New Policy: Prabowo Resmi Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

New Policy: Prabowo Lantik Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Bidang Ketenagakerjaan

New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang dicanangkan, Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik Said Iqbal, ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan anggota Partai Buruh, sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara pada Senin (8/6/2026) dan diumumkan melalui Keppres RI Nomor 58/P Tahun 2026. Pemilihan Said Iqbal dianggap sebagai langkah strategis untuk memperkuat komitmen pemerintah dalam mendorong reformasi bidang ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan buruh, yang menjadi prioritas utama New Policy ini.

Peran Said Iqbal dalam New Policy

“Saya berkomitmen untuk menjunjung nilai-nilai UUD 1945, serta melaksanakan seluruh peraturan perundang-undangan secara tulus, demi memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Dalam menjalankan tugas, saya akan berpegang pada etika jabatan, bekerja dengan profesionalisme, dan menanggung tanggung jawab secara penuh,” ujar Said menirukan sumpah yang diberikan oleh Prabowo saat pelantikan.

Said Iqbal, yang juga aktif dalam isu kesejahteraan sosial, diharapkan dapat menjadi pilar dalam New Policy terkait upah minimum, perlindungan hak pekerja, dan pengembangan ekonomi kecil menengah. Pengangkatan dia sebagai penasihat khusus menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap perannya dalam membentuk kebijakan yang lebih adil dan inklusif untuk kalangan buruh. Hal ini juga sejalan dengan visi Prabowo untuk menciptakan kesetaraan antara pengusaha dan pekerja.

Struktur Tim Penasihat Khusus Prabowo

Pelantikan Said Iqbal menambah jumlah Penasihat Khusus Presiden Prabowo menjadi sepuluh orang. Setiap anggota tim ini memiliki tugas spesifik yang ditujukan untuk mendukung berbagai sektor prioritas dalam New Policy. Berikut daftar lengkap penasihat khusus:

1. Wiranto – Bidang Politik dan Keamanan
2. Luhut Binsar Pandjaitan – Bidang Digitalisasi serta Teknologi Pemerintahan
3. Dudung Abdurachman – Bidang Pertahanan Nasional dan Komite Kebijakan Industri Pertahanan
4. Purnomo Yusgiantoro – Bidang Energi
5. Muhadjir Effendy – Bidang Haji
6. Terawan Agus Putranto – Bidang Kesehatan
7. Ahmad Dofiri – Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian
8. Hasan Nasbi – Bidang Komunikasi
9. Said Iqbal – Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh

Dengan adanya Said Iqbal, pemerintah di bawah New Policy akan memiliki koordinator khusus untuk menyelaraskan kebijakan antara pemerintah pusat, daerah, dan organisasi buruh. Ini diperkirakan akan meningkatkan efisiensi dalam pengambilan keputusan, terutama dalam menangani isu-isu seperti pengangguran, perjanjian kerja, serta perlindungan sosial bagi pekerja di sektor informal.

Tantangan dan Harapan dalam New Policy

Pelantikan Said Iqbal menjadi bagian dari New Policy menghadirkan harapan besar bagi sektor ketenagakerjaan. Namun, tantangan juga terus ada, seperti resistensi dari pengusaha yang khawatir akan peningkatan biaya operasional, serta keterbatasan anggaran dalam mewujudkan kebijakan yang lebih berpihak kepada buruh. Said Iqbal, dengan pengalaman 25 tahun dalam gerakan buruh, diharapkan dapat memediasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan menawarkan solusi yang lebih adil.

Kebijakan ketenagakerjaan dalam New Policy juga melibatkan peningkatan kerja sama dengan lembaga internasional seperti ILO (International Labour Organization) untuk menstandarisasi perlindungan hak pekerja. Dengan penasihat khusus seperti Said Iqbal, pemerintah berharap dapat mendorong transparansi dalam pengambilan kebijakan, serta mempercepat penyelesaian konflik serikat buruh dengan pihak pengusaha. Harapan ini semakin tinggi karena New Policy dilihat sebagai wadah untuk mereformasi sistem pemerintahan secara menyeluruh.

Langkah-Langkah Implementasi New Policy

Sebagai bagian dari New Policy, pelantikan Said Iqbal juga menjadi awal dari berbagai langkah implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Rencananya, pemerintah akan meluncurkan program pengurangan pengangguran melalui pemberdayaan usaha mikro, serta memperluas jangkauan perlindungan sosial untuk buruh perumahan dan pekerja migran. Said Iqbal akan menjadi koordinator utama dalam program-program ini, termasuk pemantauan kinerja lembaga-lembaga seperti BPJS Ketenagakerjaan.

Pelantikan ini juga diharapkan dapat memperkuat dialog antara pemerintah dengan kalangan buruh. New Policy memang bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan pengusaha dan pekerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Dengan adanya Said Iqbal sebagai penasihat khusus, pemerintah berkomitmen untuk merancang kebijakan yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.