New Policy: Kepercayaan Publik terhadap Polri Meningkat Jadi Modal Sosial yang Harus Diperkuat
New Policy: Meningkatnya Kepercayaan Publik ke Polri Jadi Modal Sosial Kuat
New Policy – Dalam era baru, kebijakan new policy yang diterapkan Polri mendapat perhatian serius sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik. Survei terbaru menunjukkan peningkatan kepercayaan hingga 80,6 persen, menurut Febri Wahyuni Sabran, Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC). Angka ini menggambarkan progres dalam reformasi internal Polri yang dianggap telah memperkuat citra institusi sebagai mitra strategis masyarakat.
Pilar-Pilar Transformasi Polri
New policy yang diterapkan Polri mencakup tiga pilar utama: Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi). Febri menekankan bahwa kepercayaan publik adalah aset berharga yang perlu dijaga dan ditingkatkan. Dengan Presisi, Polri berusaha menyesuaikan cara kerja agar lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat dan lebih efektif dalam menjaga stabilitas nasional.
Kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit Prabowo menjadi penopang utama dalam implementasi new policy. Febri menyatakan, kepala lembaga ini mampu membangun kolaborasi yang lebih kuat antara Polri dan komunitas. Dengan pendekatan partisipatif, polisi tidak hanya menjadi penegak hukum, tetapi juga pengayom dan penghubung antara pemerintah dengan rakyat.
Implementasi Kebijakan di Daerah
Contoh konkret dari new policy terlihat di Polda Riau yang berhasil menyelesaikan 110 jembatan Merah Putih. Capaian ini menunjukkan bahwa kebijakan reformasi kepolisian mulai merasuk ke berbagai lapisan masyarakat. Febri menegaskan bahwa masyarakat mulai mengakui perubahan yang diusahakan Polri, termasuk efektivitas dalam pencegahan konflik dan pelayanan publik yang lebih responsif.
Kepercayaan publik yang meningkat berdampak langsung pada legitimasi sosial Polri. Febri menambahkan, kebijakan ini memperkuat hubungan antara institusi keamanan dan masyarakat. Dengan new policy, Polri diberi ruang untuk beradaptasi dengan dinamika sosial yang kompleks dan menjawab tantangan baru dalam menjaga harmoni bersama.
“Presisi—Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan—menjadi penanda bahwa new policy tidak hanya menjadi slogan, tetapi sudah menemukan realisasi di lapangan. Ini adalah peluang besar untuk membangun kepercayaan bersama,” ujar Febri, Minggu (28/6/2026).
Febri menyoroti bahwa kepercayaan publik terhadap Polri harus diperkuat melalui new policy yang konsisten. Menurutnya, kebijakan ini menjadi fondasi untuk memperbaiki kinerja polisi di tingkat lokal, seperti di daerah-daerah yang rawan konflik atau kriminalitas. Dengan new policy, Polri diharapkan mampu menciptakan keterlibatan aktif masyarakat dalam pencegahan dan penyelesaian masalah sosial.
Di tengah transisi pemerintahan, new policy berperan sebagai alat penguatan citra Polri. Febri menegaskan bahwa kepercayaan publik merupakan modal sosial yang harus dipertahankan agar institusi keamanan tetap menjadi pilar stabil dalam sistem demokrasi. Transformasi ini tidak hanya berdampak pada pelayanan, tetapi juga pada perubahan mentalitas masyarakat terhadap polisi.