New Policy: Prabowo Lantik Kepala dan Wakil BGN Baru pada Senin 8 Juni 2026
Prabowo Lantik Kepala dan Wakil BGN Baru pada Senin 8 Juni 2026
New Policy – Presiden Prabowo Subianto meluncurkan new policy terkait pelantikan kepala dan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin, 8 Juni 2026. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya pengoptimalan sistem pengelolaan gizi nasional, yang sebelumnya telah diusulkan dalam beberapa rapat strategis. Dalam pernyataan resmi, Prabowo menyatakan bahwa pembentukan struktur baru ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas dalam kebijakan kesehatan masyarakat terkait gizi.
Proses Pelantikan dan Evaluasi Kinerja
Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pelantikan baru ini tidak dilakukan segera setelah pengumuman oleh Presiden. “Kita memberi waktu beberapa hari untuk evaluasi, karena semua pihak ingin memastikan bahwa struktur ini dapat berjalan optimal,” katanya. Menurut Prasetyo, pengambilan keputusan dilakukan setelah melalui proses pemantauan kinerja dan kompetensi dari para calon. “Jadi, new policy ini bukan hanya tentang perubahan nama, tapi juga tentang penyesuaian tugas dan tanggung jawab untuk mengejar tujuan nasional yang lebih jelas,” tambahnya.
Kepala BGN yang baru dilantik, Nanik S. Deyang, telah menjalani tugas sebagai Wakil Kepala BGN selama beberapa bulan terakhir. Prasetyo menekankan bahwa Nanik dianggap layak menggantikan Dadan Hindayana, yang sebelumnya memimpin badan tersebut. “Keputusan ini diambil berdasarkan kemampuan beliau dalam mengelola program-program BGN, termasuk kinerja di bidang monitoring dan evaluasi,” jelas Prasetyo. Wakil kepala BGN lainnya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, diharapkan dapat mendukung Nanik dalam menjalankan tugas-tugas strategis.
“Kami yakin dengan new policy ini, Badan Gizi Nasional akan lebih siap menghadapi tantangan gizi di Indonesia, terutama dalam era krisis pangan dan perubahan pola makan masyarakat,” ujar Prasetyo dalam wawancara dengan media.
Dalam konteks new policy, pelantikan ini juga menggambarkan komitmen pemerintahan Prabowo untuk mengarahkan kebijakan gizi secara holistik. Prasetyo menyebutkan bahwa penyesuaian struktur organisasi bertujuan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan mempercepat implementasi program-program yang telah direncanakan. “Ini adalah langkah penting dalam reformasi sistem kesehatan, yang harus selaras dengan kebutuhan masyarakat,” terangnya.
“Keputusan ini juga didasari oleh kebutuhan untuk menghadirkan pendekatan yang lebih modern, baik dalam pengambilan keputusan maupun dalam pengelolaan data gizi nasional,” tambah Prasetyo. “Nanik dan kedua wakilnya akan menjadi pilar utama dalam new policy yang diusung oleh pemerintah.”
Pelantikan kepala dan wakil BGN baru ini dipandang sebagai bagian dari new policy yang lebih luas, yakni reformasi kebijakan kesehatan dan nutrisi. Selain itu, kebijakan ini juga mencerminkan upaya pemerintah untuk merespons isu kritis seperti stunting, ketergantungan pada pangan impor, dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang. Dengan struktur baru, BGN diharapkan dapat menjadi mitra yang lebih efektif dalam menyusun kebijakan berbasis data dan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia.