New Policy: Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
New Policy: Pemerintah Perlu Menetralisir Narasi Negatif di Media Sosial
New Policy merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk mengatasi tantangan komunikasi di era digital, khususnya dalam menetralisir dampak negatif dari narasi yang menyebar melalui platform media sosial. Dalam konteks ini, pemerintah mengakui bahwa kecepatan akses informasi di media sosial sering kali membuat berita negatif lebih cepat mencapai masyarakat dibandingkan narasi positif yang dianggap lebih akurat. Policy ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol terhadap informasi yang menyebar, terutama dalam situasi krisis atau isu yang memicu kecemasan publik. Dengan adanya New Policy, pemerintah berupaya membangun narasi yang konsisten dan transparan, agar masyarakat dapat memahami kebijakan yang diambil dengan lebih jelas.
Peran Narasi di Media Sosial
Di tengah kecepatan penyebaran informasi melalui platform digital, narasi yang dianggap tidak akurat sering kali mengalahkan upaya pemerintah untuk memberikan klarifikasi atas isu yang sedang tren. Anggy Pasaribu, pendiri Story of Anggy, menyoroti situasi ini sebagai indikasi kekosongan narasi dari pihak pemerintah, yang berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap kebijakan yang diambil. Menurutnya, ketika pihak pemerintah tidak aktif dalam membangun narasi, masyarakat cenderung mencari penjelasan dari sumber lain yang lebih terkesan emosional dan responsif.
“Aktor utama tidak membangun narasi secara aktif, maka publik akan mencari penjelasan dari pihak lain yang lebih terkesan emosional dan responsif,” kata Anggy dalam Dialog Demokrasi di Wisma Habibie-Ainun, Jakarta, Rabu (27/5/2026).
Kehadiran New Policy diharapkan mampu mengisi kekosongan tersebut. Dengan adanya kerangka kerja yang lebih terstruktur, pemerintah bisa memastikan narasi kebijakannya disampaikan secara tepat, baik dalam bentuk pernyataan resmi maupun konten kreatif yang menarik perhatian masyarakat. Anggy menekankan bahwa New Policy ini adalah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan antara kecepatan informasi dan akurasi narasi.
Strategi Komunikasi yang Berubah
Menurut Anggy, masyarakat kini lebih memilih mengambil potongan video berdurasi singkat untuk merespons kecemasan terhadap suatu peristiwa, daripada menunggu pernyataan resmi dari pejabat. “Kini, narasi di media sosial menjadi sumber utama informasi, dan publik enggak lagi menunggu statement panjang,” ujarnya. Dengan demikian, New Policy harus menyesuaikan diri dengan perubahan ini, dengan memanfaatkan platform digital secara efektif untuk menyampaikan pesan yang jelas dan kontras dengan narasi negatif.
Kebiasaan masyarakat mengakses informasi secara cepat mempercepat proses penyebaran berita, tetapi juga meningkatkan risiko penyebaran narasi yang tidak akurat. New Policy bertujuan mengatasi masalah ini dengan mendorong kerja sama antara pemerintah dan pengguna media sosial, serta memperkuat kemampuan memfilter informasi yang sehat. Dengan demikian, kebijakan ini akan memastikan narasi kebijakan pemerintah tidak hanya terdengar, tetapi juga dipahami oleh masyarakat secara lebih mendalam.
Upaya Penguatan Demokrasi
Ketua Institut untuk Demokrasi dan HAM The Habibie Center, Julian Aldrin Pasha, menekankan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi faktor kunci dalam keberlanjutan demokrasi. “Jika rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah mengalami penurunan, maka kebijakan sebaik apa pun bisa menjadi bahan pertanyaan,” kata dosen Ilmu Politik UI tersebut. New Policy dianggap sebagai bagian dari upaya untuk menjaga hubungan yang baik antara pemerintah dan rakyat, khususnya dalam era di mana informasi bisa menyebar secara viral dalam hitungan detik.
Eko Wahyuanto, Tenaga Ahli Deputi 1 Badan Komunikasi, menjelaskan bahwa pihaknya terus memantau dinamika informasi di masyarakat. “Kami sadar bahwa ruang informasi tidak boleh kosong. Bakom dibentuk untuk menjembatani antara pemerintah dan publik, agar narasi negatif tidak lagi memengaruhi persepsi masyarakat,” ujarnya. Dengan adanya New Policy, pemerintah tidak hanya fokus pada pencegahan narasi negatif, tetapi juga memperkuat kemampuan dalam membangun narasi yang relevan dan inklusif.
The New Policy’s Framework
New Policy mencakup beberapa komponen utama, di antaranya adalah pengawasan terhadap konten di media sosial, penggunaan alat analisis data untuk memahami arus informasi, dan kolaborasi dengan penyedia platform digital. Pola kerja ini dirancang agar pemerintah dapat mengantisipasi narasi yang bisa merusak reputasi kebijakan, serta memastikan informasi yang disampaikan bersifat objektif dan berimbang. Selain itu, New Policy juga menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi, sehingga masyarakat bisa mengakses data atau fakta yang mendukung keputusan pemerintah.
Implementation Challenges and Solutions
Dalam implementasi New Policy, pemerintah menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan sumber daya, kecepatan perubahan trend media sosial, dan perbedaan interpretasi narasi antar kelompok masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti Bakom dan instansi lainnya, serta memanfaatkan teknologi terkini untuk memantau dan mengelola informasi secara real-time. Selain itu, New Policy juga mengajak masyarakat untuk menjadi bagian dari proses ini, dengan mengedukasi mereka mengenai cara membedakan narasi yang akurat dari yang tidak.
Dengan New Policy, pemerintah berharap mampu mengubah dinamika informasi di media sosial menjadi lebih sehat dan konstruktif. Kebijakan ini juga diharapkan menjadi alat untuk memperkuat proses demokrasi, karena narasi yang jelas dan akurat akan membangun konsensus bersama, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mempercepat penyelesaian masalah dengan cara yang lebih efektif.