New Policy: Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu-ragu di Kasus Ijazah Jokowi

Pengacara Roy Suryo: Polisi dan Jaksa Ragu di Kasus Ijazah Jokowi

New Policy – Dalam konteks New Policy yang tengah dijalankan oleh lembaga penegak hukum, pengacara Roy Suryo, Ahmad Khozinuddin, mengungkapkan kebingungan polisi dan jaksa terhadap kasus ijazah mantan Presiden Joko Widodo. “Dalam New Policy ini, prinsip hukum seperti In dubio pro reo menjadi acuan utama, tetapi tampaknya penyidik kewalahan menghadapi tekanan untuk memastikan kebenaran bukti-bukti yang digunakan,” jelas Khozinuddin dalam acara Rakyat Bersuara iNews, Rabu (10/6/2026). Dia menyoroti bahwa kebijakan baru ini memicu pertanyaan tentang cara proses hukum diterapkan dalam kasus yang memicu perdebatan besar.

Prinsip Hukum dan Kebijakan Baru

New Policy ini mengacu pada perubahan dalam prosedur pengambilan keputusan oleh penegak hukum, khususnya dalam menentukan status tersangka. Khozinuddin menegaskan bahwa prinsip In dubio pro reo, yang berarti dalam keraguan, lebih baik membebaskan yang dianggap bersalah, seharusnya menjadi dasar utama. “Kebijakan baru ini justru membuat kepolisian dan kejaksaan merasa bimbang karena terlibat dalam kasus yang sudah terbuka dan menimbulkan banyak pertanyaan,” lanjutnya. Menurutnya, adopsi New Policy dalam kasus ijazah Jokowi menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keadilan dan tekanan politik.

Keraguan dari pihak penyidik juga diperkuat oleh pernyataan Ade Darmawan, anggota tim hukum Jokowi, yang menekankan bahwa bukti-bukti yang disajikan masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. “Dengan adanya argumen-argumen yang diungkapkan dalam New Policy, saya yakin lembaga penegak hukum mulai meninjau ulang prosesnya,” tambah Khozinuddin. Ia menyoroti bahwa kebijakan baru ini menciptakan ruang untuk revisi, terutama ketika bukti yang ada dianggap kurang memadai.

Perkembangan Terkini dalam Kasus Ijazah

Kasus ijazah Jokowi, yang sempat menjadi sorotan media, terus berkembang dengan adanya New Policy sebagai alat untuk memperjelas proses pengambilan keputusan. Khozinuddin menyebut bahwa kepolisian dan kejaksaan mulai menyadari pentingnya transparansi dalam menangani kasus yang melibatkan tokoh publik. “Menerapkan New Policy dalam kasus ini dapat mempercepat kejelasan, tetapi juga menimbulkan keraguan terhadap kepastian hukum,” jelasnya. Dia menekankan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan dengan hati-hati untuk menghindari kesalahan penuntutan.

Banyak pihak mengkritik proses hukum yang terjadi, dengan menyebut bahwa kepolisian dan kejaksaan tidak cukup teliti dalam memeriksa dokumen ijazah. “Kasus ini menjadi contoh bagaimana New Policy bisa memengaruhi keputusan hukum, baik secara positif maupun negatif,” tutur Khozinuddin. Ia menambahkan bahwa tugas utama penyidik adalah memastikan setiap langkah dilakukan sesuai standar hukum yang jelas. Dengan adanya kebijakan ini, masyarakat diharapkan lebih memahami proses yang sedang berlangsung.

Keraguan terhadap kepolisian dan kejaksaan terus membesar karena ada indikasi bahwa proses hukum dalam kasus ijazah Jokowi belum sepenuhnya konsisten. Khozinuddin mengingatkan bahwa New Policy harus menjadi pegangan untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi hukum. “Jika kebijakan ini dijalankan secara adil, maka kasus ini bisa menjadi pendorong transparansi dalam sistem hukum kita,” katanya. Namun, jika diterapkan secara kurang tepat, maka akan menimbulkan ketidakpuasan lebih lanjut.

Sebagai penutup, Khozinuddin menekankan bahwa status tersangka Roy Suryo Cs dalam kasus ijazah Jokowi sebaiknya dicabut hingga semua bukti diperiksa secara menyeluruh. “Dengan New Policy, kita bisa memastikan bahwa setiap keputusan hukum dibuat berdasarkan fakta dan bukti yang jelas, bukan hanya tekanan politik,” pungkasnya. Ia berharap kepolisian dan kejaksaan dapat melanjutkan proses hukum dengan lebih objektif, sehingga kasus ini tidak hanya menjadi perdebatan tetapi juga pembelajaran penting bagi sistem hukum Indonesia.