Topics Covered: Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC

Topics Covered: Rencana Ekspor Sawit melalui BUMN, POPSI: Jangan Mengulang Kesalahan BPPC

Topics Covered – JAKARTA – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali menjadi pusat perhatian dalam rencana ekspor kelapa sawit, setelah Presiden Prabowo Subianto mengusulkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang menetapkan komoditas ini hanya bisa dijual melalui entitas negara. Kebijakan ini dipaparkan dalam Penyampaian Rancangan Ekonomi Makro di DPR pada Rabu (20/5/2026). RPP tersebut bertujuan mengotrol distribusi dan harga sawit, dengan harapan mengurangi risiko ekspor yang tidak seimbang dan meningkatkan kepastian pendapatan bagi produsen dalam negeri.

Kebijakan Ekspor Sawit melalui BUMN

Kebijakan ekspor sawit melalui BUMN menimbulkan perdebatan antara pemerintah dan sejumlah kelompok pemangku kepentingan. Dalam rancangan ini, sawit diharuskan dilepas melalui lembaga negara, seperti PT Perkebunan Nusantara atau BUMN lainnya, sehingga mengurangi keterlibatan pihak swasta dalam proses pemasaran. Proyeksi kebijakan ini bertujuan memperkuat posisi pemerintah dalam mengatur harga pasar, terutama di tengah tantangan global seperti fluktuasi harga minyak nabati dan persaingan dari negara-negara penghasil sawit lainnya. Namun, kebijakan ini juga mengundang pertanyaan mengenai keadilan distribusi keuntungan dan potensi dominasi oleh kelompok tertentu yang dekat dengan kekuasaan.

Para pengambil kebijakan menyebutkan bahwa pengaturan ekspor melalui BUMN akan membantu mengurangi kebocoran pendapatan dan memastikan kualitas produk yang diekspor sesuai standar internasional. Selain itu, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses distribusi ke pasar global, terutama di Eropa dan Asia, yang merupakan dua pasar utama untuk minyak sawit. Meski demikian, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa mengakibatkan ketergantungan industri pada struktur kekuasaan yang ada, terutama jika BUMN tidak memiliki kapasitas manajemen yang memadai.

Peringatan dari POPSI: Ketergantungan pada Struktur Kekuasaan

Menurut Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), kebijakan ini bisa mengubah sistem perdagangan sawit secara signifikan. Mereka menilai bahwa sistem yang mengharuskan ekspor melalui BUMN berpotensi menciptakan dominasi oleh kelompok tertentu, memperkuat praktik ekonomi rente, serta mengakibatkan ketergantungan industri pada pihak yang memiliki hubungan kuat dengan kekuasaan. POPSİ mengingatkan bahwa sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi juga menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani dan perekonomian daerah di seluruh Indonesia.

“Kami mempertanyakan mengapa kebijakan sebesar ini dibahas tanpa melibatkan petani sawit. Sawit bukan hanya soal ekspor, tetapi menyangkut kehidupan jutaan keluarga petani dan perekonomian daerah di seluruh Indonesia,” ujar Mansuetus Darto, Ketua Umum POPSI, dalam pernyataannya, Rabu (20/5/2026).

POPSI menyoroti bahwa sejarah menunjukkan kegagalan sistem serupa pada masa lalu, seperti pengalaman Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) di era Presiden Soeharto. Dalam kasus BPPC, sistem ekspor cengkeh dikendalikan oleh kelompok yang dekat dengan pemerintah, yang mengakibatkan harga jatuh di tingkat petani, terjadi penindasan ekonomi, serta kerusakan industri yang berkepanjangan. Dengan menetapkan kebijakan serupa untuk sawit, pemerintah diingatkan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, terutama dalam menentukan harga dan jadwal ekspor.

Topics Covered juga menyoroti kebutuhan untuk memperkuat transparansi dalam sistem ini. Jika BUMN tidak diawasi secara ketat, kebijakan ekspor sawit melalui entitas negara bisa menjadi sarana untuk memperoleh keuntungan politik atau ekonomi tambahan. Selain itu, kebijakan ini harus diiringi kebijakan yang menguntungkan petani kecil, seperti bantuan harga jual minimum atau mekanisme distribusi yang adil. POPSİ mengusulkan bahwa pemerintah perlu melibatkan lebih banyak pihak, termasuk petani, dalam proses pengambilan kebijakan ekspor sawit untuk memastikan keberlanjutan industri.

Topics Covered mengungkapkan bahwa adopsi sistem BPPC untuk sawit akan memiliki dampak besar terhadap rantai pasok. Pemerintah diwacanakan untuk mengontrol harga sawit secara langsung, sehingga petani mungkin kehilangan ruang untuk menentukan harga jual sesuai kondisi pasar. Di sisi lain, BUMN bisa menjadi penjamin stabilitas harga, yang akan menarik investor dan memastikan keberlanjutan industri. Namun, perlu diwaspadai adanya kemungkinan manipulasi harga oleh pihak tertentu, terutama jika mekanisme transparansi tidak diterapkan secara konsisten.

Topics Covered juga menyoroti pentingnya koordinasi antara berbagai lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan BUMN. Kebijakan ekspor sawit harus disusun secara terpadu agar tidak menyebabkan ketimpangan dalam distribusi keuntungan. Selain itu, pemerintah perlu menyiapkan regulasi yang mendukung pertumbuhan industri sawit, seperti pembenahan infrastruktur pengolahan dan pemasaran, serta pengembangan sertifikasi produk yang kompetitif. Dengan memperbaiki sistem ini, diharapkan keberlanjutan sektor sawit bisa terjaga, sekaligus menghindari pengulangan kesalahan masa lalu.