Kamtibmas dan Reformasi Polri, serta pernah menjabat Kapolda Banten, DIY, dan beberapa jabatan strategis di Divkum Polri. Di bawah New Policy, ia diberikan tanggung jawab untuk menyelaraskan visi kebijakan dengan kebutuhan keamanan nasional. Posisinya sebagai Wakapolri juga menjadi jembatan antara pengalaman lapangan dan peran pemerintahan, yang membantu dalam mewujudkan strategi yang lebih efektif.
Suntana: Strategi Kebijakan Perhubungan yang Terintegrasi
Suntana, mantan Kapolda Jabar sejak 2018 hingga 2023, kini menempati posisi Wakil Menteri Perhubungan dalam New Policy Prabowo. Perpindahan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan koordinasi antara kepolisian dan sektor transportasi. Sebagai mantan Kabaintelkam Polri, Suntana memiliki pengalaman dalam pengelolaan data dan keamanan lalu lintas, yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan infrastruktur transportasi yang lebih aman dan efisien.
Dalam New Policy, Suntana diberikan tugas untuk memimpin proyek pengembangan jaringan transportasi dan mengurangi hambatan dalam operasional. Ia juga pernah menjadi Deputi VI BIN dan menjabat Kabaintelkam, yang menunjukkan kemampuannya dalam pengambilan keputusan berbasis intelijen. Kehadirannya di Kabinet diharapkan menjadi pendorong utama dalam menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan dan terpadu.
Akhmad Wiyagus: Kontribusi dalam Penguatan Keamanan Daerah
Akhmad Wiyagus, mantan Kapolda Jabar sejak 2023 hingga 2025, dipercaya sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri dalam New Policy baru. Posisi ini memberinya kesempatan untuk mendorong koordinasi antar daerah dalam menghadapi ancaman keamanan dan sosial. Sebelum menjabat Kapolda Jabar, Wiyagus pernah menempuh pendidikan di Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1994, dan memiliki latar belakang kuat dalam reserse dan manajemen kriminalitas.
Dalam New Policy, Wiyagus fokus pada penguatan kapasitas daerah dalam mengelola masalah keamanan dan penyelarasan kebijakan antar sektor. Ia juga pernah menjadi Direktur Pengaduan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menerima penghargaan Hoegeng Awards sebagai Polisi Berintegritas tahun 2022. Pengalaman tersebut menjadi dasar untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dalam kerangka New Policy, ketiga mantan Kapolda Jabar ini diharapkan memperkuat sinergi antara kepolisian dan sektor-sektor kunci. Mereka tidak hanya membawa pengalaman operasional, tetapi juga memastikan kebijakan yang diimplementasikan memiliki dampak nyata di masyarakat. Pemilihan mereka juga mencerminkan penekanan pada keberlanjutan dan kestabilan pemerintahan di tengah dinamika politik nasional.
“Kehadiran mereka dalam New Policy ini adalah langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang lebih terintegrasi dan berbasis keamanan,” kata Jon, sumber informasi terkait kebijakan pemerintahan Prabowo.
Pengembangan New Policy: Dari Kepolisian ke Kabinet
Perpindahan tiga mantan Kapolda Jabar ke Kabinet Prabowo menunjukkan upaya untuk menggabungkan kompetensi lapangan dengan kebijakan nasional. Dofiri, Suntana, dan Wiyagus dianggap memiliki kemampuan unik dalam mengelola dinamika wilayah dan transportasi, yang menjadi bagian penting dari New Policy di masa depan. Mereka juga diberikan wewenang untuk mengawasi pelaksanaan program prioritas pemerintahan, seperti peningkatan infrastruktur dan penegakan hukum yang lebih ef