New Policy: Revisi UU Polri, Menteri Pigai Usulkan Sejumlah Jabatan Utama Bisa Diisi Sipil

Revisi UU Polri: Menteri Pigai Usulkan New Policy untuk Jabatan Utama Sipil

New Policy menjadi fokus utama dalam upaya reformasi kepolisian yang digagas oleh Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai. Di tengah isu pemerintahan yang semakin menuntut transparansi dan partisipasi luas, Pigai mengusulkan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan mekanisme baru yang memungkinkan kalangan sipil mengisi sejumlah jabatan utama di lingkungan kepolisian, sebagai langkah untuk meningkatkan profesionalisme dan keseimbangan struktur pemerintahan.

Implikasi New Policy pada Struktur Kepolisian

Pigai menjelaskan bahwa kebijakan ini akan mengubah cara pengisian jabatan strategis di Polri. Beberapa posisi seperti administrator, inspektorat, atau pengelolaan keuangan dan digitalisasi bisa diisi oleh individu yang berasal dari luar institusi polisi. “New Policy ini bertujuan untuk mengeksplorasi kemungkinan partisipasi sipil dalam pengambilan keputusan kepolisian,” tegasnya, dalam wawancara yang dilakukan pada Jumat (5/6/2026). Menurut Pigai, perubahan ini tidak mengurangi peran anggota Polri, tetapi lebih menekankan pada kerja sama antara institusi militer dan sipil.

“Dengan New Policy ini, kita bisa menciptakan suasana kerja yang lebih dinamis, karena sipil dan polisi bisa saling melengkapi dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan dan sosial di era sekarang,” ujarnya.

Menurutnya, kebijakan ini juga akan memperkuat supremasi sipil dalam sistem pemerintahan. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa kepolisian, sebagai institusi yang memiliki kekuasaan besar, perlu diawasi secara independen oleh pihak eksternal. “Kalau selama ini anggota Polri bisa menjabat di lembaga-lembaga pemerintahan, maka kini saatnya sipil juga memiliki kesempatan untuk menduduki posisi utama di dalam kepolisian,” tambah Pigai.

Analisis dan Manfaat New Policy

Usulan ini menimbulkan respon positif dari sejumlah pihak, termasuk akademisi dan organisasi masyarakat. Mereka menyebut bahwa New Policy dapat membuka peluang bagi profesional dari sektor lain, seperti pendidikan, teknologi, atau ekonomi, untuk berkontribusi dalam kebijakan kepolisian. “Dengan menggabungkan keahlian sipil, kita bisa mempercepat modernisasi kepolisian dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini,” kata salah satu pakar politik, dalam keterangan tertulis.

Pigai juga menjelaskan bahwa New Policy ini selaras dengan visi pembangunan nasional yang menekankan kerja sama lintas sektor. Dia mencontohkan bahwa perencanaan dan pengawasan internal kepolisian, yang selama ini dijalankan oleh anggota Polri, dapat diperkuat dengan penambahan tenaga ahli dari kalangan sipil. “Ini bukan menggantikan peran Polri, tapi memperluas kemampuan institusi untuk menghadapi berbagai kompleksitas keamanan,” tuturnya.

“New Policy ini akan menciptakan kelembagaan yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan sosial serta politik,” tambah Pigai.

Pigai berharap dengan adanya sipil dalam jabatan utama, kepolisian bisa lebih cepat merespons isu-isu yang berkembang. Ia menekankan bahwa kebijakan ini juga bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, karena tenaga ahli dari kalangan sipil dianggap lebih independen dalam mengevaluasi kinerja Polri. “Mereka bisa memberikan perspektif baru dan mengurangi potensi konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan,” jelasnya.

Kesiapan dan Tantangan dalam Implementasi New Policy

Pigai menuturkan bahwa usulan ini telah melalui beberapa tahap diskusi internal. Ia menegaskan bahwa revisi UU Polri akan segera dibahas dalam rapat kabinet dan akan diserahkan kepada DPR untuk dibahas lebih lanjut. “New Policy ini harus melalui proses yang transparan dan inklusif, agar bisa menerima dukungan dari berbagai pihak,” katanya.

Menurut analisis, kebijakan ini mungkin menghadapi tantangan dalam hal adaptasi dari anggota Polri yang telah terbiasa dengan sistem internal. Namun, Pigai yakin bahwa keberadaan sipil di jabatan utama akan memberikan dinamika baru dalam pengelolaan kepolisian. “Kita juga perlu mempersiapkan mekanisme penyesuaian, seperti pelatihan dan evaluasi kinerja,” tambahnya.

“New Policy ini akan menjadi bagian dari perubahan kecil tetapi signifikan dalam membangun institusi yang lebih profesional dan profesional,” ujar Pigai.

Revisi UU Polri juga diharapkan bisa menjadi langkah awal dalam meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan adanya partisipasi sipil, diungkapkan Pigai, kepolisian bisa lebih dekat dengan masyarakat dan lebih mampu menyelesaikan masalah secara holistik. “New Policy ini adalah titik awal, tetapi kita perlu terus melanjutkannya dengan kebijakan-kebijakan yang lebih spesifik,” pungkasnya.