Kemenham Kecam Tewasnya Terduga Pencuri Ayam di Bali: Dorong Anak Korban Dapat Perlindungan Negara

Kemenham Bali Serukan Perlindungan bagi Keluarga Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok

Beritasosial.com – Jakarta — Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) Wilayah Kerja Bali menyuarakan kecaman keras terhadap insiden main hakim sendiri yang berujung pada kematian seorang tersangka pencuri ayam di Kabupaten Tabanan. Selain mengecam aksi tersebut, lembaga ini juga menyerukan agar negara memberikan perlindungan dan pendampingan kepada anak-anak serta keluarga dari tersangka yang meninggal dunia.

Koordinator Kemenham Wilayah Kerja Bali, Anak Agung Gede Ngurah Dalem, menyampaikan bahwa pihaknya mendorong agar anak dan keluarga korban memperoleh pendampingan serta perlindungan yang diperlukan, baik dari aspek psikologis maupun pemenuhan hak-haknya, sehingga mereka mendapatkan perhatian dan perlindungan secara optimal dari negara. Pernyataan ini disampaikan pada Minggu, 26 Juli 2026.

Aksi Main Hakim Sendiri Melanggar Hukum dan HAM

Kasus tragis di Bali ini menyoroti bagaimana seorang pria kehilangan nyawanya hanya karena dituduh mencuri ayam. Menurut Anak Agung, aksi main hakim tersebut bukan saja melanggar hukum dan HAM, tetapi menimbulkan trauma mendalam bagi keluarga korban terutama anak yang menyaksikan dari dekat kejadian tersebut.

“KemenHAM mendorong agar ada penegakan hukum terhadap para pelaku dan memastikan pendampingan dan perlindungan terhadap anak korban dan keluarganya,” ujarnya.

Anak Agung Gede Ngurah Dalem menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan main hakim sendiri tidak dapat dibenarkan dan penanganan setiap dugaan tindak pidana harus diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemantauan dan Koordinasi Akan Dilakukan

Lebih lanjut, ia berkata, pihaknya akan segera melakukan pemantauan lapangan serta berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan guna memastikan proses penanganan perkara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Koordinasi tersebut akan melibatkan aparat kepolisian, pemerintah daerah, serta pihak-pihak terkait lainnya sebagai bagian dari upaya mendorong penegakan hukum yang akuntabel, transparan, dan tetap menghormati hak setiap pihak yang terlibat.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas, menahan diri dari tindakan kekerasan maupun main hakim sendiri, serta mengedepankan penyelesaian setiap persoalan melalui mekanisme hukum yang berlaku.

“Kami turut berduka cita atas peristiwa ini. Kami berharap anak dan keluarga korban mendapatkan pendampingan serta perlindungan yang layak. Kami mengecam keras,” pungkasnya.