Special Plan: Mahasiswa UBK Desak Pengurus BEM yang Bertemu Gibran Mundur dari Jabatan karena Diduga Terima Uang
Mahasiswa UBK Desak Pengurus BEM Mundur dalam Special Plan
Special Plan – JAKARTA – Mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) kembali menggencarkan tuntutan terhadap para pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum yang diduga terlibat dalam praktik penerimaan uang dari pertemuan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tuntutan ini diterbitkan dalam bentuk pernyataan sikap yang dipublikasikan di akun Instagram @bemfhubk, sebagai bagian dari upaya memperkuat keadilan di kampus. Dengan Special Plan sebagai pendekatan, mahasiswa menegaskan keinginan untuk menindak tegas individu yang diduga melanggar etika dan aturan organisasi.
Latar Belakang dan Dugaan Suap
Kasus ini berawal dari dugaan bahwa sejumlah pengurus BEM FH UBK melakukan pertemuan rahasia dengan Gibran, yang diduga bertujuan memperoleh keuntungan finansial. Mahasiswa mengklaim bahwa transaksi tersebut tidak transparan dan melanggar prinsip kemerdekaan serta akuntabilitas dalam pengelolaan kegiatan kampus. Dalam Special Plan ini, mereka juga menyoroti kelemahan proses pengambilan keputusan yang terkesan dipengaruhi oleh faktor eksternal. “Kami ingin melihat kejelasan pihak-pihak yang terlibat, agar tindakan mereka dapat ditindak tegas melalui mekanisme Special Plan,” kata pernyataan sikap yang diunggah hari ini.
Mahasiswa menyebut lima nama individu yang diduga terlibat langsung dalam skandal ini. Salah satu nama yang disebut adalah Muhammad Abdimaludin, Ketua BEM FH UBK. Mereka juga menyatakan keinginan untuk melibatkan anggota BEM lainnya yang terlibat dalam transaksi tersebut. Menurut pernyataan, tuntutan ini bukan hanya untuk mengganti kepercayaan mahasiswa, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan kampus yang bebas dari praktik korupsi.
“Kami menuntut pengurus BEM untuk segera mundur dari jabatan internal kampus, termasuk kepengurusan BEM. Selain itu, mereka harus membuat video pernyataan yang menunjukkan bahwa uang telah diterima dari pertemuan dengan Gibran,” tulis keterangan resmi.
Proses dan Tuntutan Khusus
Dalam Special Plan, mahasiswa menetapkan 10 tuntutan yang harus dipenuhi dalam waktu 10 hari kerja. Diantaranya, para pengurus BEM diwajibkan mengungkap jumlah uang yang diterima, menyusun laporan transparan, dan membentuk badan investigasi independen yang terdiri dari elemen mahasiswa. “Pembentukan komite investigasi ini menjadi langkah krusial agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak-pihak tertentu,” lanjut pernyataan.
Kasus suap ini juga menimbulkan respon dari berbagai pihak. Sejumlah rekan mahasiswa dari fakultas lain menyatakan dukungan terhadap tuntutan tersebut, sementara pihak universitas sedang mengevaluasi laporan yang disampaikan. Mereka menekankan bahwa Special Plan ini merupakan bentuk awal dari perubahan besar yang diharapkan, terutama dalam menjaga integritas kampus. Mahasiswa juga meminta pihak yayasan UBK untuk meninjau ulang kebijakan pendanaan dan penggunaannya, karena dianggap tidak tepat.
Selain itu, dalam Special Plan ini, para mahasiswa juga menyoroti kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih ketat. Mereka berharap adanya mekanisme pengaduan online dan penyelidikan yang cepat untuk memastikan tidak ada praktik korupsi lainnya. “Dengan adanya Special Plan, kami yakin proses ini akan membuka jalan untuk memperbaiki sistem BEM dan mengembalikan kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga kampus,” tegas pernyataan tersebut.
Respons dari Pihak Terkait
Pihak universitas belum memberikan tanggapan resmi terhadap tuntutan yang diajukan mahasiswa, meski mereka menyatakan akan mengevaluasi semua bukti yang diberikan. Sejumlah mahasiswa yang tidak terlibat langsung dalam skandal ini juga menyatakan dukungan untuk langkah tegas yang diambil. “Ini adalah langkah yang tepat, karena kampus harus menjadi tempat yang adil dan transparan,” kata salah satu mahasiswa lain yang mengkritik keputusan BEM.
Di sisi lain, para pengurus BEM FH UBK berharap tuntutan ini bisa diperiksa lebih lanjut sebelum diambil kesimpulan. Mereka menegaskan bahwa pertemuan dengan Gibran adalah bagian dari upaya memperkuat kemitraan dengan pemerintah daerah, yang dianggap penting untuk pengembangan kampus. Namun, mereka juga menyadari bahwa kejelasan dan transparansi menjadi kunci untuk menyelesaikan isu ini. “Kami siap menanggapi semua tuntutan dalam Special Plan ini, selama ada bukti yang kuat,” kata pernyataan BEM.
Terlepas dari perbedaan pandangan, Special Plan ini menunjukkan upaya yang serius dari mahasiswa untuk mengawasi dan memperbaiki sistem pengelolaan kegiatan kampus. Dengan peningkatan jumlah penjelasan, langkah-langkah spesifik, serta penekanan pada keadilan, tuntutan ini diharapkan bisa memicu perubahan yang signifikan dalam kepengurusan BEM dan lingkungan kampus secara keseluruhan.