Gus Lilur Ungkap Kunci MBG Bisa Meroket

Special Plan: Gus Lilur Ungkap Kunci MBG Bisa Meroket

Beritasosial.com – Dalam wawancara terbarunya, Gus Lilur, ketua umum Netra Bakti Indonesia (NBI), menyoroti pentingnya peningkatan pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari Special Plan yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, MBG adalah inisiatif krusial untuk memastikan kesejahteraan anak-anak miskin, khususnya pelajar, yang bisa berdampak besar jika dijalankan dengan baik. Namun, ia juga mengingatkan bahwa program ini berisiko terganggu jika ada praktik korupsi atau pengelolaan yang tidak profesional dalam proses distribusinya.

Implementasi MBG yang Tidak Sempurna

Menurut Gus Lilur, keberhasilan Special Plan tidak hanya bergantung pada konsep yang diusung, tetapi juga pada komitmen para pelaksana. Ia menyebut bahwa MBG seharusnya menjadi simbol kepedulian negara terhadap kesehatan anak-anak. Namun, saat ini masih ada ketidaksempurnaan dalam pelaksanaannya, seperti anggaran yang dipotong, dapur yang tidak memenuhi standar higiene, dan peran SPPG yang sering disalahpahami. “MBG ini program sangat mulia, saya pendukung. Tapi kalau ada copet di tengah jalan, misalnya anggaran dipotong atau dana disalahgunakan, maka MBG bisa berubah menjadi beban moral dan politik,” tegas Gus Lilur.

“Yang jadi masalah bukan MBG itu sendiri, tapi cara aplikasinya. Presiden punya niat besar, tapi kalau di bawah tidak dijaga, maka keberhasilan Special Plan bisa terganggu,” tambahnya. Menurutnya, hal tersebut bisa terjadi jika mitra program tidak menjalankan tugasnya dengan tanggung jawab, atau jika ada pihak yang bermain fee dalam pengadaan makanan.

Kritik terhadap Struktur dan Pemahaman Publik

Salah satu kritik yang muncul adalah tentang peran SPPG dalam Special Plan. Banyak masyarakat mengira SPPG adalah mitra yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan MBG, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Mitra bertugas membangun dan mengoperasikan dapur, sementara SPPG hanya bertugas menyediakan makanan. Gus Lilur menyoroti bahwa kesalahpahaman ini bisa menyebabkan konflik atau kekacauan dalam sistem distribusi MBG.

“MBG akan rusak kalau ada copet di tengah jalan. Anak-anak miskin harus menerima makanan yang layak, sehat, dan diminati. Bukan makanan yang anggarannya dipotong, dicopet, atau dikenthit sebelum sampai ke piring mereka,” jelas Gus Lilur dalam pernyataan tertulisnya. Ia juga menambahkan bahwa jika anggaran tidak dikelola secara transparan, program ini bisa terkesan tidak adil atau tidak berkelanjutan.

“Kita harus memahami bahwa MBG adalah bagian dari Special Plan yang lebih luas. Jadi, semua elemen dalam program ini harus dijaga agar bisa meroket. Tidak hanya sekadar dana yang tersalur, tapi juga keberlanjutan dan kualitasnya,” pungkas Gus Lilur. Menurutnya, langkah pemerintah untuk memperketat evaluasi MBG adalah langkah penting dalam menjaga integritas Special Plan.

Evaluasi dan Langkah Pemulihan

Pemerintah telah melakukan evaluasi terhadap MBG sebagai bagian dari Special Plan, termasuk menutup sementara 1.512 SPPG di Jawa untuk memeriksa penyebab keracunan yang terjadi di beberapa daerah. Gus Lilur mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya untuk menjamin kualitas program. Namun, ia menekankan bahwa evaluasi ini harus diikuti dengan tindakan preventif agar kesalahan tidak terulang.

Menurut data dari NBI, program MBG membutuhkan komitmen dari mitra yang menyediakan dana dan fasilitas, serta SPPG sebagai penyelenggara. Mitra memberikan modal hingga Rp2 miliar untuk membangun dapur, sementara SPPG diberi anggaran untuk membeli bahan makanan. Dapur disewakan kepada BGN dengan tarif sekitar Rp6 juta per hari kerja, dan mitra harus membayar lisensi kepada yayasan sesuai kesepakatan. Gus Lilur menilai, jika tidak ada pengawasan ketat, maka Special Plan bisa terkendala oleh praktik korupsi yang berjalan tersembunyi.

“MBG adalah bentuk kepedulian yang harus dijaga. Jika dana diambil secara sembarangan, maka keberhasilan Special Plan akan terganggu. Kita perlu mengevaluasi setiap tahap, mulai dari penyiapan makanan hingga distribusinya,” ujarnya. Gus Lilur juga menyarankan agar pemerintah memperjelas peran masing-masing pihak dalam MBG untuk menghindari konflik kepentingan dan memastikan keberlanjutan program.

Masa Depan MBG dalam Special Plan

Menurut Gus Lilur, Special Plan membutuhkan inovasi untuk tetap relevan. Ia menyoroti bahwa program ini bisa menjadi keberhasilan jika dikelola dengan baik, termasuk dalam hal pemeriksaan kualitas makanan, pengawasan anggaran, dan pemberdayaan masyarakat. “Kita harus melihat MBG sebagai bagian dari Special Plan yang luas, bukan sekadar program sementara,” kata dia. Ia berharap pemerintah bisa mengevaluasi kinerja mitra dan SPPG secara berkala untuk memastikan semua pihak bekerja secara maksimal.

Di sisi lain, Gus Lilur juga menekankan bahwa keberhasilan Special Plan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga pada partisipasi aktif masyarakat. Ia menyarankan agar masyarakat bisa mengawasi langsung distribusi makanan, terutama di daerah-daerah yang kurang terjangkau. “MBG harus menjadi simbol yang mampu meroket. Jadi, kita perlu memastikan bahwa setiap penerima benar-benar merasakan manfaatnya,” jelasnya. Dengan dukungan masyarakat dan pengelolaan yang transparan, MBG bisa menjadi program yang berd