Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Alasan Gibran Tak Bisa Dipecat: Putusan MK 90 Tetap Sah
Fritz Edward Siregar: Gibran Rakabuming Raka Tidak Dapat Diberhentikan Sembarangan
Beritasosial.com – Wacana mengenai kemungkinan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapat tanggapan dari pakar hukum tata negara, Fritz Edward Siregar. Ia menegaskan bahwa setiap upaya harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan dalam konstitusi. Selain itu, Fritz juga memastikan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 masih berlaku dan mengikat semua pihak.
Desakan Mundur dari Denny Indrayana
Sebelumnya, Denny Indrayana secara terbuka meminta Gibran untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Menurut Denny, ada beberapa alasan kuat yang melatarbelakangi permintaan tersebut. Pertama, adanya masalah etika yang perlu diselesaikan. Kedua, keabsahan proses pencalonan Gibran sejak adanya Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ketiga, agar tercipta langkah mundur yang terhormat guna mencegah terjadinya krisis politik di masa depan.
Di sisi lain, Gibran juga pernah menyatakan bahwa tahun 2026 merupakan tahun spesial bagi harmoni Indonesia, dengan keberagaman sebagai kekuatan utamanya.
Mekanisme Konstitusi Melindungi Posisi Wapres
Fritz Edward Siregar menepis berbagai narasi yang beredar, termasuk klaim bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden atau adanya proses pemakzulan terhadap Gibran. Ia menjelaskan bahwa narasi-narasi tersebut perlu diluruskan dengan merujuk pada mekanisme yang telah diatur secara tegas dalam konstitusi.
Berdasarkan Pasal 8 UUD 1945, Presiden tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk memecat Wakil Presiden. Hal ini karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara bersamaan oleh rakyat, sehingga hubungan keduanya bukan hubungan atasan dan bawahan yang memungkinkan Presiden memberhentikan Wakil Presiden secara sepihak.
“Presiden tidak berada dalam rangkaian kewenangan untuk memberhentikan Wakil Presiden. Keduanya dipilih bersama oleh rakyat, sehingga Presiden tidak memiliki wewenang konstitusional untuk memecat wakilnya,” ujar Fritz yang juga mantan anggota Bawaslu dalam penjelasannya mengenai mitos pemakzulan dan finalitas putusan Mahkamah Konstitusi melalui platform Instagramnya, Rabu (12/8/2026).
Related Reading
Frequently Asked Questions
What is Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Alasan?
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Alasan is the main topic of this guide. The article explains the context, practical details, and next steps readers should understand.
Why does Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Alasan matter?
Pakar Hukum Tata Negara Ungkap Alasan matters because readers are looking for a useful answer, not just a short summary. Good content should match search intent and help them decide what to do next.